Breaking News
light_mode

Kemenkeu Beri Angin Segar, Cukai Rokok Industri Besar Tidak Akan Dinaikkan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 3 Okt 2025
  • visibility 287

KUDUS – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengumumkan bahwa tarif cukai rokok untuk industri besar tidak akan mengalami kenaikan pada tahun mendatang. Keputusan ini disampaikan saat kunjungan kerja di Kudus pada Jumat (3/10/2025).

Namun, kebijakan untuk industri kecil, seperti Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, masih akan dievaluasi untuk memastikan persaingan usaha yang sehat.

“Cukai besar tidak kita ubah, tetap seperti sebelumnya. Hanya untuk yang kecil-kecil, misalnya KIHT, masih kita kaji lebih lanjut apakah perlu ada kebijakan baru atau tidak,” jelasnya.

Pemerintah berupaya menarik industri rokok ilegal agar masuk ke jalur resmi, sehingga persaingan lebih adil dengan perusahaan besar.

“Tujuan kita jelas, yang ilegal-ilegal harus masuk industri legal. Dengan begitu, di pasar tidak ada lagi produk ilegal. Kalau masih ada yang berani main, kita sikat,” tegasnya.

Terkait usulan dari pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kudus, untuk mendapatkan tambahan dana bagi hasil cukai, ia menyatakan bahwa hal ini akan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Kabupaten Kudus mengajukan tambahan hingga Rp 1 triliun, namun keputusan final akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional.

“Semua daerah minta tambahan bagi hasil. Kita lihat dulu kondisi keuangan negara. Kalau ekonomi tumbuh cepat, otomatis pajak, cukai, dan penerimaan negara meningkat. Itu bisa membuka peluang menambah distribusi ke daerah,” katanya.

Pemerintah telah menambah transfer ke daerah sebesar Rp 43 triliun pada tahun 2026 sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri.

“Sebagian program memang dipindahkan ke pemerintah daerah, sehingga tahun ini anggarannya mencapai Rp1.300 triliun. Tahun lalu hanya Rp 900 triliun, jadi ada kenaikan Rp 400 triliun. Net-netnya, seharusnya daerah tetap menerima lebih banyak meskipun kendali anggarannya tidak langsung di tangan pemda,” ujarnya.

Menteri Keuangan juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal.

“Yang gelap-gelap itu harus kita hilangkan. Semua harus masuk ke jalur legal supaya persaingan sehat. Kalau masih ada rokok ilegal yang masuk pasar, jelas akan kita tindak. Bahkan peredaran dari luar negeri pun akan kita tutup semaksimal mungkin,” jelasnya.

Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan cukai tidak hanya diukur dari besarannya, tetapi juga dari efektivitas implementasi dan pengawasan.

“Tidak ada yang sempurna. Tapi yang pasti, pengawasan akan lebih serius dan lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Editor: Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pati Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah

    DPRD Pati Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 353
    • 0Komentar

    PATI – Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini sangat penting untuk memperbaiki gizi anak-anak sekolah sebagai investasi masa depan. “Ini program presiden yang bagus. Harus dijalankan dengan baik dan serius. Ini program mulia memberi makan anak sekolah dengan […]

  • DPRD Pati Terima Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban APBD 2024

    DPRD Pati Terima Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban APBD 2024

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 312
    • 0Komentar

    PATI – DPRD Kabupaten Pati menggelar Rapat Paripurna untuk menerima pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, H. Ali Badrudin, SE, dihadiri Wakil Ketua, anggota DPRD, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan. Ketua […]

  • Kampung Budaya Piji Wetan Raih Penghargaan dari Kemendikbud

    Kampung Budaya Piji Wetan Raih Penghargaan dari Kemendikbud

    • calendar_month Rab, 7 Okt 2020
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1.016
    • 0Komentar

    Kegiatan rebbana di Kampung Budaya Piji Wetan  KUDUS – Senyum mengembang dari bibir Muhammad Zaini. Salah seorang inisiator Kampung Budaya Piji Wetan (KBPW) itu baru saja menerima kabar. Kerja kerasnya bersama masyarakat Piji Wetan diganjar penghargaan. Tidak main-main. Dapat dua penghargaan sekaligus. Kampung Budaya Piji Wetan menjadi pemenang kedua kategori naskah terbaik dan masuk daftar […]

  • Penerapan WFH ASN Dapat Dukungan Anggota Komisi D DPRD Pati, Ini Alasannya

    Penerapan WFH ASN Dapat Dukungan Anggota Komisi D DPRD Pati, Ini Alasannya

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.170
    • 0Komentar

    PATI – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Adhi Pamungkas, menyatakan sikap mendukung terkait rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Menurutnya, kebijakan ini memiliki banyak manfaat, namun harus tetap memperhatikan aspek penting, khususnya di sektor pendidikan. Adhi menjelaskan bahwa pelaksanaan WFH bukan hanya soal […]

  • Pokdarwis Gerakkan Pati Jadi Kota Wisata

    Pokdarwis Gerakkan Pati Jadi Kota Wisata

    • calendar_month Jum, 16 Feb 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 324
    • 0Komentar

    BERPOTENSI: Pendopo Kemiri salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Pati terlihat masih sepi Lingkar Muria, PATI –  Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Pati dinilai sangat beragam. Mulai dari wisata alam, religi, sejarah maupun wisata buatan semua ada di kota yang berjuluk Bumi Mina Tani ini. Namun potensi ini belum tergarap secara maksimal. Padahal […]

  • DPRD Pati Kawal RPJMD, Pastikan Pemberdayaan Masyarakat Tercakup

    DPRD Pati Kawal RPJMD, Pastikan Pemberdayaan Masyarakat Tercakup

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 277
    • 0Komentar

    PATI – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pati, melalui anggota dewannya, Muntamah, menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati periode 2025-2029. Muntamah menekankan agar RPJMD tersebut dirancang secara komprehensif, mencakup sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan kesehatan. “Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya. […]

expand_less