DPRD Pati Dukung Langkah Pemkab Tangani Kekeringan secara Darurat dan Berkelanjutan

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan langkah penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui penanganan darurat sekaligus penyusunan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ketersediaan air yang kerap terjadi setiap musim kemarau.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan, peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013. Kondisi kekeringan yang terjadi saat ini dinilai telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan peningkatan status tersebut.

Perubahan status itu akan dilakukan setelah seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberikan tanda tangan persetujuan.

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemkab Pati menargetkan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak dapat dimulai pada Senin mendatang. Sekitar 40 desa yang terdampak kekeringan menjadi sasaran distribusi air bersih.

Untuk pembiayaan, pemerintah daerah menyiapkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) APBD. Selain itu, terdapat alternatif dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jateng.

Anggaran yang dipersiapkan untuk penanganan tersebut sekitar Rp250 juta. Penggunaannya nantinya akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah terdampak.

Tidak hanya mengandalkan bantuan air bersih, Pemkab Pati juga mulai menyiapkan langkah yang bersifat jangka panjang. Pada 2027, pemerintah daerah berencana mengupayakan pembangunan sumur dalam di sejumlah titik sumber air desa terdampak dengan dukungan dari Kementerian PUPR.

Selain sumur dalam, pemerintah juga merancang pembangunan fasilitas filterisasi air. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 600 galon air bersih setiap hari pada masing-masing titik.

“Kabupaten Pati ini kalau musim kemarau kekeringan, tetapi kalau musim hujan kebanjiran, sehingga kita harus mencari solusi penanganan air yang berkelanjutan,” ungkap Chandra.

DPRD Pati Dukung Penanganan Kekeringan

Wakil Ketua DPRD Pati Bambang Susilo yang turut menghadiri rapat koordinasi penanganan kekeringan menyatakan dukungannya terhadap langkah yang disiapkan pemerintah daerah.

Menurutnya, penanganan persoalan kekeringan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun program yang dapat menjadi solusi dalam jangka panjang.

“Pada prinsipnya kita mendukung langkah pemkab, penanganan darurat dan juga jangka panjang yang telah disiapkan,” paparnya.

Kekeringan sendiri menjadi persoalan yang berulang di Kabupaten Pati ketika memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat di wilayah terdampak mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, pemenuhan kebutuhan air bersih dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar masyarakat yang terdampak dapat memperoleh akses air yang memadai.

“Pemenuhan kebuhan air bersih ini harus jadi perhatian pemerintah daerah, supaya masyarakat dapat terbantu,” paparnya.

Editor : Arif