Gerakan Akar Rumput Lawan Korupsi, Pati Ora Sepele Gandeng KPK
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 38

Komunitas Pati Ora Sepele berkolaborasi dengan KPK RI menggelar sosialisasi dan kampanye publik bertema “Membangun Pati Berintegritas dari Akar Rumput” di Aula Kecamatan Cluwak, Minggu (26/4/2026).
PATI – Guna memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati, Komunitas Pati Ora Sepele mengambil langkah konkret dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Keduanya menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus kampanye publik bertema “Membangun Pati Berintegritas dari Akar Rumput”, yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Cluwak pada Minggu (26/4/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mengubah pola pikir masyarakat, agar tidak lagi hanya menjadi penonton dalam jalannya pemerintahan, melainkan turut aktif terlibat sebagai elemen pengawasan yang kritis dan bertanggung jawab.
Berbagai narasumber kompeten dihadirkan untuk memberikan wawasan, di antaranya perwakilan dari Departemen Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Antikorupsi KPK, akademisi dari Institut Pesantren Mathaliu’ul Falah (IPMAFA) M Sofyan Alnashr, serta Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pati Raden Beni Dewa.
Antusiasme terhadap acara ini terlihat dari kehadiran beragam unsur, mulai dari warga masyarakat, perangkat pemerintah desa, hingga Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pati, Teguh Widyatmoko.
Koordinator Pati Ora Sepele, Suharno, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan dan kesadaran warga menyusul sejumlah dinamika hukum yang terjadi di Pati belakangan ini.
Materi yang disampaikan difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai apa itu korupsi serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan bersama.
“Tujuannya agar masyarakat mendapatkan edukasi dan bisa ikut berperan serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Rakyat harus membangun kesadaran agar bisa ikut memberantas korupsi,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat terbukti menjadi pendorong utama dalam mempercepat penegakan hukum.
Sebagai contoh, ia menyebut bahwa tindakan tegas aparat dalam menangani kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Nonaktif, Sudewo, tidak lepas dari desakan dan pengawasan publik.
“Harapan kami ke depan, pengawasan tidak hanya di jajaran kabupaten, tapi sampai tingkat kecamatan hingga desa. Kita ingin menciptakan pemimpin-pemimpin baru dari generasi muda yang punya integritas tinggi,” lanjut dia.
Tak hanya berfokus pada pemberantasan korupsi, komunitas ini juga telah menyusun program jangka menengah yang mencakup penguatan aspek sosial, politik, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Ketiga bidang tersebut dipandang sebagai pilar utama dalam membangun budaya integritas di daerah.
Di sisi lain, Plt Sekda Pati, Teguh Widyatmoko, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap gerakan yang digagas dari kalangan masyarakat ini. Menurutnya, kesadaran kolektif warga sangat dibutuhkan untuk melengkapi kinerja yang dijalankan pemerintah daerah.
“Kita support lah, itu hal yang sangat bagus. Semoga ke depan bisa berjalan di lokasi lain, baik tingkat kecamatan maupun eks-kawedanan,” ujar Teguh.
Ia menambahkan bahwa kerja sama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan penegakan aturan.
“Kemarin kita sudah dengan KPK di Pendopo, dan sekarang masyarakat bergerak dari bawah (akar rumput). Semoga ini connect, sehingga dari bawah bergerak dan dari atas memberikan respon yang positif. Kami tidak mungkin menjangkau 401 desa dan 5 kelurahan tanpa peran serta masyarakat,” tandas dia.
Editor: Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian

