Tolak Pemborosan Birokrasi, Edy Wuryanto Soroti Rencana Badan Baru Pengelola Pesangon
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month 4 menit yang lalu
- visibility 103.779

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah menjelaskan urgensi rencana pembentukan badan baru untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP).
Menurutnya, pembentukan lembaga baru perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran dan tumpang tindih kelembagaan.
Wacana tersebut mencuat setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa aturan turunan terkait DCP masih dalam tahap penyusunan. Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan tiga alternatif pengelola dana tersebut, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk badan baru.
Edy menegaskan, DCP bukanlah dana investasi yang dapat dikelola secara bebas. Dana tersebut memiliki tujuan khusus, yaitu menjamin pemenuhan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Oleh sebab itu, orientasi pengelolaannya harus mengutamakan perlindungan pekerja, bukan semata-mata mengejar keuntungan investasi.
“Jika harus membentuk badan baru, pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensinya. Jangan sampai uang yang seharusnya memperkuat perlindungan pekerja justru terserap untuk membangun birokrasi baru,” kata Edy.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengacu pada Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mengamanatkan pengelolaan DCP oleh lembaga pemerintah. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi pilihan utama mengingat lembaga tersebut telah memiliki pengalaman serta infrastruktur dalam mengelola dana pekerja. Kendati demikian, aspek kewenangan dan landasan hukumnya tetap harus dipastikan.
Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan lima program perlindungan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Selain pengalaman pengelolaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki basis data pekerja, perusahaan, pengupahan, kepesertaan, hingga ahli waris. Ketersediaan data tersebut dinilai dapat mempermudah proses identifikasi pekerja, pencatatan kewajiban dana, serta verifikasi hak ketika terjadi PHK.
Sebaliknya, mendirikan badan baru berpotensi membutuhkan pembangunan sistem administrasi, infrastruktur, dan pendataan dari awal. Hal itu dikhawatirkan menambah beban operasional sekaligus menciptakan sistem yang saling tumpang tindih.
“Jangan sampai terjadi duplikasi sistem dan data. Kita sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan infrastruktur yang berjalan. Mengapa tidak dioptimalkan?” ucap Edy.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut turut menyoroti aspek pengelolaan investasi DCP. Menurutnya, dana pesangon harus ditempatkan pada instrumen yang mengutamakan keamanan dan likuiditas. Hal ini penting karena PHK bisa terjadi kapan saja akibat tekanan ekonomi maupun kebijakan perusahaan.
Dengan demikian, dana harus selalu tersedia agar hak pekerja dapat dibayarkan tanpa harus menunggu pencairan investasi.
“Ketika perusahaan melakukan PHK, pekerja tidak bisa diminta menunggu sampai investasinya jatuh tempo. Danantara mungkin memiliki kapasitas investasi, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa menjamin dana pesangon aman, likuid, transparan, dan siap dibayarkan. Itu ukuran utama pengelolanya,” tegasnya.
Dari sisi tata kelola, Edy menilai BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas. Selain itu, pengelolaan aset jaminan sosial juga telah memiliki kerangka regulasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2015.
Pengawasan terhadap pengelolaan tersebut turut melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Edy menekankan, pemerintah harus memastikan pengelolaan DCP tetap berorientasi pada kepentingan pekerja. Sebab, dana tersebut bersumber dari kewajiban pengusaha untuk menjamin perlindungan tenaga kerja.
“Uang ini berasal dari kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik atau bisnis yang menyimpang dari tujuan perlindungan. Pemerintah harus memastikan dana ini benar-benar dikelola untuk kepentingan pekerja,” pungkasnya.
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian

