Piala AFF 2018 Gunakan Sistem Kandang-Tandang

PATI – Ribuan unit kapal nelayan yang beroperasi di kawasan pesisir dan aliran sungai Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, diketahui berhenti beraktivitas dan tidak melaut. Keputusan ini diambil imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak jenis solar non-subsidi yang menjadi penunjang utama operasional kapal mereka. Kondisi kritis tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, […]

PATI – Wakil Ketua DPRD Pati Bambang Susilo menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2027 pada Selasa (31/03/2026). Sebagai politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia menggantikan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang tidak dapat hadir. Dalam pertemuan tersebut, Bambang Susilo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti […]

PATI – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Yeti Kristianti mengharapkan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Pati mampu menjadi penggerak anak muda di bidang usaha. Dia menilai dengan kehadiran BPC HIPMI bakal menjadikan Kabupaten Pati lebih baik dan maju di berbagai bidang usaha. Terlebih, Kabupaten Pati […]

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan potensi batik tulis asli Pati, yaitu Batik Bakaran yang berasal dari Kecamatan Juwana. Batik Bakaran memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, baik dari segi motif maupun corak warnanya. Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi, menyampaikan bahwa Batik Bakaran sangat khas dan memerlukan […]

PATI – Guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polsek Pati bersama tim gabungan dari Polresta Pati melaksanakan operasi penindakan terhadap aksi balap liar yang marak terjadi di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kecamatan Pati. Kegiatan ini digelar pada dini hari Sabtu, 25 April 2026, menyusul banyaknya keluhan warga terkait aktivitas berbahaya tersebut. Penindakan berlangsung mulai […]

rimanews.com Lingkar Muria, REMBANG – Pemerintah desa didorong menetapkan biaya pengurusan sertifikat tanah di luar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penetapan biaya itu untuk menghindari pungutan liar bagi warga pemohon program tersebut. Bupati Rembang Abdul Hafidz mengakui program Prona memang belum bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah. Namun, setiap tahun pemerintah […]