Respons Arahan Presiden Prabowo, Edy Wuryanto Soroti Pentingnya Kualitas Pendidikan Kedokteran

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengimbau pemerintah untuk bersikap cermat dalam menetapkan kebijakan penambahan fakultas kedokteran (FK) baru sebagai upaya mengatasi kekurangan dokter di negeri ini.

Menurutnya, upaya untuk mencapai target kuantitas tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan aspek kualitas pendidikan dokter, kebutuhan akan tenaga spesialis, serta akses masyarakat terhadap pendidikan kedokteran.

Keterangan ini disampaikan Edy sebagai tanggapan terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan proses penambahan fakultas kedokteran dan peningkatan kapasitas penerimaan mahasiswa FK.

Presiden menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan lebih dari 100.000 dokter, sehingga diperlukan langkah yang luar biasa untuk mengatasinya.

“Menambah program studi kedokteran umum harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita hanya mengejar jumlah, tetapi kualitas dokter dan layanan kesehatan justru terabaikan,” ujar Edy.

Politisi dari PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan fakultas kedokteran baru bukanlah hal yang dapat dilakukan secara instan. Diperlukan ekosistem pendidikan yang komprehensif, mulai dari dosen yang memiliki kualifikasi sesuai standar, rumah sakit pendidikan yang memadai, hingga sistem pembinaan klinik yang memenuhi persyaratan.

“Ini bukan sekadar membuka prodi, tapi membangun ekosistem pendidikan kedokteran yang kompleks dan mahal,” tegasnya.

Menurut data Konsil Kesehatan Indonesia, saat ini terdapat sekitar 279 ribu dokter yang telah teregistrasi—meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis—untuk melayani sekitar 287 juta penduduk Indonesia.

Secara skala nasional, rasio dokter telah mendekati standar minimal yang ditetapkan, namun permasalahan serius masih muncul terkait kekurangan dokter spesialis dan ketidakseimbangan distribusi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Oleh karena itu, Edy menilai bahwa solusi untuk memenuhi kebutuhan dokter nasional tidak dapat hanya terfokus pada pembukaan FK baru secara berlebihan.

“Yang paling mendesak justru pendidikan tenaga medis level spesialis. Kita butuh pembukaan program pendidikan dokter spesialis, baik berbasis universitas maupun rumah sakit pendidikan, terutama untuk menjawab kebutuhan di daerah 3T,” kata Legislator yang mewakili Dapil Jawa Tengah III ini.

Selain masalah kualitas dan spesialisasi, Edy juga menyoroti permasalahan tingginya biaya pendidikan kedokteran. Menurutnya, tanpa adanya intervensi dari negara, penambahan FK baru justru berpotensi memperkuat kapitalisasi dalam pendidikan kedokteran yang hanya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas.

“Kalau FK terus ditambah tapi biaya kuliahnya mahal, kita sedang menciptakan ketidakadilan baru. Anak-anak dari keluarga tidak mampu akan makin sulit menjadi dokter,” ujarnya.

Edy mengusulkan agar setiap kebijakan mengenai pembukaan FK dan penambahan kuota mahasiswa selalu diimbangi dengan pengendalian biaya pendidikan, serta peningkatan pemberian beasiswa khusus untuk pendidikan kedokteran bagi masyarakat menengah ke bawah.

Ia menilai bahwa langkah Presiden dalam menambah anggaran untuk riset hingga Rp4 triliun patut mendapatkan apresiasi, namun seharusnya diikuti dengan alokasi anggaran yang serius untuk beasiswa pendidikan kedokteran.

“Rasio dokter tidak akan tercapai kalau akses masuk pendidikan kedokteran tidak diperluas. Tugas pemerintah adalah memastikan biaya kuliah terjangkau dan beasiswa tersedia bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin menjadi dokter,” tuturnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Edy, akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar upaya pemenuhan kebutuhan dokter nasional dapat berjalan dengan seimbang antara aspek kuantitas, kualitas, pemerataan distribusi di berbagai wilayah, dan keadilan dalam akses pendidikan. Dengan demikian, diharapkan upaya ini benar-benar memberikan dampak positif pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Editor: Arif