PATI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, meminta agar lembaga yang digunakan untuk seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati diganti. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya berita terkait pembinaan disertasi Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang diduga melanggar etik dan akademik.
“Lembaga yang kemarin dipakai untuk tes perangkat desa di Kabupaten Pati itu sama dengan lembaga yang dipakai oleh Bahlil yang disertasinya bermasalah itu,” ungkap Narso, Sabtu (8/3/2025).
Lembaga yang dimaksud adalah Sekolas Kajian Stratejik dan Global Unit Kerja Khusus Pranata Pembangunan Universitas Indonesia.
Lembaga ini terlibat dalam proses seleksi perangkat desa di Pati pada tahun 2024. Narso khawatir kredibilitas dan akuntabilitas seleksi perangkat desa akan terganggu jika lembaga yang sama digunakan kembali, mengingat masih ada lebih dari 400 formasi perangkat desa yang kosong.
“Jadi kami berharap ke depan, demi tercapainya pengujian penerimaan perangkat desa di Kabupaten Pati yang kredibel, akuntabel, dan melahirkan perangkat desa yang lebih profesional, kami harap lembaga yang sama ini tidak dipakai lagi,” tegas politisi PKS tersebut.
Sebelumnya, seleksi perangkat desa di Pati pada Oktober 2024 menuai kontroversi dan dugaan kecurangan. Dugaan pelanggaran meliputi lokasi ujian yang tidak sesuai Surat Edaran PJ Bupati Pati, serta manipulasi Lembar Jawab Komputer (LJK) yang digunakan dalam ujian tertulis. Oleh karena itu,
Narso menekankan perlunya lembaga yang lebih terpercaya untuk memastikan proses seleksi perangkat desa di Pati berjalan transparan dan menghasilkan perangkat desa yang profesional.
Editor: Fatwa
