Komisi B DPRD Pati: Kualitas Bahan Pangan Program SPPG Harus Jadi Prioritas Utama

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melalui Komisi B menekankan bahwa mutu dan kualitas bahan pangan harus ditempatkan sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan program SPPG.

Pernyataan ini disampaikan saat digelarnya rapat gabungan antara Komisi B dan Komisi D bersama berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pati.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menyatakan bahwa aspek kualitas pada seluruh jenis bahan yang disalurkan—mulai dari daging, sayuran, hingga komponen pangan lainnya—tidak boleh diabaikan begitu saja.

Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan standar kualitas yang telah ditetapkan.

“Kualitas bahan pangan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai karena alasan menekan biaya, justru kualitas menurun dan berdampak pada manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Muslihan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, program SPPG dirancang dengan tujuan strategis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Oleh sebab itu, seluruh bahan pangan yang digunakan wajib memenuhi syarat kelayakan, baik dari segi kesegaran, kebersihan, maupun kandungan nilai gizinya.

Menurutnya, jika bahan yang disalurkan berkualitas rendah, maka tujuan utama program tidak akan tercapai dan justru berpotensi memunculkan masalah baru bagi penerima manfaat.

“Kalau kualitasnya tidak dijaga, program ini bisa kehilangan tujuan utamanya. Kita ingin masyarakat mendapat manfaat maksimal, bukan sekadar menjalankan program secara administratif,” katanya.

Muslihan menambahkan, pihaknya akan terus mengoptimalkan peran pengawasan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana.

Ia meminta instansi terkait untuk menerapkan pengawasan yang ketat, mencakup seluruh tahapan mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian ke lapangan.

“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Jangan hanya di awal, tetapi sampai tahap pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.

Selain soal kualitas dan pengawasan, Komisi B juga mendorong agar proses pengadaan bahan pangan dilaksanakan secara transparan. Hal ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan menjaga kepercayaan publik.

“Kami ingin ada keterbukaan sehingga publik juga bisa ikut mengawasi. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas program,” pungkasnya.

(adv)

Editor: Arif