Edy Wuryanto

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10). Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyebut perubahan mekanisme penetapan upah minimum menjadi salah satu poin penting dalam regulasi baru tersebut. Menurut Edy, aturan tersebut memberikan ruang bagi penggunaan dua pendekatan dalam menentukan upah minimum, yakni berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) […]

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah tidak menjadikan tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan sebagai langkah penyelesaian sementara persoalan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Edy, tambahan anggaran tersebut memang patut diapresiasi karena dapat membantu menjaga keberlangsungan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan. Namun, kebijakan itu perlu ditempatkan dalam kerangka pembenahan sistem […]

JAKARTA – Perluasan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui skema berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) dinilai harus memiliki arah yang jelas. Program tersebut tidak semestinya hanya menambah nama atau jalur pendidikan baru, tetapi harus benar-benar memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis, terutama di wilayah yang masih mengalami kekurangan. Anggota Komisi IX DPR RI Edy […]

JAKARTA – Kesalahan penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) jangan sampai berujung pada hilangnya hak warga miskin atas jaminan kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak pemerintah segera membenahi persoalan DTSEN menyusul adanya keluhan masyarakat mengenai perubahan desil meski kondisi ekonomi mereka relatif tidak berubah. Menurut Edy, perubahan klasifikasi […]

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali mengalami tekanan pembiayaan berat seperti periode 2014–2019. Keberlanjutan program ini harus menjadi prioritas utama negara sebagai instrumen jaminan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan tidak mampu. Edy menegaskan tekanan keuangan […]

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya peserta BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Chaerawan. Sebelum meninggal, Yurizal sempat menyampaikan keluhannya melalui media sosial terkait waktu tunggu selama delapan jam di instalasi gawat darurat (IGD). Edy menilai kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem dan tata kelola pelayanan kesehatan di […]

JAKARTA – Penanganan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak boleh lagi dilakukan dengan pola yang sekadar merespons setelah peristiwa terjadi. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar menolong korban, menjadi upaya pencegahan saat tanda-tanda kesulitan mulai terlihat di dunia usaha. “Jangan biasakan negara hanya menjadi pemadam kebakaran. Negara harus […]

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan langkah efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan yang justru menyasar sejumlah program unggulan atau Quick Win. Menurutnya, program-program tersebut merupakan prioritas utama pemerintah yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, sehingga alokasi dananya seharusnya tetap dijaga. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, […]

BALIKPAPAN – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang mencapai sekitar 8 persen harus diimbangi dengan peningkatan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Menurutnya, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat nyata jika masih banyak tenaga kerja yang belum terdaftar dan terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. […]

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti kasus dokter spesialis anak Ratna Setia Asih yang dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan penjara atas dugaan kelalaian yang mengakibatkan kematian pasien. Edy menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan harus tetap mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar […]