Breaking News
light_mode

Semarakkan Ramadan Pusat Investasi Pemerintah Gelar Bazar

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 17 Apr 2023
  • visibility 43
Kemeriahan Ramadan Fair 2023

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
kembali menggelar Ramadan Fair 2023, bertembat di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang. Acara ini memperingati Hari Kartini
sekaligus menyemarakkan bulan Ramadan.

JAKARTA— Sabtu (15/4/2023),Direktur
Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan, Syafriadi membuka secara resmi
Ramadan Fair 2023. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka memperingati Hari
Kartini dan menyemarakkan bulan suci Ramadan 1444.

Dalam kesempatan  ini, PIP ingin menyampaikan kepada masyarakat
luas bahwa peran pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menyediakan pembiayaan
usaha mikro yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Total dalam even ini panitia
menghadirkan sekitar 200 pelaku usaha penerima Pembiayaan UMi dari 4 koperasi
penyalur di wilayah Tangerang dan debitur yang memiliki produk unggulan
sekaligus menampilkan dan menjual produknya dalam acara bazaar Produk UMi.

Selain pameran dan bazaar,
adapula talkshow yang menghadirkan narasumber tiga perempuan hebat yaitu
Direktur Utama PIP, CEO & Founder @lokasaji, dan Founder kamiidea.com untuk
mengajak para perempuan berani berusaha dan menjadi srikandi-srikandi UMKM
meneladani semangat RA Kartini.

Adapula, lomba yang digelar
untuk putra-putri debitur UMi juga ikut menyemarakkan acara Ramadhan Fair
dengan mengikuti berbagai lomba seperti lomba adzan, hafalan surat pendek dan
mewarnai kaligrafi.

Debitur UMi dan masyarakat yang
hadir dalam kegiatan Ramadhan Fair juga mendapatkan voucher belanja sembako
murah yang diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat di tengah
kenaikan harga sembako menjelang lebaran.

Acara ditutup dengan penyerahan
santunan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Utama PIP kepada
putra-putri dari debitur UMi yang mengalami musibah atau kesulitan usaha.

PIP merupakan satuan kerja Badan
Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang mendapatkan tugas memberikan
layanan dan menjadi koordinator pendanaan di bidang pembiayaan UMKM.

Pendanaan yang dilakukan oleh
PIP saat ini difokuskan untuk pembiayaan pelaku usaha ultra mikro yang dikenal
sebagai program Pembiayaan UMi yang disalurkan melalui para mitra penyalur
lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Pendanaan usaha ini tentunya juga bisa
dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang baru memulai usahanya.

Sejak 2017 sampai dengan saat
ini, PIP telah berkerjasama dengan sekitar 65 LKBB dan telah melayani lebih
dari 7,5 juta pelaku usaha mikro di 509 kabupaten dan kota senilai lebih dari
Rp 26,7 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 47 persen dari Pembiayaan UMi
yang telah disalurkan ke para pelaku usaha ultra mikro atau mencapai sekitar Rp
12,8 triliun merupakan pembiayaan syariah sehingga diharapkan mampu mendukung
pemberdayaan ekonomi umat khususnya di level grass root.

Selain memberikan bantuan modal,
PIP juga mewajibkan penyalur memberikan pendampingan dan pelatihan untuk
melengkapi pembiayaan usaha agar keberlangsungan usahanya bisa terjaga dan bisa
semakin meningkat.

PIP juga bekerjasama dengan
seluruh unit di Kementerian Keuangan dalam mendukung pengembangan usaha UMKM
misalnya melalui bantuan pengurusan legalitas NPWP oleh Ditjen Pajak, dukungan
pemasaran lelang on-line oleh Ditjen Kekayaan Negara, serta dukungan fasilitasi
ekspor oleh Ditjen Bea dan Cukai. Dengan berbagai dukungan tersebut diharapkan
pemberdayaan ekonomi umat khususnya melalui UMKM bisa terus ditingkatkan dan
memberikan hasil yang maksimal. (mif)

Editor : Arif

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Rendahnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Grobogan

    Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Rendahnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Grobogan

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 64
    • 0Komentar

    GROBOGAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti rendahnya kepesertaan masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam sosialisasi bersama warga Nahdliyyin di Gedung Kartika, Kecamatan Gubug, Kamis (7/8), ia menyerukan pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Ini bukan sekadar anjuran, tapi kebutuhan mutlak. Warga harus terlindungi dari risiko kerja dan […]

  • DPRD Pati Soroti Keselarasan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Raperda RPJMD 2025-2029

    DPRD Pati Soroti Keselarasan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Raperda RPJMD 2025-2029

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 44
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memberikan catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati 2025-2029. Anggota DPRD Pati Fraksi PKB, Muntamah, menekankan perlunya keselarasan RPJMD Kabupaten Pati dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dinilai krusial untuk […]

  • Suasana rapat paripurna DPRD Pati 

    Viral Ketua DPRD Pati Kecewa karena Anggota Bolos Paripurna

    • calendar_month Sel, 13 Jun 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Suasana rapat paripurna DPRD Pati PATI – Kedisiplinan anggota DPRD Pati masih menjadi sorotan, hal ini terlihat dari tingkat kehadiran dalam rapat paripurna. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin sampai kesal dengan hal itu. Kekesalannya dilontarkan saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), (13/6/2023). Untuk diketahui pada rapat paripurna tersebut sebanyak 22 anggota […]

  • DPRD Pati Dorong Penataan Alun-Alun Juwana untuk Tingkatkan Kenyamanan Masyarakat

    DPRD Pati Dorong Penataan Alun-Alun Juwana untuk Tingkatkan Kenyamanan Masyarakat

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 63
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti perlunya penataan ulang Alun-Alun Juwana. Anggota DPRD Pati, Mukit, menyampaikan bahwa penataan ini penting untuk menciptakan suasana yang lebih baik di Kabupaten Pati, khususnya di Kecamatan Juwana. “Kami pastinya pengen menciptakan suasana yang bagus di Pati. Salah satunya yakni penataan Alun-Alun Juwana dan tempat yang […]

  • Seorang pedagang bakso mengeluh omzetnya turun karena aturan zona merah PKL.

    Penjual Bakso Keluhkan Zona PKL Merah Terkesan Tebang Pilih

    • calendar_month Sel, 17 Okt 2023
    • account_circle Abdul Adhim
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Seorang pedagang bakso mengeluh omzetnya turun karena aturan zona merah PKL.

  • DPRD Pati Tetapkan Agenda Padat September, Fokus pada Anggaran dan Hak Angket

    DPRD Pati Tetapkan Agenda Padat September, Fokus pada Anggaran dan Hak Angket

    • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 47
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah menetapkan serangkaian agenda penting untuk bulan September ini. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Pati yang dilaksanakan pada Senin, 1 September 2025. Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan adalah rapat panitia khusus (Pansus) hak angket DPRD terkait upaya pemakzulan Bupati […]

expand_less