Kawal Program MBG, DPRD Pati Minta Pengawasan SPPG Diperketat dan Diperbaiki

PATI – Dalam upaya mengawal keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali mengangkat persoalan lemahnya sistem pengawasan pada penyelenggaraan Sistem Penyediaan Pangan Gratis (SPPG).

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja gabungan antara Komisi B dan Komisi D bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurut pengamatan dewan, pengawasan yang dilakukan secara teknis di lapangan selama ini belum berjalan secara maksimal. Kelemahan tersebut dinilai berimbas langsung pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Padahal, program SPPG memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak konsumsi dan terjamin keamanannya.

Perhatian khusus juga diberikan menyusul insiden kasus keracunan makanan yang pernah terjadi sebelumnya. Kejadian tersebut menjadi bukti nyata adanya celah pengawasan yang harus segera ditutup dan diperbaiki oleh pihak berwenang.

Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluya, menegaskan bahwa perbaikan sistem pengawasan menjadi hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Ia meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proses program.

“Kami meminta ada evaluasi total, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga pengolahan di lapangan. Pengawasan harus diperketat dan dilakukan berlapis agar tidak ada lagi kejadian yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspek keamanan dan kelayakan pangan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program tersebut.

“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan risiko bagi masyarakat. Standar keamanan dan kelayakan harus dipastikan terpenuhi,” katanya.

Selain memperbaiki mekanisme pengawasan, DPRD juga mendorong terjalinnya koordinasi yang lebih solid antarinstansi terkait. Hal ini agar pengawasan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih maupun kesenjangan tugas antar dinas.

“Kami ingin ada sinergi yang kuat antar dinas, sehingga pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sistem yang terintegrasi,” tegasnya.

DPRD Pati berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah nyata dan terukur untuk menyempurnakan sistem pengawasan SPPG. Dengan begitu, keamanan, kualitas, dan kelayakan layanan bagi masyarakat dapat terus terjamin dengan baik.

(adv)

Editor : Arif