Breaking News
light_mode

Sidang Vonis Dua Pentolan AMPB Digelar di PN Pati, Putri Gus Dur Pantau Langsung

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
  • visibility 2.800

PATI – Pengadilan Negeri Pati menggelar sidang putusan vonis bagi Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto alias Pak RW, dua tokoh utama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), pada hari Kamis (5/3/2026).

Acara sidang tersebut menarik perhatian berbagai elemen, termasuk tokoh nasional Inayah Wulandari Wahid yang menghadiri secara langsung untuk mengawasi proses peradilan.

Perwakilan jaringan Gusdurian itu tiba di kompleks pengadilan sekitar pukul 08.30 WIB. Kehadirannya diungkapkan sebagai wujud dukungan bersama terhadap upaya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Sebagai putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik harus selalu dijaga dan dihormati.

Ia menilai tidak tepat jika aksi protes dari masyarakat seringkali disandarkan label provokasi.

“Negara yang memang banal dan tidak pada tempatnya, ngawur. Jadi kalau kemudian ini dianggap provokasi, kenapa kok perangkat negara yang sukanya ngomong awur-awuran, arogan, tidak taat hukum, bahkan sekarang terbukti memang dicokok KPK, kok tidak dianggap sebagai provokasi,” ujar Inayah.

Menurutnya, praktik korupsi yang merugikan rakyat justru lebih berpotensi mengganggu stabilitas ketertiban umum dan menyakitkan hati masyarakat, namun seringkali tidak mendapatkan penilaian serupa sebagai bentuk provokasi.

“Itu provokasi, tapi mereka tidak pernah disalahkan. Kenapa malah yang protes sebagai pemilik negara ini selalu dianggap menyalahi aturan, dianggap mengganggu tata tertib. Loh, korupsi segitu banyak tidak mengganggu tata tertib kah? Menyakiti hati masyarakat, merugikan mereka, emangnya tidak mengganggu tata tertib?” lanjutnya.

Inayah menyatakan bahwa kasus semacam ini sering diperhatikan secara sepihak, sehingga suara kritik dari masyarakat justru kerap menjadi sorotan masalah.

Oleh karena itu, jaringan Gusdurian bersama keluarga Gus Dur memberikan dukungan penuh agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Makanya ini solidaritas teman-teman jaringan Gusdurian, termasuk keluarga Abdurrahman Wahid, mendukung supaya masyarakat tetap bisa menyuarakan aspirasinya,” kata Inayah.

Ia juga mengingatkan bahwa hasil putusan terhadap kedua pemimpin AMPB ini memiliki implikasi penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Makanya kita lihat. Kalau putusannya tidak bebas, itu akan jadi preseden buruk untuk demokrasi kita,” pungkasnya.

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pati : Rokok legal Rugikan Negara, Dukung Penuh Pemberantasan

    DPRD Pati : Rokok legal Rugikan Negara, Dukung Penuh Pemberantasan

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.998
    • 0Komentar

    PATI – Teguh Bandang Waluyo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, menyampaikan dukungan total terhadap langkah-langkah yang dilakukan untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, penyebaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai menyebabkan kerugian bagi negara karena mengurangi kontribusi dari sektor pajak cukai. “Kami mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang berdampak merugikan pendapatan […]

  • Nyadong Syafaat Bagi Negeri

    Nyadong Syafaat Bagi Negeri

    • calendar_month Ming, 21 Apr 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Bertepatan dengan malam nisfu sya’ban (20/4) kemarin, ngaji ngAllah Suluk Maleman mengangkat tema menarik: Nyadong Syafa’at Kanjeng Nabi. Ini adalah edisi pengajian tersebut yang ke 88. Menurut Anis Sholeh Ba’asyin, tema ini diangkat karena setidaknya ada sebagian masyarakat, atau bahkan sebagian besar masyarakat, yang kuatir dan takut bila eskalasi politik yang memanas pasca pilpres berkembang […]

  • Wakil Ketua DPRD Pati : Budaya Hormat Kyai Dipojokkan, Tayangan TV Dinilai Hina Pesantren

    Wakil Ketua DPRD Pati : Budaya Hormat Kyai Dipojokkan, Tayangan TV Dinilai Hina Pesantren

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 312
    • 0Komentar

    PATI – Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, geram dengan tayangan televisi swasta yang dinilai menghina dunia pesantren. Kader NU ini menegaskan bahwa budaya hormat kepada kyai bukanlah bentuk feodalisme, melainkan cerminan nilai adab dan akhlak. “Tayangan itu yang memojokkan seolah-olah kayak feodalisme. Kan adab santri seperti itu sama kyainya. Bahkan kita sama orang […]

  • Dana Pinjaman Daerah Hanya Cair Rp67 Miliar, DPRD Pati Minta Fokus pada Program Prioritas

    Dana Pinjaman Daerah Hanya Cair Rp67 Miliar, DPRD Pati Minta Fokus pada Program Prioritas

    • calendar_month Ming, 26 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.922
    • 0Komentar

    PATI – Realisasi pencairan dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Pati dari Bank Jateng tidak mencapai target awal yang direncanakan senilai Rp90 miliar. Pada tahun anggaran 2026 ini, dana yang berhasil dicairkan hanya sebesar Rp67 miliar, yang mana dana tersebut dialokasikan khusus untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur di daerah Besaran dana yang diterima ini merupakan penyesuaian […]

  • Imam Suroso Kawal Pembangunan BLK Pesantren, Menyongsong Puncak Bonus Demografi

    Imam Suroso Kawal Pembangunan BLK Pesantren, Menyongsong Puncak Bonus Demografi

    • calendar_month Rab, 3 Apr 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Imam Suroso melakukan pengecekan pembangunan BLK pesantren Program Balai Latihan Kerja (BLK) di lingkungan pesantren sudah di depan mata. Di Kabupaten Pati ada tiga pesantren yang mendapat bantuan program tersebut. Dan ada satu di Kabupaten Grobogan. Anggota DPR RI Imam Suroso kemarin melakukan monitoring pembangunan tempat BLK tersebut. Seperti diketahui, bantuan pembuatan BLK ini berasal […]

  • DPRD Pati Targetkan Raperda Perlindungan Petani Rampung Tahun 2025

    DPRD Pati Targetkan Raperda Perlindungan Petani Rampung Tahun 2025

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 191
    • 0Komentar

    PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyatakan bahwa Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditargetkan selesai pada tahun 2025. Ia menekankan bahwa peraturan ini sangat penting untuk melindungi kepentingan para petani di Pati. Raperda tersebut telah melalui tahap pembahasan di DPRD dan akan segera dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi untuk proses selanjutnya. Setelah mendapat persetujuan […]

expand_less