Breaking News
light_mode

Dugaan Kecurangan Seleksi Perangkat Desa, Ketua Komisi A DPRD Pati Minta Gunakan Lembaga Lain

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sel, 11 Mar 2025
  • visibility 859

PATI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, meminta agar lembaga yang digunakan untuk seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati diganti. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya berita terkait pembinaan disertasi Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang diduga melanggar etik dan akademik.

“Lembaga yang kemarin dipakai untuk tes perangkat desa di Kabupaten Pati itu sama dengan lembaga yang dipakai oleh Bahlil yang disertasinya bermasalah itu,” ungkap Narso, Sabtu (8/3/2025).

Lembaga yang dimaksud adalah Sekolas Kajian Stratejik dan Global Unit Kerja Khusus Pranata Pembangunan Universitas Indonesia.

Lembaga ini terlibat dalam proses seleksi perangkat desa di Pati pada tahun 2024. Narso khawatir kredibilitas dan akuntabilitas seleksi perangkat desa akan terganggu jika lembaga yang sama digunakan kembali, mengingat masih ada lebih dari 400 formasi perangkat desa yang kosong.

“Jadi kami berharap ke depan, demi tercapainya pengujian penerimaan perangkat desa di Kabupaten Pati yang kredibel, akuntabel, dan melahirkan perangkat desa yang lebih profesional, kami harap lembaga yang sama ini tidak dipakai lagi,” tegas politisi PKS tersebut.

Sebelumnya, seleksi perangkat desa di Pati pada Oktober 2024 menuai kontroversi dan dugaan kecurangan. Dugaan pelanggaran meliputi lokasi ujian yang tidak sesuai Surat Edaran PJ Bupati Pati, serta manipulasi Lembar Jawab Komputer (LJK) yang digunakan dalam ujian tertulis. Oleh karena itu,

Narso menekankan perlunya lembaga yang lebih terpercaya untuk memastikan proses seleksi perangkat desa di Pati berjalan transparan dan menghasilkan perangkat desa yang profesional.

Editor: Fatwa

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Betah Mondok karena Berfaedah

    Betah Mondok karena Berfaedah

    • calendar_month Sab, 10 Nov 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Siti Nilna Munaliza tak seperti kebanyakan anak muda zaman now yang gemar kebebasan dunia luar. Gadis kelahiran Pati, 7 Desember 1999 ini malah suka sekali dengan dunia pondok pesantren. Bahkan kehidupannya banyak dihabiskan untuk ngaji di pondok pesantren. Padahal, Nilna sempat berhenti tak nyantri di pondok pesantren saat mulai kuliah di IAIN Kudus. Namun saat memutuskan […]

  • Edy Wuryanto: Pemerintah Harus Pastikan Perusahaan Siap Bayar THR Sejak Dini

    Edy Wuryanto: Pemerintah Harus Pastikan Perusahaan Siap Bayar THR Sejak Dini

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.749
    • 0Komentar

    JAKARTA – Temuan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diperoleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa perlindungan hak dasar pekerja di negara ini masih belum optimal. Perhitungan hingga pukul 15.00 WIB tanggal 25 Maret 2026 mencatat adanya 200 Laporan Hasil Pemeriksaan, 7 Nota Pemeriksaan I, serta 4 rekomendasi terkait kasus pelanggaran THR. Sebanyak 1.461 […]

  • DPRD Pati Optimalkan Pansus Hak Angket dengan Bantuan Ahli Hukum Tata Negara

    DPRD Pati Optimalkan Pansus Hak Angket dengan Bantuan Ahli Hukum Tata Negara

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 323
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja mendatangkan pakar hukum tata negara untuk berkonsultasi mengenai tahapan-tahapan yang telah dijalankan. Langkah ini diambil untuk memastikan proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Kami juga mengonsultasikan temuan-temuan kami, karena beliau-beliau memang ahlinya. Kami serahkan data-data temuan Pansus,” ujarnya. […]

  • Hak 1.225 Eks Karyawan PT Merpati Nusantara Airlines Belum Tuntas, Edy Wuryanto Minta Pemerintah Bertindak Cepat

    Hak 1.225 Eks Karyawan PT Merpati Nusantara Airlines Belum Tuntas, Edy Wuryanto Minta Pemerintah Bertindak Cepat

    • calendar_month Jum, 17 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.545
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah nyata dan terpadu guna menyelesaikan masalah pesangon dan dana pensiun yang belum dibayarkan kepada mantan pekerja PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.225 orang mantan karyawan belum menerima hak mereka sejak perusahaan menghentikan operasional pada tahun […]

  • Dongeng Cerita Lokal SMP 1 Gembong Sabet Runner Up Lomba Nasional

    Dongeng Cerita Lokal SMP 1 Gembong Sabet Runner Up Lomba Nasional

    • calendar_month Ming, 13 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 287
    • 0Komentar

      Kepala SMP Negeri 1 Gembong memberikan apresiasi kepada siswi yang berprestasi PATI – Salah seorang siswa SMP Negeri 1 Gembong berhasil meraih juara ke-2 dalam ajang lomba mendongeng nasional baru-baru ini. Siswa tersebut adalah Resti Salma Al Fatikha, kelas 7 E. “Alhamdulillah bisa meraih hasil yang memuaskan meskipun belum bisa juara 1, tidak mudah […]

  • DPRD Pati Dorong Anggota Dewan Jadi Pembina Cabor untuk Tingkatkan Prestasi Atlet 

    DPRD Pati Dorong Anggota Dewan Jadi Pembina Cabor untuk Tingkatkan Prestasi Atlet 

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 295
    • 0Komentar

    PATI – Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala bagi kontingen cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Pati untuk meraih prestasi. Hal ini berdampak pada semangat latihan atlet dan hasil pertandingan. Untuk mengatasi masalah ini, Anggota DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto, mengusulkan agar seluruh anggota dewan menjadi pembina cabor. Usulan ini didorong oleh adanya anggaran Pokok Pikiran (Pokir) […]

expand_less