Breaking News
light_mode

Penjual Bakso Keluhkan Zona PKL Merah Terkesan Tebang Pilih

  • account_circle Abdul Adhim
  • calendar_month Sel, 17 Okt 2023
  • visibility 154

PATI, LINGKARMURIA.COM – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) mengeluh lantaran dilarang berjualan di Alun-alun Kabupaten Pati. Pendapatan mereka pun menurun hingga 50 persen akibat larangan ini. Namun pedagang menyayangkan seakan pihak terkait tebang pilih. Sebab di Jalan Panglima Sudirman yang juga zona merah PKL terlihat lebih bebas dan tidak pernah ada tindakan tegas dari Satpol PP.

Hal itu diungkapkan salah seorang penjual bakso yang biasa mangkal di sekitar alun-alun, Lilik (55).

Lilik ini mengaku kesulitan berjualan di Alun-alun Pati usai petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati melakukan penjagaan rutin di tempat tersebut.

Sebelum dijaga Satpol PP Lilik sering berdagang di sana. Terutama saat sore hingga malam hari. Waktu itu memang dinilai sangat pas lantaran pengunjung mulai berdatangan ke kawasan itu.

Namun sejak beberapa pekan lalu, petugas Satpol PP Kabupaten Pati rutin menjaga pusat kota itu. Para PKL tidak bisa berjualan di sana. Ini membuat pendapatan Lilik berkurang sekitar 50 persen.

”Hampir setiap hari dijaga ketat sama Satpol PP mulai sore sampai jam 12 malam. Padahal kalau mangkal di sana dapat lumayan. Kadang Rp 100 ribu, kadang Rp 200 ribu,” keluh Lilik.

Lilik mengaku menyadari kawasan itu merupakan zona merah yang tidak boleh dimanfaatkan PKL untuk berdagang. Namun, ia menyanyangkan kawasan zona merah lainnya tidak diberlakukan hal serupa. Terutama di Jalan Panglima Sudirman.

Sejumlah PKL sering mangkal di jalan yang terletak di barat Alun-alun ini. Bahkan mereka mangkal mulai pagi, siang hingga malam hari.

”Sepanjang jalan Panglima Sudirman juga zona merah. Tapi kok terlihat bebas. Dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Kok nggak dilarang,” keluh Lilik.

Lilik pun berharap diberikan kesempatan serupa seperti PKL di Jalan Panglima Sudirman. Ia berjanji bakal menjaga kebersihan bila hal ini diberikan.

”Inginnya kami dikasih kesempatan. Kita sendiri juga tidak punya tujuan jelek. Saya hanya cari makan. Tidak ada tujuan lain,” harap dia.

Pemerintah Kabupaten Pati memang melarang PKL berjualan di empat titik yang menjadi zona merah. Keempat titik tersebut antara lain yakni Alun-alun Kota, Jalan Pemuda, jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro. Hal itu tertuang dalam peraturan daerah.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Satpol PP Pati Sugiyono mengungkapkan pihaknya sudah melarang dengan tegas jika tempat-tempat tersebut merupakan zona merah bagi PKL.

“Kami memang tempatkan personel untuk menjaga alun-alun, selain alun-alun beberapa ruas jalan merupakan zona merah PKL tegas tidak boleh untuk berjualan,” ungkapnya.

Penulis : Arif
Editor : Adhim

  • Penulis: Abdul Adhim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kebakaran di Desa Sidoluhur, Jaken Diduga Disebabkan oleh ODGJ

    Kebakaran di Desa Sidoluhur, Jaken Diduga Disebabkan oleh ODGJ

    • calendar_month Sen, 26 Agu 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 156
    • 0Komentar

    PATI – Sebuah kebakaran hebat melanda Dukuh Guyangan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, tepatnya di wilayah RT 4 RW 1pada Minggu malam (25/8/2024), mengakibatkan lima rumah dan satu musala hangus terbakar. Menurut Kasi Damkar Satpol PP Kabupaten Pati, Wahyu Widiatmoko, api pertama kali muncul dari sebuah gubuk yang ditinggali oleh seorang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). […]

  • Anggota DPRD Pati Hardi : Pemkab Harus Dukung UMKM Anak Muda

    Anggota DPRD Pati Hardi : Pemkab Harus Dukung UMKM Anak Muda

    • calendar_month Kam, 19 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 182
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Hardi, mendorong Pemerintah Kabupaten Pati untuk memberikan perhatian khusus terhadap UMKM yang dikelola anak muda. Hal ini disampaikan Hardi menanggapi penurunan drastis angka wirausaha muda di Kabupaten Pati, yang mencapai -66,67%. “Visi Pati untuk mencapai kesejahteraan dan keunggulan tidak akan tercapai jika kita tidak memperhatikan kelompok wirausaha […]

  • 5 Masalah Ini Jadi PR Bupati Jepara Selanjutnya

    5 Masalah Ini Jadi PR Bupati Jepara Selanjutnya

    • calendar_month Sab, 4 Mei 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 186
    • 0Komentar

    JEPARA – Dinamika politik menjelang Pilkada di Jepara semakin menarik. Beberapa figur mulai unjuk gigi untuk menjadi calon Bupati dan wakil bupati. Kehadiran bupati dan wakil bupati baru Jepara sangat dinantikan. Masyarakat berharap kepala daerah baru dapat bekerja lebih baik dengan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa pekerjaan rumah calon Bupati dan […]

  • Sampingan Belajar Daring, Hasilkan Jutaan Rupiah dari Menanam Selada Hidroponik

    Sampingan Belajar Daring, Hasilkan Jutaan Rupiah dari Menanam Selada Hidroponik

    • calendar_month Jum, 9 Jul 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 135
    • 0Komentar

      Royyan merawat sayuran selada yang ditanamnya dengan metode hidroponik di Desa Kembang, Dukuhseti, Pati. Belajar daring di masa pandemi ternyata menjadi berkah tersendiri. Misalnya dengan bekerja sampingan bertanam sayuran. Seperti yang dilakukan Royyan, mahasiswa asal Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti, Pati. PATI – Bagi Muhammad Fahmi Royyan Itsbad, mahasiswa asal Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti, Pati, […]

  • IKA PMII Pati Kritik Kenaikan PBB 250 Persen, Minta Pemkab Pati Transparan

    IKA PMII Pati Kritik Kenaikan PBB 250 Persen, Minta Pemkab Pati Transparan

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 156
    • 0Komentar

    PATI – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Pati menyikapi kontroversi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pati. Dalam pernyataan sikapnya, IKA PMII Pati mendesak transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam kebijakan tersebut. Setelah melakukan kajian awal yang melibatkan 32 anggotanya dari berbagai latar belakang, termasuk […]

  • Makan Bergizi Gratis: Edy Wuryanto Usulkan Program Berbasis Kearifan Lokal

    Makan Bergizi Gratis: Edy Wuryanto Usulkan Program Berbasis Kearifan Lokal

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 371
    • 0Komentar

    BLORA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berakar pada kearifan lokal dan melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor di Blora, Senin (27/10), yang dihadiri oleh perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta […]

expand_less