DPRD Perjuangkan Penyesuaian Honor, P3K Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Sel, 5 Mei 2026
- visibility 98.524
Audiensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K paruh waktu.
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mendesak adanya penyesuaian besaran honor bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K paruh waktu.
Besaran yang diterima saat ini dinilai masih terlalu rendah dan jauh dari standar layak, sehingga perlu segera ditinjau ulang.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, usai menggelar audiensi bersama perwakilan tenaga P3K paruh waktu.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan penghasilan menjadi isu utama yang disampaikan dan dikeluhkan oleh para tenaga kerja tersebut.
“Keluhan utama tadi soal honor. Selama ini ada yang hanya menerima Rp500 ribu, bahkan ada yang kurang. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, politisi dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pihaknya akan berjuang keras agar terjadi peningkatan yang signifikan.
Target yang ditetapkan adalah agar honor mereka naik hingga mendekati atau mencapai angka Rp1 juta. Meski jika kemampuan keuangan daerah belum memadai untuk memenuhi target tersebut sekaligus, kenaikan tetap harus dilakukan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dalam kondisi saat ini.
“Kami akan dorong agar bisa naik minimal Rp1 juta. Jika kondisi anggaran belum memungkinkan, setidaknya harus ada kenaikan. Tidak bisa dibiarkan seperti sekarang,” tegasnya.
Bambang menekankan bahwa peran tenaga P3K paruh waktu, khususnya yang bertugas di bidang pendidikan dan kesehatan, sangat vital.
Mereka menjadi garda terdepan dan ujung tombak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan mereka adalah hal mutlak, karena kondisi ekonomi yang kurang baik dikhawatirkan akan berpengaruh langsung terhadap semangat kerja dan kualitas layanan yang diberikan.
“Mereka merupakan ujung tombak pelayanan, terutama guru dan tenaga kesehatan. Jika kesejahteraannya tidak diperhatikan, tentu akan berdampak pada kualitas layanan,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Pati akan terus mengawal pembahasan ini dan memastikan perbaikan kesejahteraan tenaga P3K paruh waktu dimasukkan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan dan penetapan kebijakan serta anggaran daerah di masa mendatang.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
