Breaking News
light_mode

DPRD Pati Sepakat Bentuk Pansus Hak Angket, Bupati Pati Terancam Pemakzulan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
  • visibility 410

PATI – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pati sepakat untuk menggunakan hak angket terhadap Bupati Pati, Sudewo. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025, dengan dihadiri oleh 42 anggota dewan.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa perubahan jadwal rapat paripurna telah sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang beranggotakan 15 orang dari tujuh fraksi.

“Harapannya pansus hak angket segera berjalan. Semua kuncinya ada di Bupati Pati. Kebijakan ada di beliau,” ujar Ali, menekankan pentingnya peran bupati dalam proses ini.

Pansus ini akan dipimpin oleh Teguh Bandang Waluyo, dengan Joni Kurnianto sebagai Wakil Ketua, dan Muntamah sebagai Sekretaris. Mereka diberikan waktu maksimal 60 hari untuk menyelesaikan tugasnya.

DPRD Pati berharap agar Pansus dapat bekerja lebih cepat agar hasilnya segera dikirim ke Mahkamah Agung.

Nourmadin Gule, Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Pati, mengapresiasi langkah yang diambil oleh DPRD Kabupaten Pati. Ia menyatakan bahwa dewan telah memiliki data terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bupati.

“Ini respon positif. Mereka sudah paham persoalan pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Pati. Data-data sudah ada, jadi kami berharap prosesnya tidak lama,” kata dia.

Gule mencontohkan beberapa dugaan pelanggaran hukum, termasuk pemindahan ASN eselon II menjadi staf dan pengangkatan Direktur RSUD Soewondo dari kalangan non-ASN.

“Itu jelas tidak boleh secara hukum. Kami akan kawal proses ini sampai tuntas, rakyat juga akan ikut mengawal,” tegasnya.

Dengan terbentuknya Pansus ini, DPRD Pati secara resmi memulai proses hak angket yang berpotensi berujung pada pemakzulan kepala daerah jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Proses ini akan menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat berjalan transparan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (ADV)

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meriahnya Kirab Budaya Karangrowo: 16 Gunungan Hasil Bumi dan Kuliner Khas Tandai Haul Mbah Luwur Buyut Sipah

    Meriahnya Kirab Budaya Karangrowo: 16 Gunungan Hasil Bumi dan Kuliner Khas Tandai Haul Mbah Luwur Buyut Sipah

    • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 448
    • 0Komentar

    KUDUS – Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, kembali menggelar kirab budaya tahunan yang meriah pada Minggu siang (20/7/2025). Acara ini memperingati haul Mbah Luwur Buyut Sipah, leluhur desa, sekaligus menjadi ajang pelestarian budaya dan pameran hasil bumi lokal. Ketua Panitia Kirab, Abdul Rochim, menjelaskan keterlibatan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk perangkat desa, RT, BPD, dan […]

  • Cerita Konten Kreator Kena Teror Mimpi Seram usai Live di RSK Tayu

    Cerita Konten Kreator Kena Teror Mimpi Seram usai Live di RSK Tayu

    • calendar_month Sab, 21 Agu 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 445
    • 0Komentar

    Bangunan RSK Tayu, Pati yang merupakan peninggalan Belanda sudah terbengkalai sejak 2013 lalu.  Ini adalah pengakuan para konten kreator asal Bandung yang uji nyali di RSK Tayu. Sebelumnya mereka diasumsikan menjenguk temannya yang dirawat di rumah sakit peninggalan Belanda itu. Tapi cerita sebenarny mereka sedang bikin konten live.  PATI – Jagat maya dihebohkan pengakuan seorang […]

  • Bupati Dedikasikan Penghargaan Untuk Masyarakat Pati

    Bupati Dedikasikan Penghargaan Untuk Masyarakat Pati

    • calendar_month Kam, 14 Des 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 353
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, CIREBON – Bupati Pati Haryanto menerima penghargaan Satyalancana Wira karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan pembangunan Kelautan Tahun 2017 di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu ( 13/ 12/17) lalu. Dengan penghargaan yang diraih ini, Haryanto mendedikasikan penghargaan ini sebagai keberhasilan masyarakat Pati, terutama yang berada di wilayah pesisir. ”Pemerintah Kabupaten […]

  • Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: DPRD Pati Beri Dukungan dan Pengawasan

    Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: DPRD Pati Beri Dukungan dan Pengawasan

    • calendar_month Jum, 13 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 312
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak agar Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa beroperasi secara optimal untuk menggenjot perekonomian desa. Dukungan terhadap pembentukan koperasi ini datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan. Muslihan menekankan pentingnya manajemen yang baik dan transparansi dalam pengelolaan koperasi. “Kinerjanya harus […]

  • Terakota Bersejarah Ditemukan di Sekitar Candi Bubrah Tempur Jepara

    Terakota Bersejarah Ditemukan di Sekitar Candi Bubrah Tempur Jepara

    • calendar_month Kam, 13 Jun 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 407
    • 0Komentar

    JEPARA – Sebuah artefak yang diduga terakota kembali ditemukan di sekitar Candi Bubrah Dukuh Duplak, Desa Tempur, Kecamatan Keling. Penemuan ini terjadi saat Forum Komunikasi Peduli Cagar Budaya Muria (FKPCBM) melakukan kegiatan membersihkan situs Candi Bubrah. “Kemarin kita melaksanakan bersih-bersih di Candi Bubrah dan menemukans ebuah artefak yang diduga sebagai terakota,” kata Subkord Bidang Sejarah […]

  • DPRD Pati Tanggapi SiLPA 2026 Senilai Rp287 Miliar, Minta Dikelola Sesuai Kebutuhan

    DPRD Pati Tanggapi SiLPA 2026 Senilai Rp287 Miliar, Minta Dikelola Sesuai Kebutuhan

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.375
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menanggapi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 yang nilainya mencapai Rp287 miliar. Pihak dewan meminta agar penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta diarahkan guna mendukung program-program utama daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyebutkan SiLPA […]

expand_less