PATI – Komisi B DPRD Kabupaten Pati menyoroti tingginya angka koperasi tidak aktif di Kabupaten Pati. Dari total sekitar 630 koperasi, tercatat 340 koperasi dinyatakan tidak aktif. Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Pati.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menyampaikan komitmennya untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.
“Ya kami selaku Komisi B DPRD Kabupaten Pati sebagai pengawas dan mitra dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati akan berupaya mencari solusi terbaik, terhadap persoalan banyaknya koperasi yang tidak aktif ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muslihan menjelaskan rencana untuk mengundang dinas terkait guna berdiskusi dan mencari solusi.
“Akan duduk bareng, cari solusi terbaik. Kita inventarisir mana yang aktif dan tidak, kita ajak dinas terkait untuk membahas masalah ini. Masalahnya apa, lalu dicarikan solusinya. Jika memang masih bisa diperbaiki dilakukan pembinaan sesuai aturan. Kalau tidak bisa, ya bisa dibubarkan sesuai dengan aturan yang ada. Ini dalam rangka pembenahan untuk mencapai perekonomian di Kabupaten Pati yang baik,” paparnya.
Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pati, Wahyu Setyawati, menjelaskan bahwa ketidakaktifan koperasi disebabkan oleh berbagai faktor internal. Puluhan koperasi mengalami masalah, baik dengan anggota maupun aspek kelembagaan.
“Permasalahan ini sangat beragam, mulai dari kesulitan pencairan dana hingga masalah kelembagaan,” ujarnya.
Wahyu menambahkan beberapa indikator koperasi tidak aktif, di antaranya: tidak aktif secara kelembagaan, tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), atau tidak aktif secara usaha.
“Keaktifan koperasi ditunjukkan oleh kegiatan usaha yang berjalan dan pelaksanaan RAT yang wajib dilakukan setahun sekali,” jelasnya. (Adv)
Editor: ARIF
