Breaking News
light_mode

Bulog Pati Beli Gabah Petani Sesuai HPP, Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sel, 11 Feb 2025
  • visibility 194

PATI – Perum Bulog Kantor Cabang Pati aktif melakukan pengecekan lahan persawahan yang siap panen dan langsung melakukan pembelian gabah beras petani. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Gabah Kering Panen dan Beras untuk Cadangan Beras Pemerintah.

Pemimpin Cabang Bulog Pati, Nur Hardiansyah, menjelaskan bahwa Bulog, bersama Satuan Kerja (Satker) penyerapan gabah beras, penggilingan padi Mitra Kerja Pengadaan Bulog, dan Gapoktan, akan menyerap gabah kering panen dengan harga Rp 6.500 per kg, dan beras dengan harga Rp 12.000 per kg. Harga tersebut sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Untuk mencapai target penyerapan, Perum Bulog Kanwil Jateng telah melakukan Rapat Koordinasi dan penandatanganan komitmen pada 5 Februari di Semarang. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, TNI AD, Perpadi, HKTI, dan KTNA juga dijalin untuk meningkatkan potensi serapan di Jawa Tengah.

Sebagai wujud komitmen menjaga harga gabah di tingkat produsen agar tidak di bawah HPP, Bulog Cabang Pati telah memulai pembelian hasil panen di lahan seluas 1,5 Ha milik Poktan Angudi Luhuring Tani III di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Pembelian dilakukan dengan harga sesuai HPP, yaitu Rp 6.500,-/Kg.

“Harga Rp 6.500,- adalah Gabah Kering Panen di tingkat petani sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional,” tegas Hardiansyah.

Hardiansyah berharap perubahan harga ini akan memberikan keuntungan bagi petani dan memotivasi mereka untuk terus berproduksi. Bulog Cabang Pati juga berupaya memaksimalkan penyerapan hasil panen untuk pemupukan stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

“BULOG Kantor Cabang Pati berharap produksi padi tahun ini meningkat secara kuantitas dan kualitas serta lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga BULOG Kantor Cabang Pati dapat memaksimalkan penyerapan dari hasil petani dalam negeri,” harapnya.

Editor: Fatwa

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Sementara DPRD Pati Ingatkan Warga Tak Kepincut Calo CPNS

    Ketua Sementara DPRD Pati Ingatkan Warga Tak Kepincut Calo CPNS

    • calendar_month Ming, 22 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 136
    • 0Komentar

    PATI – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 di Kabupaten Pati telah resmi ditutup. Tercatat 71 formasi tersedia, dengan 50 formasi untuk tenaga teknis dan 21 formasi untuk tenaga kesehatan, khususnya dokter. Menanggapi animo masyarakat yang tinggi terhadap seleksi CPNS, Ali Badrudin, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pati, mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan […]

  • Kapolresta Pati Jalin Kemitraan Strategis dengan Ulama untuk Keamanan Wilayah

    Kapolresta Pati Jalin Kemitraan Strategis dengan Ulama untuk Keamanan Wilayah

    • calendar_month Kam, 1 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100
    • 0Komentar

    PATI – Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi, mengawali masa kepemimpinannya dengan langkah konkret: membangun kemitraan yang kuat bersama para ulama berpengaruh di Kabupaten Pati. Pada Selasa (29/4/2025), AKBP Jaka Wahyudi melakukan silaturahmi kepada KH. Mu’adz Thohir, Pemimpin Pondok Roudhloh At Thohiriyyah Desa Kajen Kecamatan Margoyoso, dan KH. Muhammad Lukman, Ketua Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati […]

  • Kenaikan PBB-P2 di Pati Jadi Sorotan, Pansus Hak Angket DPRD: Kades Tak Dilibatkan

    Kenaikan PBB-P2 di Pati Jadi Sorotan, Pansus Hak Angket DPRD: Kades Tak Dilibatkan

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 140
    • 0Komentar

    PATI – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, menyatakan bahwa kepala desa tidak mengusulkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat Pansus yang digelar di DPRD Kabupaten Pati. Muntamah menegaskan bahwa temuan ini didasarkan pada hasil investigasi dan […]

  • 90 Pejabat Dilantik, DPRD Pati Tekankan Pentingnya Pelayanan Prima

    90 Pejabat Dilantik, DPRD Pati Tekankan Pentingnya Pelayanan Prima

    • calendar_month Sab, 17 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 106
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melantik 90 pejabat administrator dan pengawas pada Kamis malam (8/5/2025) di Pendopo Kabupaten Pati. Wakil Bupati, Sekda, para kepala dinas, dan camat dari seluruh Kabupaten Pati turut hadir dalam pelantikan tersebut. Pelantikan ini diharapkan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Anggota Komisi A DPRD Pati, Danu Ikhsan […]

  • DPRD Pati Usul GOR Pesantenan Jadi Markas Cabor

    DPRD Pati Usul GOR Pesantenan Jadi Markas Cabor

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 170
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengusulkan pemanfaatan GOR Pesantenan sebagai markas bagi cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Pati. Usulan ini disampaikan sebagai tindak lanjut aspirasi Ketua DPRD Pati, bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar atlet dan pengurus cabor. “Saya hanya menyampaikan amanah dari Pak Ketua kepada Dinas. Harapan kami, GOR […]

  • Sudah Ada Surat Edarannya, Masyarakat Masih Bertanya Masa Berlaku E-KTP

    Sudah Ada Surat Edarannya, Masyarakat Masih Bertanya Masa Berlaku E-KTP

    • calendar_month Jum, 2 Mar 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, PATI – Sebagian masa berlaku KTP elektronik belum semua tertulis berlaku seumur hidup. Ada yang masih tertulis masa berlaku. Misalnya, berlaku hingga 1 Januari 2018. Hal ini masih memicu kebingungan masyarakat. Meskipun sudah diterbitkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Jumat (29/1/16) lalu. Dimana dalam surat edaran tersebut disebutkan dengan jelas, […]

expand_less