Tahun 2023 Penguatan SDM, dan Infrastruktur Jadi Prioritas Pemkab Jepara

Sekda Jepara Edy Sujatmiko/ Diskominfo Jepara

Fokus pembangunan dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jepara patah tahun 2023. Yang pertama adalah penguatan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur. 

JEPARA – Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 nanti, akan fokus pada penguatan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Ada lima program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

“Pembangunan Jepara tahun depan akan fokus pada penguatan SDM, ekonomi, dan infrastruktur,” kata Edy Sujatmiko dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023, pada Selasa (22/3/2022), di Pendopo R.A Kartini Jepara seperti dikutip dari jepara.go.id

Edy Sujatmiko menjelaskan, lima prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yaitu, pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Kedua, peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan, ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, keempat, peningkatan cakupan prasarana dan sarana dasar serta teknologi informasi yang didukung oleh lingkungan hidup berkelanjutan, serta kelima, pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, adaptif dan kolaboratif.

“Namun demikian, dari lima prioritas pembangunan tersebut masih ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi bersama,” kata dia.

Misalnya pembangunan SDM, saat ini masih berkutat pada angka rata-rata lama sekolah yang baru sebesar 7,79 Tahun. Kemudian persentase balita gizi buruk sebesar 1,38 persen dan balita stunting 12,91 persen.

Begitu juga untuk infrastruktur dan lingkungan, baru 88,6 persen jalan kabupaten dalam kondisi mantab. Minimnya drainase jalan sebesar 14,8 persen dan rumah layak huni sebesar 83,15 persen.

“Permasalahan kawasan kumuh, akses air minum layak, ruang terbuka hijau kota, dan penanganan sampah menjadi hal penting yang harus kita selesaikan,” kata Edy.

Pemkab Jepara juga melanjutkan penerapan pagu indikatif perencanaan pendekatan bottom up sebesar Rp39 miliar. Pagu indikatif ini merupakan lanjutan komitmen untuk mengakomodasi usulan masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil di wilayah setempat.

Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif mengatakan, perlu mengangkat isu – isu strategis dalam RKPD. Selain itu, juga butuh evaluasi agar tidak monoton. Sedangkan anggaran harus diolah sesuai skala priorotas untuk meningkatkan target kinerja.

“Bidang Ekonomi mengalami kenaikan di dua tahun terakhir. Tapi kemiskinan tidak turun tapi cenderung naik. Ini perlu pemecahan bersama,” paparnya. (hus)