Breaking News
light_mode

DPRD Pati Kembali Gelar Rapat Pansus Hak Angket, Soroti Kenaikan PBB-P2

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
  • visibility 173

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pada Selasa (19/8/2025), setelah jeda libur perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, ini menyoroti isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kenaikan PBB-P2 ini sebelumnya disebut oleh Bupati Pati, H. Sudewo, S.T., M.T., sebagai usulan dari para camat dan kepala desa. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Pansus memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Camat Pati Kota, Camat Wedarijaksa, Camat Margorejo, serta perwakilan dari asosiasi kepala desa Pasopati.

Ketua Pansus Hak Angket, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan bahwa pihaknya perlu mengkonfirmasi kebenaran surat edaran dari camat terkait penagihan PBB-P2.

Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa masyarakat yang belum melunasi pajak tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi.

“Yang di video-video media itu sekaligus ada surat edaran dari beberapa camat bahwa kalau tidak melunasi pajak PBB-P2 maka tidak akan dilayani. Ini mau kita konfirmasi dulu. Sudah tiga camat (yang dipanggil),” ungkap Bandang.

Bandang juga menambahkan bahwa pemanggilan camat dan kepala desa tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah, sesuai dengan perkembangan fakta yang ditemukan oleh Pansus.

“Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri, inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati,” tegasnya.

Rapat Pansus Hak Angket ini merupakan bagian dari upaya DPRD untuk menggali kebenaran atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang dinilai memberatkan masyarakat, terutama terkait kenaikan pajak daerah. (ADV)

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Jepara Ungkap Kasus Pencabulan Anak di Kalinyamatan

    Polres Jepara Ungkap Kasus Pencabulan Anak di Kalinyamatan

    • calendar_month Sen, 4 Apr 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Ungkap kasus pencabulan oleh Polres Jepara Polres Jepara berhasil meringkus pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Peristiwa pencabulan terjadi di rumah tersangka. Entah apa yang ada di pikirannya sehingga tega melakukan hal keji demikian. JEPARA – Kasus pencabulan terhadap seorang gadis berusia 12 tahun di Jepara berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Jepara. Diketahui, pelaku pencabulan […]

  • Persipa Pati Target Poin Penuh Lawan PSDS Deli Serdang dalam Laga Krusial Liga Nusantara

    Persipa Pati Target Poin Penuh Lawan PSDS Deli Serdang dalam Laga Krusial Liga Nusantara

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.682
    • 0Komentar

    PATI – Persipa Pati akan menghadapi laga penting dalam lanjutan Liga Nusantara melawan PSDS Deli Serdang pada Sabtu (24/1/2026). Pertandingan ini menjadi kunci bagi Laskar Saridin untuk mempertahankan diri di kompetisi pada musim depan. Saat ini, Persipa menempati posisi ke-5 klasemen sementara grup A dengan 7 poin dari 1 kemenangan dan 4 seri. Sementara itu, […]

  • HMI Cabang Persiapan Pati Desak DPR dan KPU Segera Tindak Lanjuti Putusan MK, Gelar Konsolidasi Akbar!

    HMI Cabang Persiapan Pati Desak DPR dan KPU Segera Tindak Lanjuti Putusan MK, Gelar Konsolidasi Akbar!

    • calendar_month Jum, 23 Agu 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 199
    • 0Komentar

    PATI – Ketua HMI Cabang Persiapan Pati, M Arif Hidayatullah, menegaskan bahwa batalnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan berlakunya kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hasil perjuangan seluruh masyarakat dan mahasiswa Indonesia. “Kemerdekaan dari neo-otoritarianisme belum sepenuhnya tercapai,” tegas Arif. “Tugas kita bersama adalah mengawal proses hingga terbitnya Peraturan KPU yang sesuai dengan putusan MK. […]

  • DPRD Pati Soroti Dampak Negatif Tambang Ilegal terhadap Masyarakat Sukolilo

    DPRD Pati Soroti Dampak Negatif Tambang Ilegal terhadap Masyarakat Sukolilo

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 196
    • 0Komentar

    PATI – Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan galian C ilegal di wilayah pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo. Menurutnya, aktivitas pertambangan liar ini sangat merugikan masyarakat sekitar, terutama para petani. “Penambangan ilegal harus ditindak tegas, karena masyarakat sangat dirugikan,” ujar Bambang Susilo, menanggapi polemik penambangan ilegal yang […]

  • DPRD Pati Dorong Pemkab Tingkatkan Pendapatan Sektor Pajak Daerah

    DPRD Pati Dorong Pemkab Tingkatkan Pendapatan Sektor Pajak Daerah

    • calendar_month Jum, 27 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 246
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Pati, Hardi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Sementara, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mengoptimalkan sektor pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hardi, potensi pajak daerah yang belum sepenuhnya tergali dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. “Saya mendorong Pemkab untuk mengoptimalkan sektor pajak daerah,” tegasnya. “Pajak […]

  • Haryanto : BUMD Sehat Akhir Pemerintahan Tanpa Hutang

    Haryanto : BUMD Sehat Akhir Pemerintahan Tanpa Hutang

    • calendar_month Rab, 30 Mar 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Bupati Pati Haryanto Kondisi pemerintahan daerah Pati selama dua periode Bupati Haryanto cukup baik. Salah satu indikatornya adalah kondisi badan usaha milik daerah yang sehat, dan tanpa meninggalkan hutang. PATI – Bupati Haryanto bersyukur selama dua periode kepemimpinannya tidak sampai meninggalkan utang daerah. Bahkan bisa “mewariskan” Bada Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan berkontribusi […]

expand_less