Perubahan APBD 2026 Tambah Rp61 Miliar untuk Infrastruktur, PAD Diminta Dioptimalkan

PATI – Anggaran untuk sektor infrastruktur Kabupaten Pati mendapat tambahan sekitar Rp61 miliar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tambahan tersebut salah satunya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan yang telah masuk dalam rencana APBD murni 2026.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati dengan agenda persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026, Jumat (18/9/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Pati tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan setelah Pemkab Pati menyampaikan nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2026.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, tambahan anggaran infrastruktur diperlukan untuk menutup kebutuhan pembiayaan sejumlah pekerjaan jalan yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBD murni.

“Ada penambahan infrastruktur sekitar Rp 61 miliar. Itu untuk meng-cover pembangunan jalan yang sudah direncanakan di APBD murni,” kata Ali.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemkab Pati telah merencanakan pembiayaan sejumlah pekerjaan infrastruktur melalui pinjaman dari bank daerah. Namun, jumlah pinjaman yang terealisasi lebih rendah dibandingkan pengajuan awal.

Pemkab Pati sebelumnya mengajukan pinjaman sebesar Rp90 miliar, tetapi dana yang dapat dicairkan hanya sekitar Rp67 miliar. Kondisi tersebut membuat masih terdapat kebutuhan anggaran untuk membiayai sejumlah pekerjaan yang telah direncanakan.

Kekurangan pembiayaan kemudian diakomodasi melalui Perubahan APBD 2026. Dengan tambahan anggaran tersebut, program perbaikan jalan yang telah disiapkan sejak awal tahun diharapkan dapat tetap berjalan.

DPRD Dorong Efisiensi Anggaran

Selain membahas tambahan anggaran infrastruktur, Ali juga menyoroti kondisi fiskal daerah menyusul berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam mengelola anggaran.

“Kita harus mengoptimalkan APBD secara efektif dan efisien karena memang ada pengurangan DAU dari pusat,” ujarnya.

Untuk menjaga kemampuan keuangan daerah, DPRD Pati juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ali menyebut masih ada sejumlah sumber pendapatan yang dapat digali dan dioptimalkan.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), retribusi parkir, dan pajak reklame. Namun, upaya meningkatkan PAD tersebut diingatkan agar tidak berdampak pada bertambahnya beban masyarakat.

“Optimalisasi PAD yang penting jangan membebani masyarakat Pati. Masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan untuk pendapatan daerah,” tegasnya.

Menurut Ali, tambahan penerimaan daerah tidak selalu harus berasal dari satu sektor dengan nilai besar. Peningkatan dari berbagai sumber, meskipun nominalnya relatif kecil, apabila dilakukan secara konsisten dapat terakumulasi menjadi penerimaan yang lebih besar.

“Sedikit-sedikit kita kumpulkan, nanti akan banyak,” pungkasnya.

(adv)

Editor : Arif