Breaking News
light_mode

Jamin Akses Keadilan, DPRD Pati Gelar Public Hearing Bahas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Rentan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
  • visibility 99.160

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar pertemuan dengar pendapat umum atau public hearing terkait rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tergolong rentan, pada Senin (18/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, serta dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi A lainnya.

Narso menjelaskan, peraturan daerah ini disusun dengan tujuan utama memberikan perlindungan akses hukum bagi kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, serta anak-anak.

Melalui regulasi ini, keberadaan pemerintah kabupaten diharapkan mampu memfasilitasi ketersediaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang membutuhkan.

“Kami berharap dengan Perda ini masyarakat, terutama masyarakat miskin, disabilitas, perempuan, dan anak bisa tercover oleh bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemda,” ujar Narso.

Menurutnya, program layanan bantuan hukum yang sudah berjalan selama ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dinilai belum berjalan secara maksimal.

Walaupun alokasi anggaran telah disiapkan, namun realisasi penyerapan anggaran dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut masih tergolong rendah dan belum banyak diketahui publik.

“Masih belum maksimal. Sudah dianggarkan, tetapi penyerapannya masih rendah dan yang mengakses masih sedikit,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra, menegaskan target waktu penyelesaian produk hukum ini.

Ia menginginkan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum tersebut dapat rampung dan disahkan pada tahun ini juga.

“Harus selesai tahun ini,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sebagai langkah tindak lanjut setelah Perda nantinya disahkan, DPRD bersama unsur pemerintah daerah telah merencanakan kegiatan sosialisasi hingga menjangkau tingkat desa.

Hal ini dilakukan agar masyarakat luas, khususnya warga kurang mampu yang memerlukan pendampingan hukum, dapat memahami isi aturan sekaligus merasakan manfaat nyata dari keberadaan peraturan tersebut.

(adv)

Editor : Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Persipa Pati Siap Mengarungi Liga Nusantara 2025/2026, Laga Perdana Hadapi Dejan FC di Magelang

    Persipa Pati Siap Mengarungi Liga Nusantara 2025/2026, Laga Perdana Hadapi Dejan FC di Magelang

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.082
    • 0Komentar

    PATI – Persipa Pati siap mengarungi kompetisi Liga Nusantara musim 2025/2026. Persipa Pati tergabung di Grup A, dengan pertandingan yang akan berlangsung tersentral di Magelang. Laga perdana akan dimainkan pada 29 November 2025, di mana Persipa akan menghadapi Dejan FC di Stadion Moch Soebroto pada pukul 15.00 WIB. CEO Persipa Pati, Rafi Arifin, menyatakan bahwa […]

  • Edy Wuryanto: Sukseskan Imunisasi harus Seperti Vaksinasi Covid-19

    Edy Wuryanto: Sukseskan Imunisasi harus Seperti Vaksinasi Covid-19

    • calendar_month Rab, 29 Mar 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 320
    • 0Komentar

    Anggota DPR RI Edy Wuryanto  Imunisasi dasar penting dilakukan, sehingga kekebalan pada penyakit -penyakit tertentu akan terbentuk. Pemerintah diminta melakukan pendekatan imunisasi ini seperti saat melakukan vaksinasi Covid-19. JAKARTA – Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan imunisasi pada anak dengan pendekatan seperti pada saat vaksinasi Covid-19.  “Vaksinasi merupakan modal penting untuk menjaga kekebalan […]

  • Jepara Kali Keempat Terima Penghargaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal

    Jepara Kali Keempat Terima Penghargaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal

    • calendar_month Kam, 1 Nov 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 329
    • 0Komentar

    DOKUMEN PEMKAB JEPARA JEPARA –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara patut berbangga diri.  Untuk kali keempat, Pemkab Jepara menerima penghargaan sebagai pemerintah/kota dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbaik 2018. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyerahkan langsung anugerah tersebut di The Alana Hotel & Convention Center Selasa (23/10) lalu. Penghargaan ini […]

  • DPRD Pati Soroti Kondisi Alun-Alun Juwana, Minta Segera Ditata Lebih Layak

    DPRD Pati Soroti Kondisi Alun-Alun Juwana, Minta Segera Ditata Lebih Layak

    • calendar_month Sel, 30 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.585
    • 0Komentar

    PATI – Meskipun Kecamatan Juwana dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan hasil laut terbesar dan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sektor perikanan di Kabupaten Pati, kondisi Alun-Alun Juwana dinilai belum mencerminkan wajah kawasan strategis tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan menyeluruh agar ruang publik ini menjadi […]

  • Balap Liar di JLS Meresahkan, DPRD Pati Apresiasi Langkah Tegas Aparat

    Balap Liar di JLS Meresahkan, DPRD Pati Apresiasi Langkah Tegas Aparat

    • calendar_month Sen, 27 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.398
    • 0Komentar

    PATI – Aktivitas balap liar yang kerap berlangsung di ruas jalan umum di Kabupaten Pati terus menuai keluhan dari masyarakat. Selain mengganggu kenyamanan, aksi tersebut dinilai sangat berbahaya dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, terutama warga yang beraktivitas pada malam hari. “Saya sebagai masyarakat sangat resah, karena aksi balap liar ini kan membahayakan. Apalagi bagi […]

  • Senangnya Pak RT dan Pak RW di Jepara Dapat Gaji Bulanan

    Senangnya Pak RT dan Pak RW di Jepara Dapat Gaji Bulanan

    • calendar_month Sel, 25 Jan 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 326
    • 0Komentar

      Bupati Jepara, Dian Kristiandi JEPARA – Senangnya para ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Jepara. Karena Bupati Jepara Dian Kristiandi memberikan bantuan operasional untuk mereka. Pada tahun anggaran 2022 pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 10,2 miliar. Ketua RT dan Ketua RW mendapat bantuan Rp 150 ribu setiap bulan. Di Kota Ukir […]

expand_less