Bahas Masalah Infrastruktur Jalan, Komisi C DPRD Pati Jadwalkan Pemanggilan DPU

PATI – Untuk mendapatkan kejelasan terkait sejumlah persoalan di lapangan, Komisi C DPRD Kabupaten Pati akan segera memanggil jajaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati.

Pemanggilan ini dilakukan guna membahas kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan, sekaligus menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang sebelumnya sempat terhenti.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menjelaskan bahwa dalam rapat terdahulu, Kepala DPU berhalangan hadir, sehingga penjelasan mendalam mengenai penyebab keterlambatan berbagai proyek belum dapat disampaikan secara rinci dan menyeluruh.

Selain itu, pihak legislatif juga akan mengkonfirmasi laporan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan material aspal, yang disebut-sebut menjadi faktor utama yang memperlambat jalannya pekerjaan di lapangan.

Joni juga mendorong adanya perubahan standar teknis pembangunan jalan di Pati. Ia menyarankan agar pembangunan lebih memprioritaskan sistem betonisasi ketimbang pengaspalan, khususnya di daerah-daerah yang sering mengalami genangan air atau banjir.

“Kita hitung nanti supaya kalau aspal kan kebanyakan cepat hancur. Kalau pakai cor kelihatannya lebih awet, seperti contoh di Jembatan Sampang ke arah Gelonggong yang aman bertahun-tahun meski terendam air. Itu harusnya jadi role model standarnya,” ujarnya.

Namun demikian, ia menyadari bahwa penerapan standar baru ini tidak bisa dilakukan secara serentak, melainkan harus dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD serta skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, menyampaikan bahwa saat ini seluruh pelaksanaan pekerjaan masih menunggu proses revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penyesuaian ini dilakukan sebagai dampak dari naiknya harga BBM dan bahan material konstruksi.

“Pekerjaan masih menunggu revisi RAB. Kami berharap dalam waktu maksimal dua minggu sudah siap,” kata Hasto.

Ia menambahkan, begitu dokumen anggaran rampung diperbaiki, proses pengerjaan akan langsung dimulai sehingga kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat di berbagai titik dapat segera diperbaiki.

Tahun ini, melalui anggaran APBD murni, pemerintah daerah telah merencanakan perbaikan dan pembangunan di sekitar 77 titik ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

(adv)

Editor : Arif