Breaking News
light_mode

Edy Wuryanto: Jangan Biarkan Kebijakan Penonaktifan PBI JKN Rusak Target UHC Nasional

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
  • visibility 2.439

REMBANG – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang ditujukan bagi kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Desakan ini muncul sebagai langkah antisipasi agar kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN tidak justru menurunkan angka kepesertaan di daerah yang telah berstatus UHC.

Pernyataan ini disampaikan Edy setelah menghadiri sosialisasi bersama BPJS Kesehatan di Kabupaten Rembang pada Selasa (17/2).

Rembang sendiri dikenal sebagai salah satu daerah yang telah mencapai UHC dan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Edy menegaskan bahwa target UHC nasional akan tercapai jika seluruh kabupaten/kota di Indonesia mampu mencapai dan mempertahankan status UHC. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi jumlah kepesertaan di daerah harus diantisipasi dengan serius.

“Target UHC nasional itu akumulasi dari capaian UHC di daerah. Kalau daerah yang sudah UHC kepesertaannya turun akibat penonaktifan PBI, maka ini bisa mengganggu pencapaian target nasional,” ujar dia.

Lebih lanjut, Edy mengingatkan bahwa keputusan menonaktifkan PBI JKN berpotensi menyebabkan penurunan jumlah peserta aktif, terutama di daerah yang selama ini telah bekerja keras memastikan hampir seluruh warganya terdaftar dalam program JKN. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan persentase cakupan dan bahkan berisiko menggeser status UHC yang sudah dicapai.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini berpendapat bahwa daerah yang sudah UHC tidak dapat disamakan dengan daerah yang belum mencapai cakupan semesta.

Diperlukan kebijakan afirmatif sebagai bentuk perlindungan atas pencapaian tersebut. Ini mencakup mekanisme transisi yang lebih adaptif, sinkronisasi data yang lebih akurat, dan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah sebelum penonaktifan PBI dilakukan.

Kabupaten Rembang, lanjut Edy, dapat dijadikan contoh komitmen daerah dalam menjaga status UHC. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar khusus untuk mendukung pembiayaan PBI daerah. Angka ini menunjukkan adanya political will yang kuat untuk memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan.

“Daerah sudah berupaya keras dan bahkan menyiapkan anggaran besar. Maka pemerintah pusat harus memberikan afirmasi kebijakan khusus agar status UHC tetap terjaga. Jangan sampai kebijakan administratif justru membuat kepesertaan turun dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai perwakilan Komisi IX DPR RI, Edy berjanji akan terus mengawal kebijakan ini melalui fungsi pengawasannya. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga dan memperluas cakupan JKN agar tetap sejalan dengan semangat menghadirkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wabup Safin : Cukup Silaturahmi Virtual

    Wabup Safin : Cukup Silaturahmi Virtual

    • calendar_month Sen, 10 Mei 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 325
    • 0Komentar

    Wakil Bupati Pati Saiful Arifin meminta masyarakat agar tidak risau untuk melakukan silaturahmi pada saat lebaran nanti. Untuk menghindari penularan Covid-19, pria yang akrab disapa Safin ini meminta masyarakat untuk cukup bersilaturahmi secara virtual saja. Hal ini mengingat perkembangan teknologi sudah sedemikian maju. Masyarakat juga telah dimudahkan dengan ragam fitur panggilan video di berbagai platform. […]

  • Santunan Difabel, Yatim, dan Dhuafa dalam Gebyar PKH

    Santunan Difabel, Yatim, dan Dhuafa dalam Gebyar PKH

    • calendar_month Ming, 26 Jan 2020
    • account_circle Redaksi
    • visibility 386
    • 0Komentar

    Plt Bupati Kudus Hartopo  KUDUS – Gebyar Program Keluarga Harapan (PKH) membawa kegembiraan. Setidaknya bagi para dhuafa, anak yatim dan penyandang disabilitas. Mereka mendapat santunan yang diserahkan langsung oleh Plt Bupati Kudus Hartopo di Lapangan Merdeka Desa Klaling, Jekulo. Minggu (26/01/2020). Sebanyak 40 Dhuafa, 27 anak yatim dan 5 penyandang disabilitas menerima bantuan sosial dari […]

  • Ketua DPRD Pati Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat

    Ketua DPRD Pati Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat

    • calendar_month Sel, 22 Apr 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 424
    • 0Komentar

    PATI – Keberagaman pangan di Kabupaten Pati menjadi fokus utama Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dalam mendorong kreatifitas pengolahan makanan. Selain beras, Pati memiliki potensi besar dari ketela dan jagung. “Dengan memasak makanan pendamping beras ini untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pati mampu berkreativitas membuat resep-resep masakan dari bahan-bahan yang mudah didapat dan murah harganya,” […]

  • Perahu Pantai Bandengan Jepara

    Perahu Pantai Bandengan Jepara

    • calendar_month Sab, 19 Mei 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1.175
    • 0Komentar

    MENUNGGU PENUMPANG : Beberapa perahu wisata disandarkan di dermaga Pantai Bandengan Jepara. Perahu ini akan membawa wisatawan menuju Pulau Panjang. (lil)

  • DPRD Pati Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas Jelang Rapat Paripurna Pansus Hak Angket

    DPRD Pati Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas Jelang Rapat Paripurna Pansus Hak Angket

    • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 475
    • 0Komentar

    PATI – Menjelang rapat paripurna Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati terkait isu pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, anggota Pansus sekaligus Ketua DPD Golkar Pati, Endah Sriwahyuningati, menyampaikan imbauan kepada masyarakat. “Terkait dengan Pansus, sama-sama kita ketahui proses mekanisme sudah dijalankan sesuai aturan dan disaat ini memasuki tahap pengumpulan dan nanti akan menuju ke paripurna,” […]

  • Anugerah untuk Imam Suroso Pejuang Bidan Nasional

    Anugerah untuk Imam Suroso Pejuang Bidan Nasional

    • calendar_month Sen, 1 Jul 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1.204
    • 0Komentar

    Imam Suroso bersama para bidan di Grobogan Kiprah anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso diakui pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pusat. Dalam momen Hari Keluarga Nasional (harganas) ke XXVI dan Hari Anak Nasional (han), politisi PDI Perjuangan tersebut dianugerahi sebagai “Bapak Bidan”. Pemilik RS Mitra Bangsa ini secara simbolis dianugerahi piagam, sertifikat dan medali […]

expand_less