Breaking News
light_mode

Bulog Pati Beli Gabah Petani Sesuai HPP, Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sel, 11 Feb 2025
  • visibility 416

PATI – Perum Bulog Kantor Cabang Pati aktif melakukan pengecekan lahan persawahan yang siap panen dan langsung melakukan pembelian gabah beras petani. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Gabah Kering Panen dan Beras untuk Cadangan Beras Pemerintah.

Pemimpin Cabang Bulog Pati, Nur Hardiansyah, menjelaskan bahwa Bulog, bersama Satuan Kerja (Satker) penyerapan gabah beras, penggilingan padi Mitra Kerja Pengadaan Bulog, dan Gapoktan, akan menyerap gabah kering panen dengan harga Rp 6.500 per kg, dan beras dengan harga Rp 12.000 per kg. Harga tersebut sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Untuk mencapai target penyerapan, Perum Bulog Kanwil Jateng telah melakukan Rapat Koordinasi dan penandatanganan komitmen pada 5 Februari di Semarang. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, TNI AD, Perpadi, HKTI, dan KTNA juga dijalin untuk meningkatkan potensi serapan di Jawa Tengah.

Sebagai wujud komitmen menjaga harga gabah di tingkat produsen agar tidak di bawah HPP, Bulog Cabang Pati telah memulai pembelian hasil panen di lahan seluas 1,5 Ha milik Poktan Angudi Luhuring Tani III di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Pembelian dilakukan dengan harga sesuai HPP, yaitu Rp 6.500,-/Kg.

“Harga Rp 6.500,- adalah Gabah Kering Panen di tingkat petani sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional,” tegas Hardiansyah.

Hardiansyah berharap perubahan harga ini akan memberikan keuntungan bagi petani dan memotivasi mereka untuk terus berproduksi. Bulog Cabang Pati juga berupaya memaksimalkan penyerapan hasil panen untuk pemupukan stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

“BULOG Kantor Cabang Pati berharap produksi padi tahun ini meningkat secara kuantitas dan kualitas serta lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga BULOG Kantor Cabang Pati dapat memaksimalkan penyerapan dari hasil petani dalam negeri,” harapnya.

Editor: Fatwa

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Punya Potensi Besar, DPRD Pati Dorong Pemkab Gencar Promosi Investasi

    Punya Potensi Besar, DPRD Pati Dorong Pemkab Gencar Promosi Investasi

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.896
    • 0Komentar

    PATI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muslihan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mengintensifkan upaya promosi. Tujuannya adalah agar lebih banyak calon investor tertarik melakukan penanaman modal di wilayah tersebut. “Pemerintah Kabupaten Pati wajib meningkatkan promosi sebagai kabupatan ramah investasi,” ungkapnya belum lama ini. Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) […]

  • Ponpes Darul Aitam Pati Kota Sabet Gelar Juara Banyak Talenta Pesepakbola Dari Pesantren

    Ponpes Darul Aitam Pati Kota Sabet Gelar Juara Banyak Talenta Pesepakbola Dari Pesantren

    • calendar_month Rab, 18 Okt 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, PATI – Cabang sepak bola dipertandingkan lebih awal sebelum upacara pembukaan POSPEDA 2017. Dalam waktu tiga hari, sembilan kesebelasan turut berlaga di cabang sepak bola yang di gelar di Stadion Joyokusumo. Senin (9/10) hingga babak final Selasa (10/10) lalu. Gunawan, panitia pelaksana cabang sepak bola menuturkan, banyak pesepakbola yang bertalenta dari pondok pesantren. […]

  • Ketua DPRD Pati: Sengketa Lahan Pundenrejo Harus Segera Diselesaikan

    Ketua DPRD Pati: Sengketa Lahan Pundenrejo Harus Segera Diselesaikan

    • calendar_month Jum, 16 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 193
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak penyelesaian sengketa lahan antara Gerakan Masyarakat Pundenrejo (Germapun) dan PT LPI PG Pakis Baru di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyatakan keprihatinan dan harapannya agar permasalahan ini segera menemukan titik terang. “Kami di DPRD Pati sangat memperhatikan sengketa lahan ini. Ketidakpastian […]

  • 1109 Calon Jamaah Haji Pati Ikuti Pembukaan Manasik

    1109 Calon Jamaah Haji Pati Ikuti Pembukaan Manasik

    • calendar_month Kam, 11 Apr 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Sebanyak 1109 Calon Jamaah Haji Kabupaten Pati tahun 2019 mengikuti pembukaan manasik haji. Acara yang diselenggarakan  di Pendopo Kabupaten Pati ini dibuka oleh Bupati Pati Haryanto. “Sekalipun sebelum ini Bapak Ibu calon haji ini sudah melaksanakan latihan-latihan yang dilaksanakan di KBIH masing-masing, pemerintah daerah tetap melaksanakan tahapan dalam rangka pemberangkatan ibadah haji tahun 2019 dan  […]

  • Kiai Said : Kemauan Kuat Harus Dimiliki PC NU Pati

    Kiai Said : Kemauan Kuat Harus Dimiliki PC NU Pati

    • calendar_month Ming, 7 Jul 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Pelantikan PC NU Pati 2019-2024 Pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ (PCNU) Kabupaten Pati, masa khidmat 2019-2024 dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (PBNU) KH Said Aqil Siradj, Minggu (7/7/2019) di kampus Institut Pesantren Mathaliul Falah (Ipmafa) Margoyoso, Pati. Hadir juga dalam acara pelantikan tersebut, Bupati Haryanto dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) […]

  • Hindari Pungli Sertifikat Tanah, Begini Caranya

    Hindari Pungli Sertifikat Tanah, Begini Caranya

    • calendar_month Ming, 4 Feb 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 158
    • 0Komentar

    rimanews.com Lingkar Muria, REMBANG – Pemerintah desa didorong menetapkan biaya pengurusan sertifikat tanah di luar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penetapan biaya itu untuk menghindari pungutan liar bagi warga pemohon program tersebut. Bupati Rembang Abdul Hafidz mengakui program Prona memang belum bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah. Namun, setiap tahun pemerintah […]

expand_less