Breaking News
light_mode

Semarakkan Ramadan Pusat Investasi Pemerintah Gelar Bazar

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 17 Apr 2023
  • visibility 703
Kemeriahan Ramadan Fair 2023

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
kembali menggelar Ramadan Fair 2023, bertembat di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang. Acara ini memperingati Hari Kartini
sekaligus menyemarakkan bulan Ramadan.

JAKARTA— Sabtu (15/4/2023),Direktur
Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan, Syafriadi membuka secara resmi
Ramadan Fair 2023. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka memperingati Hari
Kartini dan menyemarakkan bulan suci Ramadan 1444.

Dalam kesempatan  ini, PIP ingin menyampaikan kepada masyarakat
luas bahwa peran pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menyediakan pembiayaan
usaha mikro yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Total dalam even ini panitia
menghadirkan sekitar 200 pelaku usaha penerima Pembiayaan UMi dari 4 koperasi
penyalur di wilayah Tangerang dan debitur yang memiliki produk unggulan
sekaligus menampilkan dan menjual produknya dalam acara bazaar Produk UMi.

Selain pameran dan bazaar,
adapula talkshow yang menghadirkan narasumber tiga perempuan hebat yaitu
Direktur Utama PIP, CEO & Founder @lokasaji, dan Founder kamiidea.com untuk
mengajak para perempuan berani berusaha dan menjadi srikandi-srikandi UMKM
meneladani semangat RA Kartini.

Adapula, lomba yang digelar
untuk putra-putri debitur UMi juga ikut menyemarakkan acara Ramadhan Fair
dengan mengikuti berbagai lomba seperti lomba adzan, hafalan surat pendek dan
mewarnai kaligrafi.

Debitur UMi dan masyarakat yang
hadir dalam kegiatan Ramadhan Fair juga mendapatkan voucher belanja sembako
murah yang diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat di tengah
kenaikan harga sembako menjelang lebaran.

Acara ditutup dengan penyerahan
santunan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Utama PIP kepada
putra-putri dari debitur UMi yang mengalami musibah atau kesulitan usaha.

PIP merupakan satuan kerja Badan
Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang mendapatkan tugas memberikan
layanan dan menjadi koordinator pendanaan di bidang pembiayaan UMKM.

Pendanaan yang dilakukan oleh
PIP saat ini difokuskan untuk pembiayaan pelaku usaha ultra mikro yang dikenal
sebagai program Pembiayaan UMi yang disalurkan melalui para mitra penyalur
lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Pendanaan usaha ini tentunya juga bisa
dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang baru memulai usahanya.

Sejak 2017 sampai dengan saat
ini, PIP telah berkerjasama dengan sekitar 65 LKBB dan telah melayani lebih
dari 7,5 juta pelaku usaha mikro di 509 kabupaten dan kota senilai lebih dari
Rp 26,7 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 47 persen dari Pembiayaan UMi
yang telah disalurkan ke para pelaku usaha ultra mikro atau mencapai sekitar Rp
12,8 triliun merupakan pembiayaan syariah sehingga diharapkan mampu mendukung
pemberdayaan ekonomi umat khususnya di level grass root.

Selain memberikan bantuan modal,
PIP juga mewajibkan penyalur memberikan pendampingan dan pelatihan untuk
melengkapi pembiayaan usaha agar keberlangsungan usahanya bisa terjaga dan bisa
semakin meningkat.

PIP juga bekerjasama dengan
seluruh unit di Kementerian Keuangan dalam mendukung pengembangan usaha UMKM
misalnya melalui bantuan pengurusan legalitas NPWP oleh Ditjen Pajak, dukungan
pemasaran lelang on-line oleh Ditjen Kekayaan Negara, serta dukungan fasilitasi
ekspor oleh Ditjen Bea dan Cukai. Dengan berbagai dukungan tersebut diharapkan
pemberdayaan ekonomi umat khususnya melalui UMKM bisa terus ditingkatkan dan
memberikan hasil yang maksimal. (mif)

Editor : Arif

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dana Desa di Pati Tahun 2025: Rp 380 Miliar untuk 401 Desa

    Dana Desa di Pati Tahun 2025: Rp 380 Miliar untuk 401 Desa

    • calendar_month Rab, 8 Jan 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 382
    • 0Komentar

    PATI – Kabupaten Pati akan menerima alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp 380 miliar pada tahun 2025 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, distribusi dana tersebut menunjukkan disparitas yang signifikan antara desa-desa penerima. Desa Pasucen di Kecamatan Trangkil menjadi penerima DD tertinggi dengan anggaran mencapai Rp 1.870.060.000, terdiri dari alokasi dasar Rp 741.136.000, alokasi formula Rp […]

  • Pansus Hak Angket DPRD Pati: Menyelidiki Dugaan Pelanggaran, Ini Rincian Tugasnya!

    Pansus Hak Angket DPRD Pati: Menyelidiki Dugaan Pelanggaran, Ini Rincian Tugasnya!

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 271
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. Pembentukan Pansus ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan yang dilakukan oleh Bupati Pati, Sudewo. Pansus Hak Angket ini diketuai oleh Teguh Bandang Waluyo dari Fraksi PDIP, dan telah aktif melakukan […]

  • DPRD Pati Dukung Gerakan Indonesia Asri, Bangun Kesadaran Bersama Jaga Lingkungan

    DPRD Pati Dukung Gerakan Indonesia Asri, Bangun Kesadaran Bersama Jaga Lingkungan

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.917
    • 0Komentar

    PATI – Upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari terus digalakkan melalui Gerakan Indonesia Asri. Anggota Komisi C DPRD Pati, Suyono, menyatakan dukungannya sekaligus mendorong penguatan gerakan tersebut sebagai sarana membangun kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat. Gerakan ini merupakan program nasional yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, rapi, dan indah. Inisiatif ini […]

  • DPRD Pati Dorong Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melalui Komitmen dan Inovasi

    DPRD Pati Dorong Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melalui Komitmen dan Inovasi

    • calendar_month Ming, 19 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 309
    • 0Komentar

    PATI – Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati, menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) pasca persalinan. Dukungan ini disampaikannya saat menghadiri forum konsultasi publik verifikasi dan analitis data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) pada Jumat (17/10/2025). “Harus ada komitmen dan inovasi dari kita, sehingga AKI bisa menurun,” tegasnya. […]

  • DPRD Pati Ingatkan Potensi Banjir Akibat Buang Sampah di Sungai

    DPRD Pati Ingatkan Potensi Banjir Akibat Buang Sampah di Sungai

    • calendar_month Ming, 22 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 325
    • 0Komentar

    PATI – Warsiti, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengingatkan masyarakat akan potensi banjir akibat kebiasaan membuang sampah di sungai. Hal ini disampaikan menyusul maraknya warga yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga saat musim kemarau. “Tidak adanya air di sungai saat musim kemarau ini seringkali dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat […]

  • Revisi Perda RTRW di Pati, Zona Hijau Harga Mati

    Revisi Perda RTRW di Pati, Zona Hijau Harga Mati

    • calendar_month Kam, 1 Mar 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, PATI  – Peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati akan memasuki revisi. Hal ini melihat waktunya yang sudah lima tahun. Perda RTRW perlu direvisi sebab dalam kurun waktu itu bisa saja terjadi perubahan atas kondisi geografis yang ada. Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Awi.   ”Perda Nomor […]

expand_less