Pastikan Tepat Sasaran, Satpolairud dan Instansi Terkait Verifikasi QR Code Solar Subsidi Nelayan di Banyutowo

PATI – Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polresta Pati bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, jajaran TNI, Polsek Dukuhseti, serta perangkat pemerintah kecamatan dan desa melaksanakan pengecekan dan pembenahan data penerima QR Code solar subsidi bagi nelayan kecil. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, pada Kamis (25/6/2026).

Langkah ini diambil untuk menjamin agar bantuan bahan bakar bersubsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan yang berhak. Selain itu, proses verifikasi di lapangan juga bertindak sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran penyaluran solar subsidi di sektor usaha penangkapan ikan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris DKP Kabupaten Pati Agus Sunarko, SSTP., M.Si., Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sutarno, SP, Camat Dukuhseti Hartono, perwakilan Polsek Dukuhseti, Koramil Dukuhseti, Pos TNI AL Banyutowo, jajaran pemerintah Desa Banyutowo, pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta para pemilik kapal nelayan setempat.

Melalui Kepala Satuan Polairud Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan, S.H., M.M., pihak kepolisian menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan bersama agar bantuan dari pemerintah dapat dirasakan langsung oleh nelayan kecil.

“Kami ingin memastikan bahwa solar subsidi benar-benar digunakan oleh nelayan yang beraktivitas melaut, bukan pihak lain yang tidak berhak menerimanya,” ujarnya.

Menurut Kompol Hendrik, ketepatan data menjadi syarat utama agar program bantuan ini berjalan sesuai tujuannya.

“Validasi lapangan ini penting untuk memastikan data kapal, pemilik kapal, dan kebutuhan bahan bakar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan,” jelasnya.

Proses verifikasi dimulai dengan pengecekan kelengkapan dokumen kapal, Kartu Tanda Penduduk pemilik, Surat Pas Kecil kapal, hingga pengambilan foto kapal beserta titik koordinat lokasinya.

Petugas juga membantu nelayan yang mengalami perubahan kepemilikan kapal agar segera melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan.

“Kami mengapresiasi para nelayan yang kooperatif dalam melengkapi dokumen dan mengikuti proses verifikasi. Partisipasi mereka sangat membantu terciptanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Tim gabungan kemudian melanjutkan pemeriksaan kondisi fisik kapal yang berada di dermaga dan tempat tambatan. Pengecekan meliputi kesesuaian identitas kapal, surat-surat kepemilikan, hingga alat tangkap yang digunakan guna memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Selain itu, petugas juga menghitung perkiraan kebutuhan solar berdasarkan ukuran mesin dan intensitas kegiatan melaut. Hasil perhitungan ini menjadi acuan dalam menentukan jumlah kuota BBM subsidi yang nantinya tercantum dalam QR Code milik masing-masing kapal.

Kompol Hendrik menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran solar subsidi akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kami tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga akan mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan solar subsidi,” tegasnya.

Setelah seluruh data dinyatakan akurat, petugas akan menghubungkan informasi tersebut ke sistem digital Subsidi Tepat MyPertamina serta basis data milik DKP. QR Code resmi kemudian diterbitkan dan dapat digunakan sebagai tanda pengenal saat nelayan membeli bahan bakar bersubsidi.

“Kolaborasi antara DKP, Polri, TNI, pemerintah daerah, dan kelompok nelayan merupakan kunci keberhasilan program ini. Dengan sinergi yang baik, penyaluran subsidi akan lebih transparan dan tepat sasaran,” lanjut dia.

Ia juga berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

“Ketika kebutuhan bahan bakar nelayan terpenuhi dengan baik, biaya operasional melaut dapat ditekan sehingga hasil usaha nelayan diharapkan semakin meningkat,” pungkasnya.

Editor : Arif