Breaking News
light_mode

Komisi D DPRD Pati Ingatkan Sekolah Tak Bebani Wali Murid dengan Pungutan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sel, 29 Sep 2026
  • visibility 102.698

PATI – Komisi D DPRD Kabupaten Pati mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan kepada wali murid dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut mencakup proses penerimaan peserta didik maupun saat siswa mulai memasuki tahun ajaran baru.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Teguh Bandang Waluyo mengatakan, pihak sekolah harus menjalankan kegiatan pendidikan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, wali murid tidak boleh dibebani biaya tambahan yang tidak semestinya.

“Tidak ada pungutan sekolah terhadap wali murid yang anaknya masuk sekolah,” ujar Bandang.

Ia juga meminta masyarakat turut mengawasi dan segera melaporkan apabila menemukan adanya pungutan di sekolah. Terlebih, penarikan biaya kepada wali murid dalam proses penerimaan siswa tidak diperbolehkan.

“Apabila ada pungutan, masyarakat agar melaporkan, karena pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah itu dilarang,” tegasnya.

Bandang menilai kondisi perekonomian masyarakat saat ini perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia berharap sekolah tidak menambah beban keluarga siswa melalui berbagai bentuk penarikan biaya.

“Kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja, jadi jangan sampai sekolah memberatkan orang tua siswa,” katanya.

Tidak hanya sekolah, Komisi D juga menyoroti kemungkinan adanya pungutan yang dilakukan melalui komite sekolah. Bandang menegaskan, komite tidak boleh dijadikan sarana untuk menarik dana dari wali murid.

Menurutnya, telah ada kesepakatan untuk tidak melakukan penarikan biaya kepada orang tua siswa, termasuk apabila menggunakan nama komite sekolah.

“Kita sudah sepakat tidak ada tarikan apa pun, termasuk mengatasnamakan komite,” ujarnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Komisi D DPRD Pati akan melakukan pengawasan di lapangan. DPRD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati agar sekolah tidak melakukan pungutan kepada wali murid.

“Kami akan kawal bersama agar kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jika ada sekolah yang masih melakukan pungutan, silakan laporkan ke kami atau ke Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

(adv)

Editor : Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Membedah Kearifan Lokal untuk Menjaga Lingkungan Muria

    Membedah Kearifan Lokal untuk Menjaga Lingkungan Muria

    • calendar_month Sel, 24 Jan 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Diskusi Tapangeli di Kampung Budaya Piji Wetan Kudus Acara Riset Folklore Muria Diskusi Tapangeli di Kampung Budaya Piji Wetan Kudus digelar, sebagai bentuk keresahan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Khususnya di wilayah Pegunungan Muria. Salah satunya adalah mendorong kearifan lokal masyarakat sekitar menjadi ujung tombak kelestarian alam. KUDUS – Bicara soal menjaga lingkungan, masyarakat sudah sepatutnya […]

  • Wow Dana Cadangan Pilkada Pati Tahun 2024 Sebesar 45 Miliar

    Wow Dana Cadangan Pilkada Pati Tahun 2024 Sebesar 45 Miliar

    • calendar_month Sel, 5 Jul 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 331
    • 0Komentar

      Wakil Bupati Saiful Arifin  Untuk menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, pemkab akan mengalokasikan anggaran Dana Cadangan sebesar Rp 45 miliar. PATI – Rencana tersebut diungkapkan Wakil Bupati Saiful Arifin ketika membacakan naskah penjelasan Bupati Haryanto mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, […]

  • Advokat Jakarta Siap Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Berikan Bantuan Hukum Gratis hingga Tuntas

    Advokat Jakarta Siap Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Berikan Bantuan Hukum Gratis hingga Tuntas

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.807
    • 0Komentar

    PATI – Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum pengasuh pondok pesantren di wilayah ini terus menjadi sorotan luas di tengah masyarakat. Beredar informasi bahwa jumlah korban diduga mencapai lebih dari 50 orang santriwati, meskipun hingga saat ini baru satu pihak yang telah menyampaikan laporan resmi ke kepolisian. Untuk mendorong lebih banyak korban berani menyampaikan […]

  • Evaluasi LKPJ 2025, Komisi B DPRD Pati Minta Kinerja Perseroda Dimaksimalkan

    Evaluasi LKPJ 2025, Komisi B DPRD Pati Minta Kinerja Perseroda Dimaksimalkan

    • calendar_month Ming, 19 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.719
    • 0Komentar

    PATI – Dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun 2025, Komisi B DPRD Kabupaten Pati menekankan perlunya peningkatan kinerja Perseroda. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Muslihan, bersama jajaran manajemen […]

  • DPRD Pati Siap Fasilitasi Ekspansi Usaha Perikanan Juwana ke Sukoharjo

    DPRD Pati Siap Fasilitasi Ekspansi Usaha Perikanan Juwana ke Sukoharjo

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 366
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Demokrat, Mukit, menyatakan kesiapannya memfasilitasi pengusaha perikanan dari Kecamatan Juwana untuk menjajaki pasar di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menyusul isu berkembang mengenai aktivitas perikanan di Sukoharjo yang melibatkan banyak pengusaha ikan asal Pati. “Saya akan mengajak teman-teman pengusaha perikanan di Juwana untuk ke Sukoharjo,” tegas Mukit […]

  • 100 Hari Kerja Sudewo – Chandra Bakal Genjot Tiga Sektor Penting Ini

    100 Hari Kerja Sudewo – Chandra Bakal Genjot Tiga Sektor Penting Ini

    • calendar_month Sen, 6 Jan 2025
    • account_circle Arif Mohamad
    • visibility 394
    • 0Komentar

      PATI – Pasangan Sudewo-Chandra terpilih dalam Pilkada 2024 dan kini tengah mempersiapkan program kerja sambil menunggu pelantikan yang dijadwalkan pada Maret mendatang. Diantaranya adalah program 100 hari kerja, pihaknya bakal menggenjot sejumlah sektor yang penting dan harus mendapat perhatian. Diantaranya adalah bantuan pendidikan untuk masyarakat rentan, pengembangan agroindustri, dan penanganan bencana banjir menjadi fokus […]

expand_less