Breaking News
light_mode

Dugaan Kecurangan Seleksi Perangkat Desa, Ketua Komisi A DPRD Pati Minta Gunakan Lembaga Lain

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sel, 11 Mar 2025
  • visibility 846

PATI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, meminta agar lembaga yang digunakan untuk seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati diganti. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya berita terkait pembinaan disertasi Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang diduga melanggar etik dan akademik.

“Lembaga yang kemarin dipakai untuk tes perangkat desa di Kabupaten Pati itu sama dengan lembaga yang dipakai oleh Bahlil yang disertasinya bermasalah itu,” ungkap Narso, Sabtu (8/3/2025).

Lembaga yang dimaksud adalah Sekolas Kajian Stratejik dan Global Unit Kerja Khusus Pranata Pembangunan Universitas Indonesia.

Lembaga ini terlibat dalam proses seleksi perangkat desa di Pati pada tahun 2024. Narso khawatir kredibilitas dan akuntabilitas seleksi perangkat desa akan terganggu jika lembaga yang sama digunakan kembali, mengingat masih ada lebih dari 400 formasi perangkat desa yang kosong.

“Jadi kami berharap ke depan, demi tercapainya pengujian penerimaan perangkat desa di Kabupaten Pati yang kredibel, akuntabel, dan melahirkan perangkat desa yang lebih profesional, kami harap lembaga yang sama ini tidak dipakai lagi,” tegas politisi PKS tersebut.

Sebelumnya, seleksi perangkat desa di Pati pada Oktober 2024 menuai kontroversi dan dugaan kecurangan. Dugaan pelanggaran meliputi lokasi ujian yang tidak sesuai Surat Edaran PJ Bupati Pati, serta manipulasi Lembar Jawab Komputer (LJK) yang digunakan dalam ujian tertulis. Oleh karena itu,

Narso menekankan perlunya lembaga yang lebih terpercaya untuk memastikan proses seleksi perangkat desa di Pati berjalan transparan dan menghasilkan perangkat desa yang profesional.

Editor: Fatwa

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satpolairud Polresta Pati Susuri Sungai Silugonggo Pantau Kapal Tidak Beroperasi

    Satpolairud Polresta Pati Susuri Sungai Silugonggo Pantau Kapal Tidak Beroperasi

    • calendar_month Sab, 4 Jul 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.668
    • 0Komentar

    PATI – Tim Terpadu Maritim Juwana telah melaksanakan pendataan terhadap kapal-kapal mangkrak yang menghuni alur Sungai Silugonggo, Kabupaten Pati, pada Jumat (3/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mengatasi keberadaan kapal yang dinilai membahayakan keselamatan serta kelancaran pelayaran di kawasan tersebut. Pendataan berlangsung mulai pukul 07.00 WIB dengan melibatkan personel Satpolairud Polresta Pati, TNI Angkatan […]

  • Peka Muria Rayakan HUT ke-2, Sorot Keselamatan dan Konservasi Gunung Muria

    Peka Muria Rayakan HUT ke-2, Sorot Keselamatan dan Konservasi Gunung Muria

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 324
    • 0Komentar

    KUDUS – Komunitas Penggiat Konservasi Muria (Peka Muria) memperingati hari jadinya yang kedua dengan menggelar sarasehan bertema “Sinergi Pendaki dan Konservasi Pegunungan Muria” di Joglo Migunani, Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Sabtu (12/7/2025). Acara ini menjadi ajang refleksi pasca-insiden tragis jatuhnya pendaki di Pegunungan Muria, sekaligus penegasan komitmen Peka Muria dalam pelestarian lingkungan. Ketua Peka Muria, […]

  • Operasi Ketupat Candi 2026: Satlantas Pati Gelar Patroli Gencar, Lalu Lintas Terkendali

    Operasi Ketupat Candi 2026: Satlantas Pati Gelar Patroli Gencar, Lalu Lintas Terkendali

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.248
    • 0Komentar

    PATI – Dalam rangka Operasi Ketupat Candi (OKC) 2026, Satuan Lalu Lintas Polresta Pati melalui Satgas Kamseltibcar Lantas telah mengintensifkan patroli dan pengaturan lalu lintas. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (15/3/2026) antara pukul 09.00 hingga 12.00 WIB bertujuan memastikan keamanan dan kelancaran pergerakan kendaraan di berbagai titik strategis Kabupaten Pati. Personel melakukan pengawasan di kawasan […]

  • Edy Wuryanto: Jangan Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Wajib Lewat Majelis Disiplin Profesi

    Edy Wuryanto: Jangan Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Wajib Lewat Majelis Disiplin Profesi

    • calendar_month Sel, 16 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.018
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti kasus dokter spesialis anak Ratna Setia Asih yang dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan penjara atas dugaan kelalaian yang mengakibatkan kematian pasien. Edy menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan harus tetap mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar […]

  • Kriminalisasi Jurnalis Zakki Amali Ancaman Bagi Pers Kampus

    Kriminalisasi Jurnalis Zakki Amali Ancaman Bagi Pers Kampus

    • calendar_month Kam, 13 Des 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Pelaporan jurnalis Serat.id Zakki Amali ke polisi karena pemberitaan plagiat Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengancam kebebasan pers mahasiswa yang berada di masing-masing kampus. Alasan asal-asalan pelaporan ke polisi oleh Kepala UPT Humas Unnes saat itu, Hendi Pratama, karena media Serat.id belum memiliki badan hukum dan belum tersertifikasi Dewan Pers, selain juga Zakki belum bersertifikasi […]

  • Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kudus Tahun 2024

    Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kudus Tahun 2024

    • calendar_month Sen, 15 Mei 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Foto : @arfnwr_ Tahukah kamu tentang daerah pemilihan dalam Pemilu 2024 di Kudus dan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Kudus tahun 2024. Sebagai pemilih kamu harus tahu supaya tidak salah dalam memilih calon wakil rakyat. KUDUS – Inilah jumlah daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kudus tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan […]

expand_less