Edy Wuryanto: MBG Harus Berdampak Ekonomi, Manfaatnya Wajib Dirasakan Petani dan UMKM

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyambut baik langkah pembenahan tata kelola dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, ia menegaskan perbaikan tidak boleh hanya berhenti pada aspek administrasi atau pengawasan semata. Menurutnya, penataan sistem rantai pasok menjadi hal krusial agar dampak ekonomi dari program ini dapat dinikmati langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

“Data yang pernah disampaikan KPK menunjukkan hanya sekitar 5 persen dana MBG yang dinikmati masyarakat lokal. Ini harus menjadi perhatian serius. Program sebesar ini semestinya mampu menggerakkan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM di daerah,” kata Edy.

Politikus dari PDI Perjuangan ini menilai keberhasilan MBG tidak bisa diukur hanya dari berapa banyak orang yang menerima manfaat atau berapa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi.

Program ini harus mampu memberikan dampak ganda bagi ekonomi daerah dengan melibatkan para produsen dan pelaku usaha pangan setempat. Oleh sebab itu, penataan jalur pasokan bahan baku wajib menjadi agenda utama pimpinan baru BGN.

Hal ini penting agar kebutuhan pangan di SPPG dapat dipenuhi dari potensi wilayah masing-masing, dan tidak hanya bergantung pada segelintir pemasok besar saja.

“Jangan sampai program yang sangat besar ini justru tidak memberi dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat lokal. Rantai pasok harus ditata agar petani, nelayan, peternak, dan UMKM menjadi bagian dari ekosistem MBG,” ujarnya.

Selain memperbaiki sistem pasokan, Edy juga mendukung kebijakan BGN yang memprioritaskan peningkatan kualitas SPPG. Sejak awal, Komisi IX DPR RI telah mengingatkan bahwa setiap unit pelayanan harus memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan sebelum mulai beroperasi.

“Komisi IX sejak awal menegaskan bahwa sebelum beroperasi, SPPG harus memenuhi standar penjamah makanan, memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta melalui verifikasi dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Kualitas tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini menambahkan, SPPG yang sudah berizin namun belum memenuhi seluruh persyaratan teknis harus segera diperbaiki agar kualitas pelayanan kepada penerima manfaat tetap terjamin.

Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama MBG adalah mengatasi masalah kekurangan gizi dan stunting yang masih menjadi tantangan besar bangsa ini.

Oleh karena itu, sasaran program harus lebih diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak usia dini dalam rentang 1.000 hari pertama kehidupannya.

“Generasi emas Indonesia ditentukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Karena itu wilayah-wilayah dengan angka stunting dan malnutrisi tinggi, terutama di daerah 3T, harus menjadi prioritas layanan MBG. Selama ini masih ada kantong-kantong stunting yang belum memperoleh layanan secara optimal,” ujarnya.

Lebih jauh, Edy menegaskan bahwa penataan rantai pasok MBG tidak bisa dilakukan sendirian oleh BGN. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, koperasi, serta pelaku usaha lokal adalah kunci keberhasilan program ini.

“BGN harus terus melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menata rantai pasok nasional bukan pekerjaan yang mudah dan tidak mungkin dilakukan secara sentralistik. Kolaborasi menjadi kunci agar program ini berhasil meningkatkan kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.

Menurut Edy, pergantian kepemimpinan di BGN harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas SPPG, penajaman sasaran penanganan stunting, hingga penataan jalur pasokan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal.

“Ke depan, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan. Yang lebih penting adalah kualitas layanan terjaga, stunting berkurang, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah,” ucapnya.

Editor : Arif