Breaking News
light_mode

Komisi B DPRD Pati Dukung Petani Hutan, Minta Jatah Pupuk Ditambah

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 17 Apr 2026
  • visibility 24.639

PATI – Komisi B DPRD Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian RI.

Langkah ini ditempuh guna menindaklanjuti keluhan para petani hutan sosial yang merasa alokasi pupuk subsidi yang diterima masih sangat kurang.

Permintaan ini muncul menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan petani hutan sosial di depan kantor Dinas Pertanian beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya, mereka mengaku hanya mendapatkan sekitar 20 persen pupuk dari total kebutuhan yang seharusnya diterima.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menegaskan bahwa pihaknya telah mendengar aspirasi tersebut dan meminta dinas terkait tidak menunda penyelesaiannya.

“Kami mengupayakan Komisi B memang untuk jangka pendek harus secepatnya dikomunikasikan dengan kementerian, dan Dinas Pertanian juga harus benar-benar proaktif dalam rangka menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat,” ujar Muslihan usai menghadiri kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/4/2026).

Politisi ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, secara regulasi akses pupuk sebenarnya sudah dipermudah, namun realitas di Pati masih menunjukkan kesulitan yang dirasakan petani.

“Padahal saat kami konsultasi dengan Kementerian Pertanian itu sebenarnya pupuk dipermudah, akan tetapi keluh kesah masyarakat di Kabupaten Pati masih mengeluh terkait pupuk,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, memberikan respons positif. Ia memastikan pihaknya akan berupaya maksimal memenuhi kebutuhan pupuk subsidi, khususnya bagi kelompok tani yang sudah memiliki legalitas dan administrasi yang lengkap.

“Akan kita upayakan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani hutan yang sudah memiliki legalitas,” pungkasnya.

(adv)

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Emak-emak Muda Fatayat NU Tayu Bagikan Ratusan Bingkisan Lebaran

    Emak-emak Muda Fatayat NU Tayu Bagikan Ratusan Bingkisan Lebaran

    • calendar_month Ming, 2 Jun 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 231
    • 0Komentar

    PATI – Semangat berbagi ditunjukkan ratusan emak-emak muda di Kecamatan Tayu. Mereka dengan sigap turun ke jalanan di Alun-alun Kecamatan Tayu Jumat (31/5/2019). Berpakaian serba hijau, mereka dengan penuh semangat membagikan bingkisan kepada tukang becak, dan orang-orang duafa lainnya. Kegiatan bagi-bagi bingkisan menjelang lebaran itu memang dibudayakan kader Fatayat di Kecamatan Tayu.   “Pembagian bingkisan […]

  • Bukan Pelajar, Aparatur Desa Ambil Peran Paskibraka di HUT ke-81 RI Juwana

    Bukan Pelajar, Aparatur Desa Ambil Peran Paskibraka di HUT ke-81 RI Juwana

    • calendar_month Sen, 17 Agu 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 101.689
    • 0Komentar

    PATI – Biasanya barisan pengibar Bendera Merah Putih di Alun-Alun Juwana diisi para pelajar. Namun pemandangan berbeda terlihat pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Kali ini, kepala desa, sekretaris desa, hingga perangkat desa berdiri tegap dalam satu barisan mengemban tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera. Upacara dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan […]

  • Anggota DPRD Pati, Mukit Optimistis Wushu Pati Berprestasi di Bawah Kepemimpinan KONI yang Baru

    Anggota DPRD Pati, Mukit Optimistis Wushu Pati Berprestasi di Bawah Kepemimpinan KONI yang Baru

    • calendar_month Ming, 27 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 312
    • 0Komentar

    PATI – Mukit, anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Demokrat, menyatakan optimisme terhadap masa depan olahraga Wushu di Pati. Ia berharap kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dipimpin oleh Sutarto Oentarso mampu membawa kemajuan bagi cabang olahraga ini. “Semoga dengan kepemimpinan Pak Kokok, olahraga khususnya wushu bisa lebih maju dan melahirkan atlet-atlet […]

  • Optimalisasi Potensi Garam, DPRD Pati Minta Pemkab Buat Program Khusus Perbaikan Fasilitas

    Optimalisasi Potensi Garam, DPRD Pati Minta Pemkab Buat Program Khusus Perbaikan Fasilitas

    • calendar_month Ming, 17 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.084
    • 0Komentar

    PATI – Sekretaris Komisi B DPRD Pati, Mukit, menegaskan bahwa pembenahan dan perbaikan infrastruktur di kawasan usaha garam lokal akan memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi peningkatan kuantitas hasil produksi maupun kesejahteraan ekonomi para petani garam itu sendiri. Ia menilai, akses jalan dan fasilitas penunjang yang baik akan sangat mempermudah proses pendistribusian hasil panen […]

  • Anggota DPRD Pati: Pengembangan Infrastruktur Menunjang Perekonomian

    Anggota DPRD Pati: Pengembangan Infrastruktur Menunjang Perekonomian

    • calendar_month Sel, 24 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 281
    • 0Komentar

    PATI – Endah Sri Wahyungiati, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur untuk menunjang perekonomian daerah. Menurutnya, perbaikan jaringan jalan, jembatan, dan pelabuhan menjadi kunci untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan. “Infrastruktur yang memadai akan membuka akses pasar bagi produk-produk lokal dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya. Selain itu, Endah juga […]

  • Edy Wuryanto Tegaskan Kesejahteraan Buruh Bukan Beban Pengusaha Semata

    Edy Wuryanto Tegaskan Kesejahteraan Buruh Bukan Beban Pengusaha Semata

    • calendar_month Jum, 19 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.263
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 mendapatkan penolakan dari kelompok buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan rencana penyelenggaraan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara pada hari Jumat, 19 Desember 2025. Mereka menentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang dinilai kurang melibatkan serikat pekerja dan berpotensi mengurangi kedudukan prinsip kebutuhan […]

expand_less