Breaking News
light_mode

Studi Banding ke Bantul Beri Wawasan Pengawasan BUMD bagi Komisi B DPRD Pati

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sab, 28 Mar 2026
  • visibility 3.821

PATI – Kunjungan studi banding yang dilakukan Komisi B DPRD Pati ke Kabupaten Bantul, Yogyakarta, memberikan panduan berharga untuk menyempurnakan sistem pengawasan terhadap lembaga pembiayaan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai prinsip tata kelola yang berlaku.

Mukit, Sekretaris Komisi B DPRD Pati, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyelaraskan praktik pengawasan BUMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengawasan terhadap tata kelola pembiayaan menjadi poin krusial yang harus dilakukan secara cermat.

“Kami ingin melihat langsung mekanisme di Bantul yang selama ini dikenal cukup disiplin mengelola BUMD,” papar politisi dari Partai Demokrat ini.

Pada sesi diskusi bersama DPRD Bantul, kedua pihak membahas peran lembaga legislatif dalam mengawasi operasional lembaga pembiayaan. Sorotan utama diberikan pada aspek transparansi dalam penggunaan anggaran serta akuntabilitas dalam proses pelaporan.

Mukit menambahkan bahwa studi banding ini memiliki nilai strategis mengingat perluasan pembenahan sisi pengawasan terhadap BUMD di Pati. Tanpa adanya kontrol yang efektif, kualitas pelayanan publik yang menjadi fungsi utama BUMD berpotensi terganggu.

Selama di Bantul, anggota Komisi B mempelajari bagaimana kerangka pengawasan dibangun melalui kerja sama sinergis antara DPRD, pemerintah daerah, dan auditor internal. Model kolaborasi ini dinilai memiliki relevansi untuk diimplementasikan di Pati.

Rombongan juga mendalami pengalaman Kabupaten Bantul dalam menangani berbagai permasalahan pembiayaan yang memiliki risiko penyimpangan. Upaya preventif yang diterapkan menjadi salah satu poin penting yang akan dijadikan bahan evaluasi.

Menurut Mukit, hasil dari kunjungan ini akan disusun dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang akan diajukan kepada DPRD Pati. Ia berharap praktik terbaik yang diterapkan di Bantul dapat diadaptasi dengan kondisi lokal di Pati.

Kegiatan studi banding ini merupakan bagian dari upaya Komisi B untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola BUMD. Peran pengawasan dewan akan terus diperkuat agar BUMD dapat berperan optimal dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

(adv)

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

    Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

    • calendar_month Jum, 2 Jun 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 340
    • 0Komentar

      Aparat kepolisian sedang berjaga di sebuah kelenteng di Jepara  Tugas pokok dan fungsi Polri mencerminkan peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Polri berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban […]

  • DPRD Pati Minta Sekolah Hentikan Praktik Penjualan LKS yang Bebani Orang Tua

    DPRD Pati Minta Sekolah Hentikan Praktik Penjualan LKS yang Bebani Orang Tua

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.020
    • 0Komentar

    PATI – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Yoga Dermawan mengajak seluruh sekolah negeri untuk tidak menjual buku Lembaran Kerja Siswa (LKS) kepada peserta didik. Ia telah mengajukan permintaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati agar memberikan klarifikasi resmi terkait larangan praktik ini di setiap satuan pendidikan. Yoga menyampaikan bahwa pihaknya secara berkala menerima laporan serta […]

  • Bupati Pati Jembatani Dialog Buruh-Pengusaha, UMK Pati Naik Jadi Rp 2.485.000

    Bupati Pati Jembatani Dialog Buruh-Pengusaha, UMK Pati Naik Jadi Rp 2.485.000

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.366
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah Kabupaten Pati melakukan upaya menjembatani aspirasi buruh mengenai penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) dalam pertemuan yang berlangsung di halaman Pendopo Kabupaten Pati, senin (22/12/2025). Acara yang menghadirkan serikat pekerja dan pengusaha bertujuan untuk mencapai keputusan seimbang yang mengedepankan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kelancaran iklim usaha. Bupati Pati Sudewo menyampaikan bahwa pihaknya telah […]

  • GOR Pesantenan Pati Segera Direnovasi, Anggaran Rp7,5 Miliar!

    GOR Pesantenan Pati Segera Direnovasi, Anggaran Rp7,5 Miliar!

    • calendar_month Kam, 15 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 312
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah Kabupaten Pati akan segera melakukan renovasi besar-besaran terhadap GOR Pesantenan. Renovasi yang dimulai Juni 2025 ini menelan anggaran tahap pertama sebesar Rp7,5 miliar dan akan berlanjut pada tahun 2026. Bupati Pati, Sudewo, menyatakan komitmennya untuk menjadikan GOR Pesantenan sebagai pusat kegiatan olahraga dan masyarakat yang optimal. “Saya bersama Dinporapar, Dinas Lingkungan Hidup, […]

  • Anggota DPRD Pati Beri Pandangan Pembangunan dalam Aspek Lingkungan

    Anggota DPRD Pati Beri Pandangan Pembangunan dalam Aspek Lingkungan

    • calendar_month Sel, 24 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 302
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Pati, Hardi dari Fraksi Partai Gerindra, menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan di Kabupaten Pati. Meskipun indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dalam periode 2018-2023, Hardi menilai masih ada kelemahan dalam pengelolaan infrastruktur dan sumber daya alam. “Meskipun indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat, kita harus tetap waspada. Masih banyak potensi […]

  • DPRD Pati Ingatkan Reboisasi di Pegunungan Kendeng

    DPRD Pati Ingatkan Reboisasi di Pegunungan Kendeng

    • calendar_month Sab, 28 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 440
    • 0Komentar

    PATI – Banjir yang kerap melanda wilayah selatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi keprihatinan bagi masyarakat yang terdampak. Banjir dengan kedalaman yang bervariasi terjadi secara berkala, menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan. Masyarakat mendesak para pemangku kebijakan untuk mengambil langkah antisipasi yang efektif agar musibah banjir dapat diatasi. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pati telah menyuarakan keprihatinan mereka […]

expand_less