Breaking News
light_mode

Jangan Biarkan JKN Kembali Krisis, Edy Wuryanto Minta APBN 2027 Jadi Momentum Perkuat Pembiayaan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Rab, 19 Agu 2026
  • visibility 101.827

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali mengalami tekanan pembiayaan berat seperti periode 2014–2019.

Keberlanjutan program ini harus menjadi prioritas utama negara sebagai instrumen jaminan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan tidak mampu.

Edy menegaskan tekanan keuangan JKN harus segera dijawab dengan kebijakan anggaran yang lebih kuat. Rasio klaim yang terus berada di atas 100 persen menunjukkan biaya pelayanan telah melampaui pendapatan iuran, yang jika dibiarkan akan menggerus ketahanan Dana Jaminan Sosial Kesehatan serta menghambat pembayaran ke fasilitas kesehatan.

“JKN ini harus dipertahankan. Jangan sampai kita baru bertindak ketika defisit sudah membesar dan mulai mengganggu pelayanan. Yang harus kita jaga bukan hanya kesehatan keuangan BPJS Kesehatan, tetapi kesinambungan pelayanan kesehatan untuk rakyat,” ujar Edy.

Ia menyampaikan, perhatian serupa juga disampaikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam pidato peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Senin (17/8).

Megawati meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan tidak mengganggu keberadaan BPJS Kesehatan, melainkan justru menambah anggarannya agar manfaat program tetap terjaga.

Edy menegaskan kebijakan fiskal tidak boleh membuat kelompok rentan kehilangan perlindungan.

“Jangan tunggu JKN masuk krisis baru pemerintah bergerak. APBN 2027 harus menjadi momentum untuk memperkuat JKN, memperluas kepesertaan, memperkuat pembiayaan, dan memastikan rakyat tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan,” ucapnya.

Sebagai legislator Dapil Jawa Tengah III, Edy menekankan JKN adalah tanggung jawab konstitusional negara. Ia menyoroti masih banyaknya warga miskin yang kepesertaannya tidak aktif akibat tunggakan pembayaran iuran oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Jangan sampai orang miskin kehilangan perlindungan kesehatan hanya karena pemerintah tidak mampu membayar iurannya. Kalau mereka sakit, yang dipertaruhkan bukan angka kepesertaan, tetapi keselamatan manusia,” tegasnya.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004, fakir miskin dan tidak mampu wajib dilindungi melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, persoalan pembiayaan adalah urusan kebijakan fiskal, bukan sekadar beban BPJS Kesehatan.

“Kalau pendapatan iuran tidak mampu mengejar biaya pelayanan, solusinya tidak bisa hanya meminta BPJS melakukan efisiensi. Pemerintah harus memperkuat pembiayaan JKN melalui APBN dan memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

Edy mengusulkan lima langkah strategis dalam penyusunan APBN 2027:
Pertama, tingkatkan kuota PBI dari 96,8 juta menjadi 113 juta orang seiring bertambahnya kelompok rentan akibat perubahan kondisi ekonomi.

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah. PHK meningkat, pendapatan sebagian masyarakat menurun, dan kelompok rentan bertambah. Karena itu, kuota PBI tidak bisa dipertahankan seolah kondisi masyarakat tidak berubah,” kata Edy.

Kedua, evaluasi besaran iuran PBI agar sesuai dengan kenaikan biaya kesehatan dan menjaga kemampuan dana kapitasi serta pembayaran klaim.

“Kalau iuran tidak bergerak sementara biaya kesehatan terus meningkat, ketahanan pembiayaan JKN akan semakin berat. Pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan pembiayaan yang riil,” ujarnya.

Ketiga, pastikan kecukupan Transfer ke Daerah agar pemda tetap mampu membiayai warga miskin dan melunasi kewajiban iuran.

“Jangan sampai daerah kehilangan kemampuan fiskal, kemudian peserta JKN dari kelompok miskin dan tidak mampu dinonaktifkan. Pengurangan beban fiskal pemerintah tidak boleh dibayar dengan hilangnya perlindungan kesehatan masyarakat,” katanya.

Keempat, benahi regulasi dan tata kelola agar kepesertaan, pembayaran iuran, pelayanan, hingga klaim berjalan lebih efektif. Kelima, selaraskan penguatan pembiayaan dengan pelaksanaan transformasi kesehatan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023.

“Enam pilar transformasi kesehatan tidak akan berjalan optimal tanpa pembiayaan yang memadai. JKN harus menjadi bagian penting dari upaya memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Editor : Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bawaslu Pati Awasi Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih untuk Pilkada 2024

    Bawaslu Pati Awasi Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih untuk Pilkada 2024

    • calendar_month Sel, 6 Agu 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 298
    • 0Komentar

    PATI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sedang melakukan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih untuk Pemilihan tahun 2024. Kegiatan pengawasan berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Dalam pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Pati dan tim menggunakan metode Pengawasan Melekat […]

  • DPRD Pati Pertimbangkan Lokasi Strategis untuk Stadion Baru Persipa, Belajar dari Surabaya

    DPRD Pati Pertimbangkan Lokasi Strategis untuk Stadion Baru Persipa, Belajar dari Surabaya

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 480
    • 0Komentar

    PATI – DPRD Kabupaten Pati aktif memberikan masukan terkait lokasi strategis untuk pembangunan stadion baru Persipa Pati. Anggota DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan bahwa beberapa opsi lokasi sedang dipertimbangkan, termasuk kawasan Pasar Hewan, Tlogowungu, dan area dekat TPA Margorejo. Inspirasi penempatan stadion di dekat TPA ini datang dari keberhasilan Kota Surabaya dengan Gelora Bung Tomo. […]

  • Sosialisasi Rambu Kelas Jalan di Juwana – Wedarijaksa, Anggota Dewan Heran

    Sosialisasi Rambu Kelas Jalan di Juwana – Wedarijaksa, Anggota Dewan Heran

    • calendar_month Jum, 2 Feb 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Rambu Dibenahi, Sebulan Disosialisasi Papan peringatan larangan melewati Jalan Juwana – Wedarijaksa untuk kendaraan berat seperti truk tronton di pertigaan Wedarijaksa. Lingkar Muria, PATI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati bergerak cepat guna membenahi rambu-rambu kelas jalan yang selama ini dilanggar truk besar seperti tronton. Hal ini diupayakan dengan sejumlah pembenahan rambu sejak Jumat (26/1) […]

  • Gus Yasin Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di Pati, Bupati Absen karena Sakit

    Gus Yasin Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di Pati, Bupati Absen karena Sakit

    • calendar_month Ming, 17 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 351
    • 0Komentar

    PATI – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Pati, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Agustus 2025, berlangsung dengan khidmat. Meskipun Bupati Pati, Sudewo, tidak dapat hadir karena sakit, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), hadir untuk memimpin upacara di Alun-alun Pati. Setelah upacara, Gus Yasin menekankan […]

  • Membanggakan Atlet Downhill Jepara Sumbang Medali Perak SEA Games 2021

    Membanggakan Atlet Downhill Jepara Sumbang Medali Perak SEA Games 2021

    • calendar_month Sen, 16 Mei 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 330
    • 0Komentar

    Andy Yoga pembalap asal Jepara menyumbang medali perak di SEA Games 2021 Vietnam/KONI Jepara Meski gagal menyabet medali emas, publik Kota Ukir Jepara patut berbangga karena salah satu atlet terbaiknya mampu menyumbang medali perak di ajang SEA Games Vietnam 2021.  JEPARA – Kabar gembira datang dari Vietnam. Andy Yoga atlet balap sepeda downhill asal Jepara […]

  • Eksotis Sekaligus Mistis dulu Petilasan Syeh Siti Jenar (2)

    Eksotis Sekaligus Mistis dulu Petilasan Syeh Siti Jenar (2)

    • calendar_month Ming, 4 Okt 2020
    • account_circle Redaksi
    • visibility 294
    • 0Komentar

      Selain eksotis, Pantai Lemah Abang konon juga mistis. Dikisahkan, dulu tempat ini merupakan petilasan dari salah seorang wali yang kontroversial pada zaman walisongo. Namanya Syeh Siti Jenar. ”Cerita-ceritanya begitu. Ada aura mistis. Temenku suatu sore pernah “disasarkan” di tengah hutan karetan, saat hendak ke pantai itu,” kata Ardian Firda Maulida, salah seorang pengunjung dari […]

expand_less