Breaking News
light_mode

Sekarang Pemkab Jepara Mulai Rapat Tanpa Nyampah Plastik

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 26 Jun 2019
  • visibility 370

Minum tanpa air kemasan plastik
JEPARA – Terobosan baru dilakukan
Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mngurangi persoalan sampah plastik. Hal
itu seperti yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup pada Selasa (25/6/2019), saat
menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga di Pendapa
Kartini.

Dalam acara tersebut, tamu undangan
diminta mengambil sendiri air minum yang disediakan dalam bentuk galon. Para tamu
diperkenankan mengambil dengan kemasan tumbler yang sebelumnya sudah diimbau
dalam surat undangan. Tamu yang tidak membawa tumbler, disediakan gelas kertas.

 “Mulai hari ini tidak ada sampah plastik dalam
rapat dan sejenisnya. Jenis kudapan pun kami pilih yang menggunakan kemasan
daun dan kertas. Makanya tidak ada air mineral kemasan plastik di kotak jajan.
Kami berharap tamu undangan membawa tumbler minuman. Yang tidak membawa, kami
minta mengambil minum dengan gelas kertas,” kata Kepala DLH Kabupaten Jepara,
Farikhah Elida.

Hal ini untuk memastikan sampah
yang diproduksi adalah jenis sampah yang bisa terurai. Dia berharap pola seperti ini diikuti perangkat daerah lain dalam setiap acara
yang digelar. Dengan demikian ada langkah nyata dalam memerangi sampah plastik
sejak dari sumbernya.

Sosialisasi ini sendiri digelar
untuk menghimpun dukungan dalam menjalankan strategi pengelolaan sampah rumah
tangga dan sejenisnya di Kabupaten Jepara. Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko. DLH mengundang para lurah dan petinggi
dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Jepara. Juga perwakilan perangkat
daerah dan masyarakat dari titik pantau Adipura.

Menurut Elida, dalam upaya menuju Jepara
2025 Bebas Sampah, pihaknya menargetkan komposisi pengelolaan sampah pada tahun
itu adalah 70 persen penanganan dan 30 persen pengurangan, dari seluruh
timbunan sampah yang ada. Setiap tahun, kenaikan penanganan sampah ditarget
sebanyak 2 persen dari tahun sebelumnya.

Sekda Jepara Edy Sujatmiko
menyebut, komitmen perangkat daerah dalam memerangi sampah plastik melalui cara
seperti, harus plastik.

“Jajanan Nogosari yang dulu
dibungkus daun pisang, kini disajikan dalam kemasan plastik. Saya harap
sekarang kembali menggunakan daun pisang. Ayo kita kembali ke alam. Aromanya
lebih sedap,” kata Edy.

Dia meminta semua pihak
berpartisipasi. “Ini tanggung jawab kita bersama. Ayo kita mulai dari diri,
keluarga, dan lingkungan demi kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita,”
tegasnya. (alb)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Enam Calon Jemaah Haji Pati Gagal Berangkat Akibat Sakit

    Enam Calon Jemaah Haji Pati Gagal Berangkat Akibat Sakit

    • calendar_month Ming, 18 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 143
    • 0Komentar

    PATI – Sebanyak enam calon jemaah haji asal Kabupaten Pati gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2025 ini. Hal ini diungkapkan oleh Plh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati, Abdul Hamid. Keenam calon jemaah tersebut berasal dari kloter berbeda, meliputi Kloter 51, 52, dan 53, namun identitas mereka tidak dipublikasikan. “Hasil evaluasi sementara sampai […]

  • Slametan Labuhan Ala Warga Bungu Jepara

    Slametan Labuhan Ala Warga Bungu Jepara

    • calendar_month Jum, 11 Des 2020
    • account_circle Redaksi
    • visibility 188
    • 0Komentar

      Bambang Prawoto dengan khusyuk memimpin pembacaan tahlil di depan sebuah punden pada Jumat Legi (11/12/2020). Kiai kampung itu memimpin sebuah ritual slametan yang menjadi kearifan lokal di desanya yang berada di lereng Pegunungan Muria. Peralihan musim kemarau ke musim penghujan ditandai khusus dengan slametan. Warga Dukuh Pagir-Tumut, Desa Bungu Kecamatan Mayong menyebutnya Slametan Labuhan. […]

  • Bupati Pati Diduga Terlibat Korupsi, KPK: Ada Aliran Commitment Fee

    Bupati Pati Diduga Terlibat Korupsi, KPK: Ada Aliran Commitment Fee

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 206
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW), diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. “Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru […]

  • Suluk Maleman Edisi 72 Hadirkan Diskusi Soal Dongeng

    Suluk Maleman Edisi 72 Hadirkan Diskusi Soal Dongeng

    • calendar_month Sel, 12 Des 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Suluk Maleman edisi ke 72 bakal mengusung tema diskusi “Dongeng Negeri Tanpa Dongeng”, hadir sebagai pembicara meliputi para penggiat dongeng. Seperti Hasan Aoni Azis, Agung Pramono, Budi Muryono, dan Omah Dongeng Marwah.  Hari: Sabtu Tanggal: 16 Desember 2017Jam: 20.00 sampai selesaiTempat: Rumah Adab Indonesia MuliaJalan P. Diponegoro No 94 – Pati Live Streaming: Nutizen http://www.sulukmaleman.com/streamingRadio/Video Streaming: […]

  • Klaim Bupati Pati Soal Persetujuan PCNU Terkait Lima Hari Sekolah Dibantah dalam Rapat Pansus Hak Angket DPRD

    Klaim Bupati Pati Soal Persetujuan PCNU Terkait Lima Hari Sekolah Dibantah dalam Rapat Pansus Hak Angket DPRD

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 127
    • 0Komentar

    PATI – Klaim Bupati Pati, Sudewo, yang menyatakan bahwa kebijakan lima hari sekolah telah disetujui oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati, dibantah dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati pada Kamis (28/8/2025). Muhammadun, anggota Pansus, menegaskan bahwa pernyataan Bupati di media tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ia menjelaskan bahwa setelah Bupati […]

  • Kawal Program MBG, DPRD Pati Minta Pengawasan SPPG Diperketat dan Diperbaiki

    Kawal Program MBG, DPRD Pati Minta Pengawasan SPPG Diperketat dan Diperbaiki

    • calendar_month Ming, 26 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.878
    • 0Komentar

    PATI – Dalam upaya mengawal keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali mengangkat persoalan lemahnya sistem pengawasan pada penyelenggaraan Sistem Penyediaan Pangan Gratis (SPPG). Hal ini disampaikan dalam rapat kerja gabungan antara Komisi B dan Komisi D bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Menurut pengamatan dewan, pengawasan […]

expand_less