Breaking News
light_mode

Sedih Ribuan Honorer K2 di Pati Tak Bisa Ikut CPNS karena Ini

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kam, 1 Nov 2018
  • visibility 178
Ribuan guru honorer K2 dari seluruh Indonesia melakukan aksi di Jakarta


PATI – Ribuan honorer K2 di Kabupaten Pati harus gigit jari. Batasan usia 35
tahun pada persyaratan seleksi CPNS memupuskan harapan mereka untuk menjadi PNS. Hasilnya, dari 1.156 tenaga honorer K2 Pati,
yang dapat mengikuti seleksi CPNS hanya 52. Untuk itu puluhan perwakilannya
bertolak ke Jakarta untuk ikut aksi bersama dengan honorer K2 lainnya di
Indonesia.
Salah satu Koordinator
Forum Honorer K2 di Pati Yogo menuturkan, peraturan maksimal usia 35 tahun ini
sangat mengesampingkan peranan K2 selama ini. Dari 1.156 orang tenaga honorer
K2, yang dapat mengikuti seleksi CPNS di Pati hanya 52 saja. Sedangkan lainnya
tak bisa karena sudah berusia 35 keatas.
“Tenaga honorer K2 ya
sebagian besar memang sudah berusia 35 tahun keatas karena kami telah puluhan
tahun mengabdi selama ini. Dengan adanya aksi ke Istana Jakarta bersama honorer
lainnya, kami ingin meminta penjelasan dan mempertanyakan kepada pemerintah
tentang aturan yang membatasi usia,” jelasnya.
Diangkat PNS
Yogo mengatakan, selain
mempertanyakan batasan usia, tenaga K2 ingin diangkat menjadi PNS tanpa tes.
Tuntutan itu sudah dilakukan selama ini namun belum ada jawaban dari
pemerintah. Aksi bersama tenaga K2 lainnya itu menginginkan supaya keluhan
direspon oleh presiden.
Sementara itu
Koordinator Forum Honorer K2 lainnya di Pati, Ridwan menambahkan, ada 50
perwakilan honorer Pati yang ikut demo ke Jakarta hari ini (30/10/2018). Untuk itu
kemarin perwakilan K2 Pati berkumpul melakukan doa bersama dan mulai bertandang
ke Jakarta untuk bergabung dengan K2 lainnya dari seluruh Indonesia hari ini.
“Yang mengikuti aksi
memperjuangkan nasib ke Istana Jakarta tenaga honorer K2 dan non K2. Kami ingin
memperjuangkan nasib kami tertuama menolak kebijakan pembatasn usia pada
seleksi CPNS dan meminta kesejahteraan untuk honorer yang selama ini sudah
mengabdi,” tuturnya. (hus)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PWI Kudus Apresiasi Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik

    PWI Kudus Apresiasi Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Sel, 6 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Para penerima penghargaan PWI Kudus KUDUS – PWI Kabupaten Kudus memberikan apresiasi khusus kepada sepuluh OPD, lembaga, instansi pemerintah dan swasta, termasuk pelaku wisata yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. PWI Kudus Award diberikan berbarengan dengan Sosialisasi UU Pers dan Literasi Media, Kamis (1/12/2022). Keterbukaan informasi publik menjadi tuntutan saat […]

  • Edy Wuryanto Minta Pemerintah Lakukan Pembenahan Menyeluruh Penanganan Campak

    Edy Wuryanto Minta Pemerintah Lakukan Pembenahan Menyeluruh Penanganan Campak

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.993
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan bahwa angka penurunan kasus campak sebesar 93 persen yang disampaikan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan kewaspadaan. Pada awal tahun ini, tercatat sebanyak 2.220 kasus penyakit tersebut. Menurutnya, pencapaian penurunan kasus perlu ditelaah secara cermat mengingat tren penurunan target imunisasi dasar selama beberapa tahun […]

  • Edy Wuryanto Soroti Ketimpangan Upah Minimum dengan KHL yang Melebar

    Edy Wuryanto Soroti Ketimpangan Upah Minimum dengan KHL yang Melebar

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.702
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketimpangan yang semakin lebar antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi perhatian serius Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto. Hal tersebut dikemukakannya dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan, di mana ia menyoroti urgensi penanganan masalah ini. Menurut Edy, negara memiliki kewajiban berdasarkan konstitusi untuk menjamin kesejahteraan pekerja seluruh Indonesia. Ia […]

  • Festival #SeAbadPram: Sebuah Perayaan untuk Sang Maestro Sastra Indonesia

    Festival #SeAbadPram: Sebuah Perayaan untuk Sang Maestro Sastra Indonesia

    • calendar_month Kam, 23 Jan 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 253
    • 0Komentar

    , JAKARTA – Peringatan seabad kelahiran Pramoedya Ananta Toer, sastrawan Indonesia ternama, akan dirayakan dalam sebuah festival akbar bertajuk #SeAbadPram di Blora, Jawa Tengah, kota kelahiran sang maestro. Festival yang berlangsung selama tiga hari, 6-8 Februari 2025, ini merupakan inisiatif gerakan pekerja kreatif lintas generasi untuk menghidupkan dan menyebarluaskan pemikiran, semangat, dan nilai-nilai dalam karya-karya […]

  • Kabupaten Pati Sabet Juara Umum MTQ Pelajar Jateng 2018

    Kabupaten Pati Sabet Juara Umum MTQ Pelajar Jateng 2018

    • calendar_month Rab, 21 Nov 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Para peserta MTQ Pelajar Jawa Tengah asal Kabupaten Pati  PATI – Kafilah Kabupaten Pati berhasil meraih anugrah sebagai juara umum dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar tingkat Jawa Tengah. Kepastian itu didapat setelah kontingen Bumi Mina Tani ini mengumpulkan total 18 angka prestasi. Dengan begitu, kontingen Kabupaten Pati berhasil mempertahankan prestasi juara umum untuk […]

  • Dana BOS Hampir Rp1 Miliar, Komisi D Pertanyakan Masih Ada Iuran di SMPN 1 Tayu

    Dana BOS Hampir Rp1 Miliar, Komisi D Pertanyakan Masih Ada Iuran di SMPN 1 Tayu

    • calendar_month Jum, 17 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.538
    • 0Komentar

    PATI – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Tayu menjadi sorotan tajam Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Hal ini menyusul adanya keluhan wali murid terkait pungutan biaya yang dinilai memberatkan, padahal sekolah dinilai telah menerima anggaran cukup besar. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan hal tersebut usai […]

expand_less