Komisi B DPRD Pati Dorong Pembentukan Regulasi Khusus BBM Solar Bagi Nelayan
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month 23 jam yang lalu
- visibility 98.930
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit
PATI – Isu ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi kalangan nelayan masih menjadi sorotan utama dan mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Pihak legislatif mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membahas dan menyusun peraturan terkait penyediaan solar khusus nelayan, guna menjamin kelangsungan operasional mereka saat melaut.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, di kawasan dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, pada Sabtu (16/5).
Menurut Mukit, dirinya bersama para nelayan yang beraktivitas di sepanjang pesisir Sungai Juwana telah lama menyuarakan kebutuhan mendesak akan adanya pasokan solar khusus untuk nelayan. Namun, hingga saat ini aspirasi tersebut belum mendapatkan tanggapan berupa pembahasan maupun realisasi nyata dari pihak Pemerintah Pusat.
“Kami bersama para nelayan di pesisir Sungai Juwana sudah menyuarakan terkait adanya BBM solar khusus nelayan. Namun hingga kini belum ada pembahasan serta realisasi dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Ia memaparkan, kenaikan harga BBM jenis non-subsidi yang saat ini dibanderol mencapai Rp30 ribu per liter sangat memberatkan, terutama bagi kapal-kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT).
Kondisi ini semakin berat mengingat kebutuhan bahan bakar menempati porsi terbesar dalam biaya yang harus dikeluarkan untuk berlayar.
“Harga Rp30 ribu per liter tidak sebanding dengan hasil pendapatan nelayan. Biaya operasional nelayan sekitar 70 persen digunakan untuk BBM,” katanya.
Oleh sebab itu, Mukit sangat berharap kehadiran perwakilan DPR RI di lokasi ini dapat menjadi jembatan aspirasi agar suara nelayan segera didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui penyusunan aturan khusus.
“Saya berharap hadirnya Komisi IV DPR RI ini bisa mempercepat pembahasan aturan atau undang-undang khusus terkait solar untuk nelayan,” ucap politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Lebih jauh ia menjelaskan, lonjakan harga BBM non-subsidi memberikan dampak langsung yang sangat besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menghadirkan solusi kebijakan yang berpihak dan meringankan beban ekonomi para nelayan.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
