Beban Anggaran Bertambah, DPRD Pati Khawatir Belanja Pegawai Lebihi Batas

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti komposisi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini mencapai 34 persen.

Pihak legislatif mewaspadai potensi kenaikan angka tersebut jika kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu direalisasikan.

Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, mengakui bahwa angka belanja pegawai saat ini justru mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini menurutnya dipengaruhi oleh adanya regulasi pemerintah yang mengatur batasan komposisi belanja daerah.

“Sebetulnya kalau saat ini sudah turun, kalau sebelumnya malah lebih banyak. Jadi ini sudah mulai turun, karena ada aturan-aturan mengenai hal itu,” ujar politisi Fraksi PKB ini.

Namun, Bambang memperingatkan bahwa angka tersebut bisa kembali melonjak signifikan. Hal itu akan terjadi apabila rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu pada tahun mendatang benar-benar terealisasi.

“Nantinya bisa saja melonjak lagi, kalau yang PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD berencana melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

Hal ini dilakukan untuk memetakan dampak kebijakan tersebut terhadap struktur keuangan daerah, mengingat beban anggaran akan otomatis bertambah.

“Seandainya Paruh Waktu diangkat PPPK Penuh Waktu kan menjadi beban belanja pegawai, apakah itu seperti apa nanti kita konsultasikan ke Pemerintah Pusat. Otomatis nanti lebih dari 34 persen,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati, Andi Nurwanto, memaparkan bahwa saat ini anggaran untuk PPPK Paruh Waktu mencapai Rp3,7 miliar per bulan atau sekitar Rp41,84 miliar per tahun. Angka tersebut menampung 3.141 tenaga PPPK Paruh Waktu yang bertugas di wilayah Pati.

Andi menegaskan, perubahan status menjadi Penuh Waktu akan berdampak langsung pada peningkatan beban belanja pegawai. Meski demikian, pihaknya tetap mencatat seluruh usulan yang masuk sebagai bagian dari perencanaan fiskal daerah.

“Yang pasti kami dari BPKAD usulannya kami catat,” ujar Andi.

(adv)

Editor : Arif