Breaking News
light_mode

Perda Kedaulatan Pangan untuk Kemandirian Pangan Jawa Tengah

  • account_circle Abdul Adhim
  • calendar_month Kam, 19 Okt 2023
  • visibility 370

JAWA TENGAH, LINGKARMURIA.COM – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kedaulatan Pangan. Diharapkan Raperda ini mampu mewujudkan kemandirian pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut antusias.

Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, mengungkapkan dengan adanya perda tersebut akan menjadi panduan untuk Jawa Tengah agar lebih mandiri dari sisi pangan.

Lebih lanjut Sumarno menjelaskan, Jawa Tengah merupakan daerah lumbung pangan nasional. Adanya Perda tentang Kedaulatan Pangan, diharapkan pemprov bersama DPRD dan stakeholder terkait, mempunyai panduan bagaimana menjaga kestabilan harga pangan di Jateng.

“Perda tentang Kedaulatan Pangan akan mengatur berbagai hal terkait pangan. Antara lain, mengatur tentang tata kelola ketahanan pangan, kesinambungan penyediaan pangan, distribusi pangan, dan sebagainya. Sebab, tidak sedikit pihak swasta yang membeli hasil panen dari Jateng, untuk dibawa atau dijual ke luar daerah,” papar Sekda di sela rapat paripurna, di Gedung DPRD Jateng, pada Selasa (17/10/2023).

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng, Paramitha Atika Putri menyatakan, Provinsi Jateng sebagai penyangga pangan nasional perlu menjamin ketersediaan pangan, sistem distribusi pangan, dan pola konsumen secara berkelanjutan. Tentu dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurutnya, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi makanan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

“Baik pada tingkat nasional maupun daerah, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal,” papar Paramitha.

Lebih lanjut djelaskan, semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Hal itu telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

“Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Perda tentang Kedaulatan Pangan,” ungkap Paramitha.

Penulis : Arif
Editor : Adhim

  • Penulis: Abdul Adhim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus Angket DPRD Pati Akan Dalami Dugaan Pemotongan Anggaran Baznas

    Pansus Angket DPRD Pati Akan Dalami Dugaan Pemotongan Anggaran Baznas

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 307
    • 0Komentar

    PATI – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati akan melanjutkan sidangnya pada Kamis, 18 September 2025, dengan fokus utama pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Koperasi, dan pihak Notaris. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengungkapkan bahwa sidang ini akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang masuk, terutama terkait dugaan pemotongan […]

  • DPRD Pati Gencar Dorong Kebijakan Pro Lingkungan untuk Atasi Persoalan Pegunungan Kendeng

    DPRD Pati Gencar Dorong Kebijakan Pro Lingkungan untuk Atasi Persoalan Pegunungan Kendeng

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 334
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dalam berbagai kesempatan. “DPRD Pati akan terus mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kegiatan penghijauan ini merupakan […]

  • DPRD Pati Tegaskan Penyaluran DBHCHT Wajib Prioritaskan Buruh Tembakau dan Cengkeh

    DPRD Pati Tegaskan Penyaluran DBHCHT Wajib Prioritaskan Buruh Tembakau dan Cengkeh

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 377
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk menjamin penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh pihak yang berhak. Penekanan ini disampaikan mengingat pentingnya bantuan tersebut bagi masyarakat terdampak. Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menjelaskan kriteria […]

  • Wabup Pati Buka Gladi Tangguh Ubaloka Pramuka Kwarcab Pati 2025

    Wabup Pati Buka Gladi Tangguh Ubaloka Pramuka Kwarcab Pati 2025

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.290
    • 0Komentar

    PATI — Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, secara resmi membuka kegiatan Gladi Tangguh Unit Bantu Pertolongan Pramuka (Ubaloka) Kwartir Cabang Kabupaten Pati Tahun 2025 yang digelar di halaman Pendopo Kabupaten Pati, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan kesiapsiagaan dan ketangguhan anggota Pramuka dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan. Dalam sambutannya, Chandra menyampaikan […]

  • Panen Raya, Harga Jatuh Petani Bawang Merah Mengeluh

    Panen Raya, Harga Jatuh Petani Bawang Merah Mengeluh

    • calendar_month Sen, 6 Agu 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 357
    • 0Komentar

    PATI – Bukannya kegirangan yang dialami petani bawang merah, musim panen raya mereka malah mengeluh. Hal itu lantaran harga bawang merah yang jatuh. Saat panen begini harga jual dari petani justru mengalami penurunan jauh. Seperti yang dialami petani bawang merah di Desa Sidoarjo Kecamatan Wedarijaksa. Informasi yang dihimpun, saat ini harga jual bawang merah dari […]

  • DPRD Pati Desak Penindakan Tegas Tambang Ilegal di Sukolilo

    DPRD Pati Desak Penindakan Tegas Tambang Ilegal di Sukolilo

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 415
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mengambil tindakan tegas terhadap penambangan galian C ilegal yang marak terjadi di wilayah pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo. Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menyusul polemik yang berkepanjangan terkait aktivitas penambangan ilegal tersebut. Bambang Susilo […]

expand_less