SEMARANG – Upaya mengatasi krisis perumahan di Jawa Tengah memasuki babak baru dengan penandatanganan Nota Kesepakatan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (20/6).
Kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, BP Tapera, dan Bank Jateng ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan data perumahan yang akurat dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menekankan pentingnya koordinasi untuk pemerataan bantuan perumahan.
“Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program terkait satu KK satu rumah layak huni, yang dananya diambil dari fiskal-fiskal yang kita sisihkan,” tegas Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.
Target ambisius telah ditetapkan: pembangunan 17.000 unit RTLH pada tahun 2025, dengan harapan angka tersebut dapat dipertahankan setiap tahunnya selama lima tahun mendatang.
“Sehingga tidak ada lagi rumah-rumah ekstrem di wilayah kita,” tambahnya.
Bupati Pati, Sudewo, hadir dalam penandatanganan tersebut dan memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
“Kami di Kabupaten Pati sangat mendukung langkah terintegrasi ini. Penanganan kebutuhan rumah layak huni harus menjadi kerja bersama lintas sektor. Insya Allah, kami akan mengawal program ini agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar dia, menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor.
Program ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan di Jawa Tengah yang mencapai 310.000 unit, sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mewujudkan visi Jawa Tengah yang lebih sejahtera.
Langkah ini menandai komitmen nyata untuk memberikan akses perumahan yang layak bagi seluruh warga Jawa Tengah.
Editor: Arif
