Breaking News
light_mode

Dugaan Kecurangan Seleksi Perangkat Desa, Ketua Komisi A DPRD Pati Minta Gunakan Lembaga Lain

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sel, 11 Mar 2025
  • visibility 1.032

PATI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, meminta agar lembaga yang digunakan untuk seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati diganti. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya berita terkait pembinaan disertasi Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang diduga melanggar etik dan akademik.

“Lembaga yang kemarin dipakai untuk tes perangkat desa di Kabupaten Pati itu sama dengan lembaga yang dipakai oleh Bahlil yang disertasinya bermasalah itu,” ungkap Narso, Sabtu (8/3/2025).

Lembaga yang dimaksud adalah Sekolas Kajian Stratejik dan Global Unit Kerja Khusus Pranata Pembangunan Universitas Indonesia.

Lembaga ini terlibat dalam proses seleksi perangkat desa di Pati pada tahun 2024. Narso khawatir kredibilitas dan akuntabilitas seleksi perangkat desa akan terganggu jika lembaga yang sama digunakan kembali, mengingat masih ada lebih dari 400 formasi perangkat desa yang kosong.

“Jadi kami berharap ke depan, demi tercapainya pengujian penerimaan perangkat desa di Kabupaten Pati yang kredibel, akuntabel, dan melahirkan perangkat desa yang lebih profesional, kami harap lembaga yang sama ini tidak dipakai lagi,” tegas politisi PKS tersebut.

Sebelumnya, seleksi perangkat desa di Pati pada Oktober 2024 menuai kontroversi dan dugaan kecurangan. Dugaan pelanggaran meliputi lokasi ujian yang tidak sesuai Surat Edaran PJ Bupati Pati, serta manipulasi Lembar Jawab Komputer (LJK) yang digunakan dalam ujian tertulis. Oleh karena itu,

Narso menekankan perlunya lembaga yang lebih terpercaya untuk memastikan proses seleksi perangkat desa di Pati berjalan transparan dan menghasilkan perangkat desa yang profesional.

Editor: Fatwa

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jepara Bakal Punya Pelabuhan Internasional untuk Ekspor, Lokasinya Ada di Sini

    Jepara Bakal Punya Pelabuhan Internasional untuk Ekspor, Lokasinya Ada di Sini

    • calendar_month Sab, 15 Mar 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 449
    • 0Komentar

    JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara (Pemkab Jepara), Jawa Tengah (Jateng) kembali mengapungkan wacana pembangunan pelabuhan internasional. Wacana ini kembali muncul setelah bertahun-tahun lenyap tanpa kabar. Wacana tersebut muncul dari angan-angan Bupati Jepara Witiarso Utomo dan didorong oleh para pengusaha Jepara. Gagasan ini kembali muncul saat Witiarso menggelar dialog dengan para pengusaha Jepara, Rabu (12/3/2025). Wiwit, […]

  • Komisi C DPRD Pati Soroti Masalah Pengelolaan Alun-Alun Kembangjoyo

    Komisi C DPRD Pati Soroti Masalah Pengelolaan Alun-Alun Kembangjoyo

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.940
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengangkat sejumlah masalah yang masih terjadi dalam pengelolaan kawasan Alun-Alun Kembangjoyo. Menurutnya, berbagai kekurangan terlihat jelas di lokasi tersebut, mulai dari jumlah petugas kebersihan yang masih kurang hingga sistem saluran air yang belum berfungsi secara maksimal. Kondisi tersebut berujung pada seringnya genangan air di beberapa […]

  • Atik Kusdarwati Jadi Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan MPR RI di Pati

    Atik Kusdarwati Jadi Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan MPR RI di Pati

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.313
    • 0Komentar

    PATI — Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, Atik Kusdarwati Sudewo, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Hotel New Merdeka, Minggu (14/12/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh ibu-ibu dari berbagai unsur lintas komunitas di Kabupaten Pati dan berlangsung dengan tertib serta lancar. Dalam kegiatan itu, Atik menyampaikan bahwa kehadirannya […]

  • Edy Wuryanto: SKB Tiga Menteri Harus Segera Diterbitkan untuk Pastikan PBI JKN Bekerja Sesuai Tujuan

    Edy Wuryanto: SKB Tiga Menteri Harus Segera Diterbitkan untuk Pastikan PBI JKN Bekerja Sesuai Tujuan

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 2.288
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan bersama oleh tiga menteri terkait, guna menyelesaikan permasalahan penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, tanpa adanya keputusan lintas kementerian yang kuat dan dapat dijalankan secara […]

  • Pembahasan Perda CSR Mandek Tiga Tahun, DPRD Pati Tegaskan Pentingnya Aturan yang Jelas

    Pembahasan Perda CSR Mandek Tiga Tahun, DPRD Pati Tegaskan Pentingnya Aturan yang Jelas

    • calendar_month Kam, 11 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.941
    • 0Komentar

    PATI – Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Pati belum menemukan titik terang. Meskipun telah dibahas selama lebih dari tiga tahun, regulasi yang diharapkan menjadi landasan hukum pelaksanaan program tersebut masih terhenti karena belum tercapainya kesepahaman antara pihak DPRD dan […]

  • Pansus Hak Angket DPRD Pati Soroti 12 Kebijakan Bupati Sudewo yang Kontroversial

    Pansus Hak Angket DPRD Pati Soroti 12 Kebijakan Bupati Sudewo yang Kontroversial

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 396
    • 0Komentar

    PATI – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati mengenai pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, menyoroti 12 kebijakan yang dianggap menuai polemik. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi rotasi jabatan di lingkungan Kabupaten Pati yang dinilai tidak transparan hingga adanya rangkap jabatan. Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah merangkum 12 poin penting […]

expand_less