DPRD Pati Minta Kasus MBG Gembong Jadi Momentum Perbaikan Keamanan Pangan
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 102.105

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati
PATI – Dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Gembong menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati.
Distribusi MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 01 untuk sementara dihentikan setelah Pemkab Pati menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati, mengatakan penghentian sementara tersebut dapat menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan MBG di SPPG Gembong 01.
“Sejauh ini sementara dipending. Sepertinya itu karena pasti akan ada evaluasi dan itu bukan ranah kami,” ujarnya.
Sebanyak 269 anak dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi menu MBG. Dari jumlah tersebut, 59 anak masih mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Menurut Endah, kejadian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi secara menyeluruh. Selain mencari penyebab gangguan kesehatan yang dialami siswa, pemeriksaan juga penting untuk memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan.
Ia juga menyoroti kondisi psikologis anak-anak setelah mengalami kejadian tersebut. Trauma yang dirasakan sebagian siswa dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.
“Kami berharap ini akan menjadi sebuah evaluasi supaya anak-anak juga tidak trauma. Karena tadi anak-anak juga ada yang bilang trauma,” ungkapnya.
Di sisi lain, Endah mengungkapkan adanya keterangan dari sejumlah siswa yang tidak menemukan kejanggalan pada makanan yang dikonsumsi. Bahkan, beberapa siswa menyebut makanan tersebut masih terasa enak dan tidak menunjukkan ciri-ciri basi.
“Walaupun ada yang bilang tadi makannya sampai habis, tiga ya. Enak makanannya. Mereka enggak merasa itu basi, bau, enggak, tapi kok bisa menimbulkan efek seperti ini,” jelasnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyebab gangguan kesehatan tidak bisa langsung ditentukan hanya dengan melihat atau mencium kondisi makanan. Karena itu, Endah menilai pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya keluhan pada para siswa.
“Seperti ini kan memang harus ada pemeriksaan khusus secara lab begitu ya, apa yang membuat anak-anak menjadi keracunan,” tegasnya.
Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya mampu mengungkap penyebab kejadian secara jelas. Temuan tersebut juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG, terutama menyangkut kualitas serta keamanan makanan sebelum sampai ke tangan siswa.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, program MBG diharapkan tetap dapat dilaksanakan secara optimal sekaligus memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian

