Breaking News
light_mode

Isu Batas Omzet Rp6 Juta, Bapemperda DPRD Pati Tunda Pembahasan Pajak UMKM

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
  • visibility 99.457

PATI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diajukan oleh pihak eksekutif.

Langkah ini diambil karena DPRD belum menerima dokumen kajian maupun hasil survei yang menjadi dasar rencana penerapan kebijakan tersebut.

Ketua Bapemperda DPRD Pati, Danu Ikhsan Hariscandra, menjelaskan bahwa draf Raperda PBJT sebenarnya sudah diserahkan untuk dibahas sekitar dua minggu lalu.

Namun, proses ini ditahan sementara karena berkas pendukung yang dijanjikan belum diserahkan secara resmi.

“Katanya ada kajian, ada survei, dan ada perintah dari Kemendagri. Itu kita dari Bapemperda meminta kajian maupun surat tersebut ke DPRD, namun sampai sekarang belum diserahkan,” ujar Danu saat dikonfirmasi pada Jumat (22/5).

Menurut Danu, pengesahan peraturan daerah ini tidak akan dilakukan sebelum pihak eksekutif menyampaikan hasil evaluasi dan data survei yang sah.

Secara khusus, pembahasan mengenai ketentuan batas omzet sebesar Rp6 juta per bulan sebagai dasar pengenaan pajak juga ditangguhkan.

“Pada dasarnya yang batas omzet Rp6 juta per bulan itu kita tunda terlebih dahulu,” katanya.

Danu menegaskan, penerapan aturan ini dikhawatirkan akan memberatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terlebih di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun.

Ia menilai, angka omzet yang dipatok belum tentu sesuai dengan kondisi riil usaha para pelaku UMKM di lapangan, apalagi dengan rencana tarif tambahan sebesar 10 persen yang kemungkinan akan dibebankan ke konsumen.

“Omzet yang dibebankan ke konsumen, namun kita mengingat daya beli masyarakat akhir-akhir ini menurun, terus omzet pelaku UMKM tidak segitu. Jadi harus ada kajian atau survei yang dilakukan oleh eksekutif terlebih dahulu,” ungkapnya.

Seluruh anggota Bapemperda dikatakan sepakat untuk menuntut kelengkapan data tersebut sebelum melanjutkan pembahasan. Bahkan, sejumlah anggota menolak jika draf aturan ini dipaksakan disahkan tanpa dasar kajian yang jelas.

Sebagai bahan pertimbangan, Bapemperda juga telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penentuan batas omzet dalam aturan PBJT.

Hasilnya, kementerian memberikan kelonggaran agar kebijakan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat di masing-masing daerah.

“Kemendagri menyampaikan menyesuaikan kondisi di daerah. Misal kondisi di daerah itu Rp6 juta ya Rp6 juta, tapi kalau kondisi daerahnya Rp20 juta ya Rp20 juta,” jelasnya.

Dengan merujuk pada panduan tersebut, Danu menilai penentuan batas omzet Rp6 juta masih terlalu berat bagi pelaku usaha di Pati mengingat situasi ekonomi saat ini.

Angka tersebut dinilai akan sangat membebani jika langsung dikenakan tarif pajak 10 persen.

“Kasihan UMKM yang berpenghasilan Rp 6 juta langsung dikenakan 10 persen. Dengan kondisi perekonomian saat ini, angka Rp 6 juta itu sangat membebankan UMKM,” tegas Danu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, sebelumnya telah menyampaikan bahwa dalam rancangan awal yang diajukan, pengenaan pajak baru akan diberlakukan bagi pelaku UMKM yang memiliki pendapatan di atas Rp6 juta per bulan.

“Tentang pajak UMKM. Jadi kita menentukan batas untuk UMKM itu Rp 6 juta,” ujar dia.

Chandra juga membandingkan angka tersebut dengan kebijakan di daerah tetangga dan menyebutkan bahwa batas yang ditetapkan Pati tergolong lebih tinggi.

Sebagai contoh, Kabupaten Rembang menerapkan batas omzet antara Rp1,5 hingga Rp2 juta, sedangkan Kudus berada di angka sekitar Rp4,5 juta.

”Kudus sekitar Rp 4,5 juta. Pati termasuk yang paling tinggi batasnya,” lanjut Chandra.

Menurut penjelasan Chandra, penentuan angka yang lebih tinggi ini justru bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, karena hanya mereka yang beromzet di atas Rp6 juta saja yang nantinya akan dikenakan kewajiban pajak.

Editor: Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Miras Oplosan Kembali Diamankan Satpol PP Jepara

    Miras Oplosan Kembali Diamankan Satpol PP Jepara

    • calendar_month Sel, 18 Sep 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 370
    • 0Komentar

    Sejumlah barang bukti hasil sitaan Satpol PP Jepara JEPARA – Seperti mencabut rumput di pekarangan. Keberadaan minuman keras (miras) oplosan di Kabupaten Jepara tak ada habisnya. Satu disikat, di tempat lain kasus serupa ditemukan lagi. Baru-baru ini aparat Satpol PP kembali mengamankan ratusan liter miras oplosan di dua kecamatan. Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Masyarakat […]

  • Indospace Group Gelar CSR Khitan Massal untuk 30 Anak di Jepara, Wakil Bupati Apresiasi Program Kesehatan Masyarakat

    Indospace Group Gelar CSR Khitan Massal untuk 30 Anak di Jepara, Wakil Bupati Apresiasi Program Kesehatan Masyarakat

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 320
    • 0Komentar

    JEPARA – PT Triconville Indonesia yang merupakan bagian dari Indospace Group Factory Jepara menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa khitan massal untuk 30 anak dari seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, (5/7/2025) di Klinik YAI Medika, RT.28/RW.06, Bawu III, Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Program khitan massal ini merupakan kolaborasi strategis antara […]

  • Anggaran Kendaraan BGN Rp1,39 T Dikritik, Edy Wuryanto: Bukan Prioritas Program Gizi

    Anggaran Kendaraan BGN Rp1,39 T Dikritik, Edy Wuryanto: Bukan Prioritas Program Gizi

    • calendar_month Sen, 13 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.372
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti komposisi belanja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai kurang efisien dan berpotensi menyimpang dari tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, porsi anggaran yang didominasi oleh belanja penunjang, terutama pengadaan kendaraan, menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam menentukan skala prioritas. Berdasarkan data yang ada, alokasi untuk […]

  • Moh Setyadi Resmi Isi Kursi PAW DPRD Pati, Fraksi Golkar Kembali Lengkap

    Moh Setyadi Resmi Isi Kursi PAW DPRD Pati, Fraksi Golkar Kembali Lengkap

    • calendar_month Rab, 30 Sep 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 102.568
    • 0Komentar

    PATI – Moh Setyadi kembali menjadi bagian dari DPRD Kabupaten Pati setelah resmi dilantik sebagai anggota legislatif melalui mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW), Jumat (25/9/2026). Politikus Partai Golkar tersebut mengisi kursi yang sebelumnya ditempati Riyanto, yang meninggal dunia pada 16 April 2026. Dengan dilantiknya Moh Setyadi, komposisi Fraksi Golkar DPRD Pati kembali lengkap. Pelantikan berlangsung di […]

  • Kecolongan di Menit Akhir! Persipa Pati Harus Puas Berbagi Poin dengan Persipura

    Kecolongan di Menit Akhir! Persipa Pati Harus Puas Berbagi Poin dengan Persipura

    • calendar_month Rab, 5 Feb 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 335
    • 0Komentar

    OLAHRAGA – Persipa Pati berhasil menahan imbang Persipura Jayapura dengan skor 1-1 dalam pertandingan babak playoff degradasi Liga 2 2024/2025 di Stadion Mandala, Jayapura, Rabu (5/2/2025). Gol pertama pertandingan dicetak oleh Kenta Hara untuk Persipa Pati pada menit ke-14. Persipa tampil solid dan mampu meredam gempuran tuan rumah hingga menjelang akhir pertandingan. Namun, pada menit […]

  • Ketua Komisi C DPRD Pati Soroti Wacana Pembangunan Museum, Minta Dikaji Berdasarkan Tingkat Kebutuhan

    Ketua Komisi C DPRD Pati Soroti Wacana Pembangunan Museum, Minta Dikaji Berdasarkan Tingkat Kebutuhan

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.961
    • 0Komentar

    PATI – Rencana pembangunan museum cagar budaya yang digagas oleh Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, meminta agar gagasan tersebut dikaji lebih dalam, terutama terkait seberapa mendesak keberadaan fasilitas tersebut dibutuhkan saat ini. Joni menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan […]

expand_less