Grobogan – Dalam upaya mendukung sektor pertanian yang merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, pemerintah memastikan ketersediaan pupuk, baik subsidi maupun nonsubsidi, untuk para petani.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan dukungannya kepada petani dengan mengalokasikan sekitar Rp 25 triliun setiap tahunnya untuk program subsidi pupuk, dan pada tahun 2024, alokasi tersebut direncanakan untuk ditambah sebesar Rp 14 triliun.
Pemerintah juga memudahkan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan pupuknya.
Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bob Indiarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi, tetapi juga menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.
“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024, salah satunya di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024).
“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti. Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan Pupuk Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah, di berbagai kota selama bulan Januari hingga Februari 2024. Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” imbuhnya.
Pupuk Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani untuk segera melakukan penebusan pupuk dengan menawarkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.
Pemerintah juga terus memantau ketersediaan stok pupuk, baik subsidi maupun nonsubsidi, dengan melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah sentra pertanian.
Per tanggal 31 Desember 2023, ketersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi mencapai 1.744.302 ton, atau 236 persen dari stok minimum yang ditetapkan pemerintah. Stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk nonsubsidi sebesar 529.022 ton.
Program Gebyar Diskon Pupuk ini diharapkan dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal dan membantu meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani.
“Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen bulan april nanti,” pungkasnya.
Penulis: Fatwa
Editor: Fatwa