Sebulan Lebih Ambruk, Bangunan SPPG Tambakromo Tak Kunjung Diperbaiki
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month 21 menit yang lalu
- visibility 103.635

Kondisi bangunan SPPG Tambakromo di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, yang rusak diterjang angin kencang. Hingga Selasa (17/11/2026).
PATI – Kondisi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tambakromo di Desa Tambakromo, RT 01/RW 01, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, memprihatinkan. Hingga Selasa (17/11/2026), material kanopi berbahan asbes yang menjadi bagian dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut masih berserakan dan belum mendapat penanganan.
Kerusakan bangunan itu terjadi setelah bagian atap asbes SPPG Tambakromo diterjang angin kencang saat hujan lebat melanda Kabupaten Pati pada 30 Oktober 2026. Akibatnya, sejumlah bagian bangunan yang dikelola Yayasan Kang Awi Kang Mumpuni tersebut porak-poranda.
Material berupa besi dan asbes hingga kini masih tergeletak di tepi jalan utama penghubung Tambakromo-Pati. Kondisi tersebut menimbulkan pemandangan kurang sedap, terlebih lokasi bangunan berada di sebelah utara SMPN 1 Tambakromo dan sebelah timur Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Tambakrejo Makmur.
Warga setempat, Fatur, menyayangkan belum adanya upaya penanganan terhadap bangunan yang rusak tersebut. Selain mengganggu pemandangan, material bangunan yang berserakan dinilai berpotensi membahayakan masyarakat, terutama anak-anak yang beraktivitas di lingkungan pendidikan sekitar.
“Kebangeten tenan ora ana sek ngurus (Sungguh keterlaluan tidak ada yang mengurus),” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Terpisah, Camat Tambakromo, Bambang Setyo Utomo, menjelaskan bahwa SPPG Tambakromo belum pernah beroperasi sejak diresmikan pada 24 Oktober 2025. Menurutnya, fasilitas dapur MBG tersebut belum memenuhi persyaratan untuk menjalankan operasional.
“Itu pertama kali bangunnya, tapi sampai sekarang belum beroperasi. Berarti tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.
Hingga saat ini, pihak yayasan selaku pemilik SPPG juga belum melakukan pembersihan maupun pengangkutan material bangunan yang rusak.
Bambang menyebut, pihak kecamatan tidak bisa mengambil tindakan secara langsung lantaran bangunan dan material yang berserakan tersebut merupakan aset milik pihak lain. Karena itu, diperlukan izin dari pemilik sebelum dilakukan pembersihan.
“Ya kurang tahu. Maaf, itu aset orang lain, kurang pas kalau tidak ada izin yang punya,” pungkasnya.
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian

