BUMDes Pati Jadi Rujukan DPRD Tuban
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kam, 28 Feb 2019
- visibility 101
 |
| Anggota Komisi A DPRD Tuban ketika berkunjung ke DPRD Pati |
PATI – Komisi
A DPRD Tuban melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pati Rabu (27/2/2019).
Kunjungan itu dilakukan untuk belajar
mengenai pengentasan kemiskinan di daerah. Melalui program (Badan Usaha Milik
Desa) BUMDes. Dimana hampir 100 persen desa di Pati memiliki usaha tersebut.
A DPRD Tuban melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pati Rabu (27/2/2019).
Kunjungan itu dilakukan untuk belajar
mengenai pengentasan kemiskinan di daerah. Melalui program (Badan Usaha Milik
Desa) BUMDes. Dimana hampir 100 persen desa di Pati memiliki usaha tersebut.
Ketua
Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto menyebut, daerahnya saat ini masih
menempati urutan kelima teratas wilayah miskin di Jawa Timur. Padahal, kondisi
alam Bumi Ronggolawe tersebut memiliki potensi besar. Misalnya kawasan laut. Belum
lagi d itopang dengan adanya dana desa.
Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto menyebut, daerahnya saat ini masih
menempati urutan kelima teratas wilayah miskin di Jawa Timur. Padahal, kondisi
alam Bumi Ronggolawe tersebut memiliki potensi besar. Misalnya kawasan laut. Belum
lagi d itopang dengan adanya dana desa.
”Nah
kami kesini ingin belajar tentang BUMDes, untuk bisa meningkatkan perekonomian
masyarakat di desa-desa. Dan yang terpenting desa-desa yang menjadi kantong
kemiskinan bisa terentaskan melalui adanya BUMDes,” harapnya.
kami kesini ingin belajar tentang BUMDes, untuk bisa meningkatkan perekonomian
masyarakat di desa-desa. Dan yang terpenting desa-desa yang menjadi kantong
kemiskinan bisa terentaskan melalui adanya BUMDes,” harapnya.
Rombongan
anggota DPRD ini diterima langsung oleh Sekretrais DPRD Pati Bambang Santoso,
serta Kepala Bidang BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aris
Haryono.
anggota DPRD ini diterima langsung oleh Sekretrais DPRD Pati Bambang Santoso,
serta Kepala Bidang BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aris
Haryono.
Aris
Haryono menjelaskan, bahwa Kabupaten Pati yang mempunyai desa 401 sudah 100
persen membentuk BUMDes. Dilihat dari sisi jumlah, Pati memang terbesar, tapi
dari sisi kualitas juga masih harus lebih ditingkatkan.
Haryono menjelaskan, bahwa Kabupaten Pati yang mempunyai desa 401 sudah 100
persen membentuk BUMDes. Dilihat dari sisi jumlah, Pati memang terbesar, tapi
dari sisi kualitas juga masih harus lebih ditingkatkan.
Sebab,
dari jumlah BUMDes sebanyak itu, 310 di antaranya masih dalam klasifikasi
dasar, 90 lainnya berkembang dengan kegiatan usaha berupa koperasi,
simpan-pinjam, travel, agen BRIlink, pengelolaan sampah. Khusus yang disebut
terakhir, ada di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso.
dari jumlah BUMDes sebanyak itu, 310 di antaranya masih dalam klasifikasi
dasar, 90 lainnya berkembang dengan kegiatan usaha berupa koperasi,
simpan-pinjam, travel, agen BRIlink, pengelolaan sampah. Khusus yang disebut
terakhir, ada di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso.
Sedangkan
kegiatan BUMdes lainnya, lanjut Aris Haryono, ada juga perdagangan, dan
peternakan yang meliputi usaha penggemukan sapi maupun kambing. Untuk satu
BUMDes yang sudah benar-benar maju, yaitu BUMDes Kletek, Kecamatan Pucakwangi
yang mempunyai banyak kegiatan usaha, termasuk mengelola objek wisata desa.
kegiatan BUMdes lainnya, lanjut Aris Haryono, ada juga perdagangan, dan
peternakan yang meliputi usaha penggemukan sapi maupun kambing. Untuk satu
BUMDes yang sudah benar-benar maju, yaitu BUMDes Kletek, Kecamatan Pucakwangi
yang mempunyai banyak kegiatan usaha, termasuk mengelola objek wisata desa.
Sampai
akhir 2018 lalu, aset yang dimiliki BUMDes terslebut mencapai Rp 1 miliar sehingga
bisa memberikan laba keuntungan kepada desa lebih dari Rp 50 juta. ”Hal itu
harus dilakukan, karena modal BUMDes yang bersangkutan berasal dari bantuan
dana desa. Ini yang harus dilakukan oleh desa-desa lainnya juga,” jelasnya.
(hus)
akhir 2018 lalu, aset yang dimiliki BUMDes terslebut mencapai Rp 1 miliar sehingga
bisa memberikan laba keuntungan kepada desa lebih dari Rp 50 juta. ”Hal itu
harus dilakukan, karena modal BUMDes yang bersangkutan berasal dari bantuan
dana desa. Ini yang harus dilakukan oleh desa-desa lainnya juga,” jelasnya.
(hus)
- Penulis: Redaksi
