Breaking News
light_mode

Ribuan Kader Ansor-Banser Ikut Apel Patriotisme dan Kemah Bakti di Jepara

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
  • visibility 172

JEPARA – Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin, menyerukan seluruh kader Ansor dan Banser untuk menjadi penolong bagi umat, daerah, dan bangsa.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Apel Patriotisme dan Kemah Bakti di GOR Al-Fitroh, Desa Watu Aji, Jepara, Sabtu (3/5/2025).

“Ansor artinya penolong. Maka tolonglah saudara-saudaramu, tolonglah desamu, dan tolonglah negaramu,” tegas Addin di hadapan ribuan kader.

Ia menekankan pentingnya budaya tolong-menolong, mulai dari tingkat RT hingga pemerintahan daerah.

“Jika kalian jadi RT, tolonglah tetanggamu. Jika jadi petinggi, tolonglah desamu. Kalau jadi anggota legislatif atau kepala daerah, tolonglah daerahmu,” harapnya.

Addin juga menjelaskan peran Banser sebagai Barisan Ansor Serbaguna yang siap siaga 24 jam.

“Banser itu artinya serbaguna. Ketika Ansor kita, kyai kita, NU kita, bahkan negara kita membutuhkan, maka Banser harus siap,” ujarnya.

Ia mencontohkan berbagai satuan tugas Banser, seperti Bagana (Banser Tanggap Bencana), Basada (Banser Husada), dan Balantas (Banser Lalu Lintas), sebagai bukti kesiapsiagaan tersebut.

Lebih lanjut, Addin mengajak Banser aktif dalam pembangunan desa, terutama sektor pangan.

“Banser Ansor harus siap menjadi penyuluh pangan. Pangan terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa mayoritas kader NU, termasuk Ansor dan Banser, berada di desa.

“Jika desa-desa sejahtera, maka Indonesia akan sejahtera. Kita tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus terlibat sepenuhnya membangun Nusantara,” tandasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Bupati Jepara Mas Wiwit, Wakil Bupati Jepara Gus Hajar, Bupati Pati Sudewo, dan sejumlah pimpinan organisasi lainnya. Kehadiran mereka semakin mengukuhkan komitmen bersama dalam membangun bangsa.

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pesan Anggota DPRD Pati Danu Ikhsan Jelang Penetapan Calon Bupati: Tetap Jaga Kondusivitas!

    Pesan Anggota DPRD Pati Danu Ikhsan Jelang Penetapan Calon Bupati: Tetap Jaga Kondusivitas!

    • calendar_month Ming, 22 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 94
    • 0Komentar

    PATI – Jelang penetapan tiga bakal calon bupati dan wakil bupati Pati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, anggota DPRD Kabupaten Pati, Dhanu Ikhsan Hariscandra, mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama masa Pilkada. “Saya berharap pesta demokrasi yang akan datang berjalan lancar dan berlangsung dengan damai,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut. Ia menilai situasi […]

  • Pemkab Pati Lakukan Antisipasi Banjir dengan Normalisasi Sungai Sentul

    Pemkab Pati Lakukan Antisipasi Banjir dengan Normalisasi Sungai Sentul

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 165
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi risiko banjir menjelang musim penghujan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengerukan atau normalisasi sungai di beberapa titik yang berpotensi meluap, termasuk Sungai Sentul di Kecamatan Jakenan. Bupati Pati, Sudewo, mengungkapkan hal ini saat melakukan monitoring di dua lokasi pengerukan sungai, yaitu di Desa […]

  • DPRD Pati Dorong Pemkab Kembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Seni Pertunjukan

    DPRD Pati Dorong Pemkab Kembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Seni Pertunjukan

    • calendar_month Ming, 20 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 133
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di sektor seni pertunjukkan. Hal ini sejalan dengan penetapan seni pertunjukkan sebagai Sub Sektor Unggulan dalam pengembangan ekonomi kreatif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenkraf RI). “Kami sebagai anggota legislatif sangat mendorong dan mengapresiasi langkah ini, […]

  • Status Tanggap Darurat Bencana di Pati Diperpanjang Hingga 6 Februari 2026

    Status Tanggap Darurat Bencana di Pati Diperpanjang Hingga 6 Februari 2026

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.619
    • 0Komentar

    PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, pada hari Sabtu, 24 Januari 2026, telah menandatangani Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0062 Tahun 2026. Keputusan tersebut mengatur tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam yang mencakup Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Pati tahun ini. Informasi ini disampaikannya saat […]

  • Innocent Voice Gelar Hearing & Sharing Session Jelang Rilis Album Baru

    Innocent Voice Gelar Hearing & Sharing Session Jelang Rilis Album Baru

    • calendar_month Ming, 28 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 113
    • 0Komentar

    KUDUS – Band metalcore asal Kudus, Innocent Voice, mengadakan acara Hearing & Sharing Session sebagai bagian dari perayaan perilisan album terbaru mereka. Acara ini akan digelar di Side Culture Bedjagan, Sabtu (27/9/2025), mulai pukul 19.00 WIB dan terbuka gratis untuk semua penggemar musik. Acara bertajuk “Bedah Karya Single” ini akan mengajak para penggemar untuk mendengarkan […]

  • Edy Wuryanto Tegaskan Kesejahteraan Buruh Bukan Beban Pengusaha Semata

    Edy Wuryanto Tegaskan Kesejahteraan Buruh Bukan Beban Pengusaha Semata

    • calendar_month Jum, 19 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.139
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 mendapatkan penolakan dari kelompok buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan rencana penyelenggaraan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara pada hari Jumat, 19 Desember 2025. Mereka menentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang dinilai kurang melibatkan serikat pekerja dan berpotensi mengurangi kedudukan prinsip kebutuhan […]

expand_less