DPRD Pati Dorong Kebijakan Berpihak pada Masyarakat Lewat Perubahan APBD 2026
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Sel, 15 Sep 2026
- visibility 102.176
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang salah satu agendanya membahas Raperda tentang bantuan hukum bagi kelompok rentan.
PATI – DPRD Kabupaten Pati kembali menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan penganggaran daerah dan pembentukan regulasi. Salah satu agenda utama yakni penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Dalam paripurna tersebut, pembahasan perubahan APBD 2026 juga diikuti dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Pati terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
Selanjutnya, Bupati Pati menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya disampaikan dalam rangka pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain persoalan anggaran, rapat paripurna juga membahas sektor legislasi. DPRD Kabupaten Pati menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk ditetapkan sebagai Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pati.
Ketua DPRD Kabupaten Pati H. Ali Badrudin, SE, menyampaikan bahwa rangkaian paripurna tersebut merupakan bagian dari proses bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan serta merumuskan kebijakan di tingkat daerah.
“Rapat paripurna ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pati,” kata Ali.
Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam memastikan proses pembangunan berjalan dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Pembahasan perubahan APBD maupun penyusunan regulasi mengenai bantuan hukum diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Pati.
Ali menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk mengawal berbagai program pembangunan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan daerah.
“Bersama mengawal pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Pati,” pungkasnya.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
