Breaking News
light_mode

Tolak Pemborosan Birokrasi, Edy Wuryanto Soroti Rencana Badan Baru Pengelola Pesangon

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month 4 menit yang lalu
  • visibility 103.779

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah menjelaskan urgensi rencana pembentukan badan baru untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP).

Menurutnya, pembentukan lembaga baru perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran dan tumpang tindih kelembagaan.

Wacana tersebut mencuat setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa aturan turunan terkait DCP masih dalam tahap penyusunan. Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan tiga alternatif pengelola dana tersebut, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk badan baru.

Edy menegaskan, DCP bukanlah dana investasi yang dapat dikelola secara bebas. Dana tersebut memiliki tujuan khusus, yaitu menjamin pemenuhan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh sebab itu, orientasi pengelolaannya harus mengutamakan perlindungan pekerja, bukan semata-mata mengejar keuntungan investasi.

“Jika harus membentuk badan baru, pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensinya. Jangan sampai uang yang seharusnya memperkuat perlindungan pekerja justru terserap untuk membangun birokrasi baru,” kata Edy.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengacu pada Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mengamanatkan pengelolaan DCP oleh lembaga pemerintah. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi pilihan utama mengingat lembaga tersebut telah memiliki pengalaman serta infrastruktur dalam mengelola dana pekerja. Kendati demikian, aspek kewenangan dan landasan hukumnya tetap harus dipastikan.

Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan lima program perlindungan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain pengalaman pengelolaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki basis data pekerja, perusahaan, pengupahan, kepesertaan, hingga ahli waris. Ketersediaan data tersebut dinilai dapat mempermudah proses identifikasi pekerja, pencatatan kewajiban dana, serta verifikasi hak ketika terjadi PHK.

Sebaliknya, mendirikan badan baru berpotensi membutuhkan pembangunan sistem administrasi, infrastruktur, dan pendataan dari awal. Hal itu dikhawatirkan menambah beban operasional sekaligus menciptakan sistem yang saling tumpang tindih.

“Jangan sampai terjadi duplikasi sistem dan data. Kita sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan infrastruktur yang berjalan. Mengapa tidak dioptimalkan?” ucap Edy.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut turut menyoroti aspek pengelolaan investasi DCP. Menurutnya, dana pesangon harus ditempatkan pada instrumen yang mengutamakan keamanan dan likuiditas. Hal ini penting karena PHK bisa terjadi kapan saja akibat tekanan ekonomi maupun kebijakan perusahaan.

Dengan demikian, dana harus selalu tersedia agar hak pekerja dapat dibayarkan tanpa harus menunggu pencairan investasi.

“Ketika perusahaan melakukan PHK, pekerja tidak bisa diminta menunggu sampai investasinya jatuh tempo. Danantara mungkin memiliki kapasitas investasi, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa menjamin dana pesangon aman, likuid, transparan, dan siap dibayarkan. Itu ukuran utama pengelolanya,” tegasnya.

Dari sisi tata kelola, Edy menilai BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas. Selain itu, pengelolaan aset jaminan sosial juga telah memiliki kerangka regulasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2015.

Pengawasan terhadap pengelolaan tersebut turut melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Edy menekankan, pemerintah harus memastikan pengelolaan DCP tetap berorientasi pada kepentingan pekerja. Sebab, dana tersebut bersumber dari kewajiban pengusaha untuk menjamin perlindungan tenaga kerja.

“Uang ini berasal dari kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik atau bisnis yang menyimpang dari tujuan perlindungan. Pemerintah harus memastikan dana ini benar-benar dikelola untuk kepentingan pekerja,” pungkasnya.

Editor : Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Pati Kecam Perbuatan Tercela Pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo, Minta Perlindungan Maksimal bagi Korban

    Ketua DPRD Pati Kecam Perbuatan Tercela Pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo, Minta Perlindungan Maksimal bagi Korban

    • calendar_month Kam, 7 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.815
    • 0Komentar

    PATI – Menyikapi dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oknum pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Tlogowungu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyampaikan kecaman yang sangat tegas. Ia menuntut agar kasus ini diselesaikan secara menyeluruh tanpa ada pengurangan atau kompromi. “Saya mengecam dan mengutuk keras atas tindakan asusila oknum kiai tersebut,” tegas Ali. Ali menilai, penanganan kasus […]

  • BRI Tak Bisa Kembalikan Dana yang Hilang, Nasabah Kecewa Berat

    BRI Tak Bisa Kembalikan Dana yang Hilang, Nasabah Kecewa Berat

    • calendar_month Rab, 22 Jun 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 391
    • 0Komentar

    Nasabah BRI Siti Mardhiyah yang menjadi korban penipuan didampingi suaminya Salah seorang nasabah BRI Juwana mengaku sangat kecewa karena tabungan milik istrinya yang digondol penipu cyber tak bisa dikembalikan. Padahal salah satu rekening yang menjadi tujuan transfer dana tersebut sudah diblokir. Pihak bank menyarankan untuk melaporkan ke polisi. PATI – Nasabah BRI Juwana mengaku sangat […]

  • Hangat Segar Es Wedang Ronde

    Hangat Segar Es Wedang Ronde

    • calendar_month Ming, 31 Des 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 342
    • 0Komentar

    Wedang ronde barangkali sudah banyak yang mengenal. Minuman ini salah satu jenis wedang yang ada di Indonesia, kemunculannya entah dari mana. Pencetusnya apalagi. Sejarah ronde sudah begitu kabur, dan kini minuman ini begitu membaur dimana-mana. Saya kira di tiap kota di Pulau Jawa yang pernah saya singgahi, minuman ini selalu ada. Wedang ronde terdiri dari […]

  • Ilustrasi sop kambing/INSTAGRAM sateharjawan

    Inilah Ide Masak Daging Kurban Kambing yang Lezat

    • calendar_month Rab, 28 Jun 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 390
    • 0Komentar

    Ilustrasi sop kambing/INSTAGRAM sateharjawan Idul Adha adalah momen yang istimewa di mana banyak keluarga merayakan dengan menyembelih hewan kurban, khususnya kambing.  Daging kurban kambing yang segar dan berkualitas tinggi menyediakan banyak kesempatan untuk menciptakan hidangan lezat dan bergizi bagi keluarga Anda.  Dalam artikel ini, kami akan membagikan beberapa ide masak daging kurban kambing yang dapat […]

  • Abid Zakwan, Atlet Cilik Berbakat, Raih Juara 3 di Kejurkab IPSI Pati

    Abid Zakwan, Atlet Cilik Berbakat, Raih Juara 3 di Kejurkab IPSI Pati

    • calendar_month Rab, 9 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 339
    • 0Komentar

    OLAHRAGA – M. Abid Zakwan, siswa kelas 2 MI Al Istiqomah Purworejo Margoyoso Pati, berhasil meraih juara 3 di Kejurkab IPSI Kabupaten Pati kategori Seni Tunggal yang dilaksanakan di GOR Pesantenan Pati, Sabtu-Minggu (5-6/10/2024). Hardi, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pagar Nusa (PN) Kecamatan Margoyoso, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian Abid. “Alhamdulillah, kami sangat bangga […]

  • Edy Wuryanto Desak Kepastian Regulasi Pemutihan Tunggakan JKN

    Edy Wuryanto Desak Kepastian Regulasi Pemutihan Tunggakan JKN

    • calendar_month Ming, 14 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.328
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang jelas mengenai rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, ketidakpastian kebijakan ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan mengancam keberlanjutan program JKN secara keseluruhan. Sampai saat ini, rencana pemutihan […]

expand_less