Harga Solar Non-Subsidi Membebani Nelayan, DPRD Pati Minta Pemerintah Pusat Sediakan BBM Khusus
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Jum, 26 Jun 2026
- visibility 100.323
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak pemerintah pusat untuk segera mewujudkan kebijakan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar khusus bagi nelayan.
Usulan ini disampaikan menyusul mahalnya harga solar non-subsidi yang dirasa sangat memberatkan pelaku usaha perikanan dan para nelayan.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, menyatakan bahwa ketersediaan solar khusus untuk nelayan sangat dibutuhkan guna menjamin keberlangsungan usaha penangkapan ikan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi aspirasi para nelayan agar segera terealisasi adanya solar atau BBM khusus nelayan,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan harga solar non-subsidi yang mencapai sekitar Rp30 ribu per liter telah memberi dampak langsung pada aktivitas melaut.
Akibat kondisi ini, banyak kapal berukuran lebih dari 30 Gross Ton (GT) yang beroperasi di wilayah muara Sungai Juwana memilih untuk tidak melaut karena biaya operasional yang semakin membengkak.
Sebagai wakil rakyat, Mukit menegaskan akan terus menyampaikan dan memperjuangkan keinginan para nelayan kepada pemerintah pusat agar tersedia skema harga BBM yang lebih terjangkau bagi sektor perikanan.
“Kami meneruskan aspirasi teman-teman nelayan yang menginginkan adanya solar industri khusus untuk nelayan agar mereka dapat tetap beroperasi,” katanya.
Ia menilai penetapan harga solar non-subsidi yang berlaku saat ini sangat memberatkan pelaku usaha perikanan. Beban ini tidak hanya dirasakan oleh pemilik kapal, tetapi juga menyentuh para anak buah kapal (ABK) yang pendapatannya bergantung pada hasil tangkapan ikan.
Mukit menjelaskan bahwa sistem kerja di kapal-kapal nelayan Juwana pada umumnya menggunakan pola bagi hasil.
Oleh sebab itu, ketika biaya operasional naik dan jumlah hasil tangkapan menurun, maka penghasilan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan melaut pun ikut berkurang.
“Jika harga solar industri tetap tinggi, tentu akan memberatkan pelaku usaha maupun nelayan. Sebab sistem yang berlaku di kapal nelayan Juwana adalah bagi hasil, sehingga dampaknya dirasakan bersama,” pungkasnya.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
