Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 668

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendes PDTT Gus Halim/HUMAS KEMENDES PDTT

    Progres Penggunaan Dana Desa Harus Disosialisasikan ke Warga

    • calendar_month Ming, 16 Jul 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Mendes PDTT Gus Halim/HUMAS KEMENDES PDTT Warga desa berhak tahu soal penggunaan dana desa. Dalam hal ini pendamping desa memiliki peran penting untuk sosialisasi ke warga desa setempat.    JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) meminta pendamping desa mensosialisasikan progres penggunaan dana desa ke setiap […]

  • Dewan Pati Dorong Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat untuk Pariwisata

    Dewan Pati Dorong Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat untuk Pariwisata

    • calendar_month Kam, 19 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 217
    • 0Komentar

    PATI – Politisi Partai Gerindra, Hardi, mendesak Pemerintah Kabupaten Pati untuk meningkatkan infrastruktur pendukung di sektor pariwisata. Menurutnya, akses jalan menuju destinasi wisata dan fasilitas umum perlu mendapatkan perhatian serius. “Kualitas layanan dan kenyamanan pengunjung harus menjadi prioritas agar wisatawan betah dan berpotensi kembali ke Pati,” tegas Hardi. Permintaan ini muncul setelah terungkapnya kondisi sejumlah […]

  • Tingkatkan Jiwa Sosial di Organisasi Desa

    Tingkatkan Jiwa Sosial di Organisasi Desa

    • calendar_month Ming, 17 Des 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Rizky Eka Wardani DOKUMEN PRIBADI Tak banyak anak zaman now yang masih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Kini anak-anak muda banyak yang menyibukkan diri untuk kegiatan pribadinya sendiri. Namun berbeda dengan Rizky Eka Wardani, perempuan kelahiran Kudus, 10 Desember 1996 ini selain kuliah, ia menyibukkan dirinya dengan berkegiatan di organisasi sosial remaja di kampungnya. Menurutnya, dengan […]

  • DPRD Pati Dorong Pemkab Gencarkan Edukasi Gemar Makan Ikan

    DPRD Pati Dorong Pemkab Gencarkan Edukasi Gemar Makan Ikan

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.329
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih aktif dan masif melaksanakan program edukasi gemar makan ikan. Langkah ini ditempuh sebagai upaya meningkatkan tingkat konsumsi ikan di tengah masyarakat, sekaligus memperbaiki status gizi warga secara keseluruhan. Dari berbagai hasil penelitian dan informasi yang ada, ikan dikenal sebagai bahan pangan bernutrisi […]

  • Marak Investasi Bodong OJK Gelar Penyuluhan di Jepara

    Marak Investasi Bodong OJK Gelar Penyuluhan di Jepara

    • calendar_month Rab, 6 Jul 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Kegiatan penyuluhan OJK yang difasilitasi Ketua Komisi XI DPR RI H. Fathan Subchi Maraknya investasi bodong dan pinjaman online illegal mendorong wakil ketua Komisi XI DPR RI H. Fathan Subchi menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan penyuluhan. OJK mengajak masyarakat agar berperan aktif untuk melaporkan kasus investasi yang belum terdaftar di OJK untuk di […]

  • DPRD Pati Siap Upayakan Penerangan Jalan di Wilayah Selatan

    DPRD Pati Siap Upayakan Penerangan Jalan di Wilayah Selatan

    • calendar_month Sab, 26 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 250
    • 0Komentar

    PATI – Warsiti, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPRD Pati dari dapil V, mengungkapkan akan berupaya keras untuk mendorong penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah selatan, khususnya di ruas jalan Tambakromo-Maitan. Ia bahkan berencana untuk mengalokasikan dana aspirasi untuk proyek tersebut jika memungkinkan. “Kami berharap Pemkab Pati segera merespon […]

expand_less