Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Relokasi PKL, Wajah Baru untuk Pati Lebih Rapi

Relokasi PKL, Wajah Baru untuk Pati Lebih Rapi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 16 Jan 2019
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
Bupati tinjau lokasi relokasi


PATI – PKL yang saat ini masih berjualan di zona merah seperti di Alun-alun Simpanglima Pati bakal direlokasi. Pemkab Pati menargetkan relokasi bakal dilakukan awal Februari tahun 2019 ini. Terkait relokasi PKL ke area TPK Perhutani KPH Pati, pemerintah menggelar sosialisasi pagi kemarin di Pendapa Kabupaten Pati. Rencana relokasi ini pun diyakini akan membuat tata kota di Kabupaten Pati lebih rapi dan menambah keindahan kota.
Sekitar 400 PKL yang
menempati zona merah dikumpulkan untuk diberikan arahan sekaligus pengertian tentang
relokasi PKL tersebut. Rencana awal Februari relokasi dilaksanakan.
Bupati
Haryanto menegaskan, relokasi tersebut merupakan kepedulian pemerintah untuk ngrumat PKL selain menjalankan Perda
Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Bukan
untuk menyengsarakan dengan melakukan relokasi. Sebeb, seperti yang sudah
berulang kali digembar-gemborkan, pemkab telah menyediakan tempat yang dinilai
sangat layak dan juga menguntungkan bagi pedagang.
”Kami
sudah siapkan tempat yang baik, strategis berada di tengah kota. Fasilitas
sudah terpenuhi. Tempat, tenda, fasilitas kamar mandi, maupun tempat parkir
tersedia. Ini untuk menunjang bisnis PKL. Selain itu jam operasional juga
dibebaskan. Dari semula di zona merah hanya waktu malam saja, saat menempati
tempat baru, PKL bisa bebas berjualan sejak pagi hingga malam hari,” jelas
bupati yang ditemani Wakil Bupati Saiful Arifin dan OPD terkait.
Sosialisasi relokasi
Mengenai
kekhawatiran sepi pembeli, pihaknya juga berjanji bakal memperbanyak menaruh
even di tempat tersebut. Bahkan akan menggratiskan pajak dan retribusi PKL
selama tiga bulan pertama. ”Minimal tiga bulan pertama kami bebaskan mereka.
Kami juga akan terus melakukan evaluasi setelah di tempati,” papar Bupati
Haryanto.
Langkah relokasi PKL ke sebuah tempat, yang disebut sebagai pusat PKL diyakini akan membuat wajah Kabupaten Pati menjadi lebih rapi. PKL seperti yang ditulis Historia.id, memiliki citra yang kurang baik. Keberadaan PKL sering menimbulkan masalah kekumuhan dan dianggap merusak keindahan kota. 
“Memasuki 1960-an, cap PKL kian buruk. Beberapa alasannya, menurut Mayapada 15 Januari 1968, PKL dianggap merusak keindahan kota, cara dagangnya primitif, dan bikin malu negara jika tamu asing datang. Tapi sebagian kalangan membela mereka. “Sebagian dari pedagang-pedagang kita baru mampu berkaki lima,” tulis Mayapada, seperti yang dikutip dari Historia.id. PKL bikin kumuh. 
Seperti yang diketahui, keberadaan PKL di alun-alun misalnya memang kerap membuat lalu lintas menjadi padat, cenderung semrawut. Selain itu, dengan direlokasinya PKL ini, bupati berencana akan melakukan penataan kawasan alun-alun agar lebih indah dan benar-benar menjadi ruang publik yang bisa diakses siapapun. (hus)
  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pati Dukung Program Panen 10 Ton GKP Per Hektar

    DPRD Pati Dukung Program Panen 10 Ton GKP Per Hektar

    • calendar_month Kam, 24 Apr 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1
    • 0Komentar

    PATI – Program Pemerintah Kabupaten Pati yang menargetkan hasil panen minimal 10 ton gabah kering panen (GKP) per hektar mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menyatakan program ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. “Kami mendukung program-program yang dicanangkan pemerintah pusat, dan […]

  • Jepara Raih Kota Layak Anak Kategori Pratama

    Jepara Raih Kota Layak Anak Kategori Pratama

    • calendar_month Sel, 24 Jul 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Bupati Jepara Ahmad Marzuqi meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama. SUMBER FOTO : DISKOMINFO JEPARA  JEPARA – Pemerintah kabupaten Jepara mendukung penuh langkah yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Terbukti, hasil komitmen pemerintah dalam hal dibuktikan dengan kembali meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan […]

  • Anggota DPRD Pati Prihatin atas Fenomena Sound Horeg yang Meresahkan Warga

    Anggota DPRD Pati Prihatin atas Fenomena Sound Horeg yang Meresahkan Warga

    • calendar_month Kam, 24 Apr 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menyoroti fenomena sound horeg yang marak digunakan dalam karnaval keliling kampung. Beliau mengungkapkan keprihatinannya atas dampak negatif yang ditimbulkan, terutama keresahan warga. “Saya merasa ikut prihatin dan sungguh menyayangkan, karena ini juga tidak mencerminkan kearifan lokal sama sekali. Seharusnya dalam pesta apapun yang berbentuk karnaval harus lebih mengutamakan […]

  • Bus Tingkat PR Sukun, Sebuah Lambang Kejayaan ?

    Bus Tingkat PR Sukun, Sebuah Lambang Kejayaan ?

    • calendar_month Sab, 16 Jan 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Tampak samping belakang body bus tingkat PR Sukun/ Instagram Laksana Bus tingkat berwarna biru tua itu mencuri perhatian publik. Khususnya di kalangan bus mania. Dari foto-foto dan video yang tersebar di sosial media, orang pasti akan berdecak kagum melihat penampakan bus itu. KUDUS – Panjangnya 14,5 meter, tinggi 5,1 meter dan lebarnya 2,5 meter. Tampak […]

  • Ilustrasi freepik 

    Kabar Gembira Dana Desa Naik Sampai 2 Miliar

    • calendar_month Sel, 4 Jul 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Ilustrasi freepik JAKARTA – Angin segar bagi pembangunan desa agar lebih baik lagi, sebab DPR dalam rapat badan legislasi revisi UU Desa telah disepakati kenaikan dana desa menjadi 20 persen. Sehingga tiap desa nantinya bisa mendapat dana desa sampai 2 miliar. Diketahui Rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa […]

  • Kebersamaan TNI dan Warga Warnai Pembetonan Jalan

    Kebersamaan TNI dan Warga Warnai Pembetonan Jalan

    • calendar_month Sab, 14 Apr 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1
    • 0Komentar

     PATI – Satgas TMMD Reguler ke 101 terus melanjutkan kerja bakti betonisasi di Jalan Dukuh Selowire. Para Satgas TMMD bekerja secara gotong royong bersama warga sekitar. Pada kegiatan fisik TMMD ke 101 ini, pembetonan menjadi salah satu kegiatan yang difokuskan untuk pembangunan Desa Godo. Total pembetonan jalan menuju Dukuh Selowire sepanjang 1.700 meter. Pengerjaannya melibatkan Satgas […]

expand_less