Breaking News
light_mode

Pentas Kesenian di Pati Belum Diperbolehkan Bupati

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 19 Okt 2021
  • visibility 300

Pentas kesenian masih belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah kabupaten Pati dalam masa pandemi ini.

Bupati Pati Haryanto secara tegas belum mengizinkan pentas kesenian di masa pandemi Covid-19. Hal itu karena dapat memicu kerumunan masyarakat.

PATI – Bupati Pati
Haryanto menggelar rapat bersama jajaran Forkopimda di Ruang Rapat Joyokusumo
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Senin (18/10/2021). Rapat ini membahas
mengenai izin untuk pertunjukan kesenian di tempat terbuka.

“Terkait permohonan
dari para seniman, saya belum memberikan izin secara terbuka itu bukan tidak
mendasar. Ada dasar hukumnya, yaitu Inmendagri yang kemudian kami turunkan
menjadi Inbup. Kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan untuk
sementara belum diizinkan,” jelas Bupati Haryanto.

Karena itu Bupati meminta
masyarakat dan kalangan seniman untuk memahami bahwa “belum
diizinkan” tidak sama artinya dengan “tidak diizinkan”.

“Kita harus sabar.
Apalagi Pati ini masih level 3. Kalau nanti misalnya sudah turun level ya
mungkin menjadi pertimbangan kita. Sekarang kan kita masih mengejar vaksinasi.
Per hari ini baru 38 persen. Sementara yang lain sudah ada yang lebih dari 50
persen. Bahkan 70 persen,” papar dia.

Haryanto menambahkan,
pihaknya sebetulnya sudah mengakomodasi para seniman, memberikan solusi
sementara berupa izin pementasan di gedung tertutup. Dengan jumlah pengunjung
terbatas.

“Saya sudah berikan
izin beberapa (pementasan). Antara lain di sejumlah hotel. Ada organ tunggal,
ada band. Itu di gedung tertutup boleh karena jumlah (penontonnya) bisa
dibatasi,” kata dia.

“Kalau (pementasan di
tempat) terbuka di mana pun belum ada. Saya sudah tanya pada teman-teman kepala
daerah yang lain juga belum ada yang menyelenggarakan itu,” imbuh
Haryanto.

Ia menegaskan, seandainya
ditemukan ada pihak tertentu yang menyelenggarakan pementasan di tempat terbuka
pada masa PPKM level 3 di Pati ini, bisa dipastikan itu tidak berizin. Mereka
bisa dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (hus)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perisai Demokrasi Bangsa: ASN Harus Bebas dari Pengaruh Politik di Pilkada 2024

    Perisai Demokrasi Bangsa: ASN Harus Bebas dari Pengaruh Politik di Pilkada 2024

    • calendar_month Ming, 13 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 278
    • 0Komentar

    PATI – Polemik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024 kembali mencuat di Kabupaten Pati. Ketiga ASN yang diketahui berfoto dengan salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati Pati tengah menjadi sorotan publik dan menuai kecaman dari berbagai pihak. M. Rikza Hasballa, Ketua Pemantau Pemilihan Perisai Demokrasi Bangsa (PDB), menyatakan keprihatinannya atas dugaan pelanggaran […]

  • Patroli Tim Terpadu Maritim Juwana Jaga Kelancaran Pelayaran Sungai Silugonggo

    Patroli Tim Terpadu Maritim Juwana Jaga Kelancaran Pelayaran Sungai Silugonggo

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 243
    • 0Komentar

    PATI– Tim Terpadu Maritim Juwana, gabungan Satpolairud Polresta Pati dan instansi terkait, menggelar patroli intensif di alur Sungai Silugonggo, Juwana, Senin (24/3/2024). Patroli yang dimulai pukul 09.00 WIB ini bertujuan menjaga kelancaran lalu lintas kapal, menertibkan tambat labuh, dan mengedukasi nahkoda serta pemilik kapal tentang keselamatan pelayaran. Kasat Polairud Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan, menjelaskan […]

  • Kunjungan Sudewo ke KSP: Harap Dorong Sinergi Pusat-Daerah untuk Pembangunan

    Kunjungan Sudewo ke KSP: Harap Dorong Sinergi Pusat-Daerah untuk Pembangunan

    • calendar_month Jum, 5 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.107
    • 0Komentar

    JAKARTA – Bupati Pati, Sudewo, telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, pada Kamis (4/12/2025). Tujuan kunjungan ini adalah untuk memaparkan berbagai kebijakan strategis dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pati yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencetakan Sumber Daya Manusia (SDM) […]

  • Soroti Banjir Tahunan, DPRD Pati Minta Warga Siaga Penuh

    Soroti Banjir Tahunan, DPRD Pati Minta Warga Siaga Penuh

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 289
    • 0Komentar

    PATI – Menanggapi ancaman banjir yang kerap melanda setiap tahun, DPRD Kabupaten Pati mendesak masyarakat untuk siaga penuh selama musim penghujan. Lembaga legislatif ini menyoroti bahwa wilayah Pati memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir dan berbagai penyakit yang menyertainya. Wakil Ketua 2 DPRD Pati, Bambang Susilo, menjelaskan bahwa banjir telah menjadi fenomena tahunan yang tak […]

  • 500 Perenang Bakal Bertarung di Krapda Jawa Tengah Bupati Cup III 2019 di Jepara

    500 Perenang Bakal Bertarung di Krapda Jawa Tengah Bupati Cup III 2019 di Jepara

    • calendar_month Sen, 4 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jepara Olympic Pool berada di kawasan Stadion Gelora Bumi Kartini JEPARA – Kabupaten Jepara dipastikan bakal menjadi tuan rumah kejuaraan renang paling bergengsi di Jawa Tengah. Kejuaraan itu bertajuk “Krapda Jawa Tengah Bupati Cup III 2019”. Kejuaraan tersebut bakal berlangsung pada pekan ketiga bulan Juli di Jepara Olympic Pool komplek Stadion Gelora Bumi Kartini. Ashar […]

  • Edy Wuryanto: Keamanan Pangan Syarat Mutlak Makan Bergizi Gratis!

    Edy Wuryanto: Keamanan Pangan Syarat Mutlak Makan Bergizi Gratis!

    • calendar_month Rab, 1 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 393
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan mitra terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti pentingnya keamanan pangan dalam program ini, terutama setelah banyaknya kasus keracunan yang terjadi sejak awal program. “Standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Semakin standar ini […]

expand_less