Breaking News
light_mode

Aksi Unjuk Rasa Tetap Digelar, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tidak Percaya Pembatalan Kenaikan Pajak

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
  • visibility 369

PATI – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menegaskan bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 akan tetap dilaksanakan, meskipun Bupati Sudewo telah menyatakan pembatalan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kebijakan ini sebelumnya menyebabkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi AMPB, Teguh Istiyanto, mempertanyakan kebenaran pernyataan Bupati Sudewo tersebut.

“Apakah memang benar? Suratnya mana? Dulu dia waktu kampanye janji tidak akan memberatkan warga dengan pajak, tapi faktanya setelah jadi bupati dia menaikkan pajak. Setelah itu nantang warga yang tidak setuju untuk demo. Setelah kami terima tantangannya, dia ngomong membatalkan kenaikan pajak. Bagi saya itu kata-kata seperti pepesan kosong, omon-omon saja,” ujarnya di posko donasi, depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Jumat (8/8/2025).

Teguh menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan yang keluar dari Bupati Sudewo selama ini penuh dengan kebohongan, sehingga ia tidak mempercayai ucapannya.

“Sekalipun benar pajak kembali diturunkan, kami akan tetap demo. Kami akan tetap penuhi Alun-Alun Pati tanggal 13 besok. Targetnya menurunkan Sudewo dari jabatan bupati,” tegasnya.

Ia juga meyakini bahwa pembatalan kenaikan pajak oleh Sudewo bukan karena hati nurani, melainkan karena terpaksa akibat tekanan publik.

“Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit,” ucapnya.

Menurut Teguh, masalah kepemimpinan Sudewo bukan hanya terkait isu pajak, tetapi juga mencakup arogansi dan tata kelola pemerintahan yang buruk.

“Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun,” tegasnya.

AMPB akan terus menuntut pencopotan Sudewo dari jabatannya, bagaimana pun mekanismenya.

“Sampai kapan pun selama dia masih menjabat, kami akan berusaha menurunkan dia, minta dia diganti. Siapa pun nanti penggantinya, kami tidak peduli, yang penting bukan Sudewo. Sikap dia itu penuh kesombongan. Terserah caranya bagaimana, dia mengundurkan diri, kek, dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito Karnavian, kek, atau kami yang lengserkan, yang penting bupatinya bukan dia,” tandasnya.

Editor: Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KUAPPS 2026 Disepakati, Bupati Pati Prioritaskan Infrastruktur dan Pasar Tradisional

    KUAPPS 2026 Disepakati, Bupati Pati Prioritaskan Infrastruktur dan Pasar Tradisional

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 471
    • 0Komentar

    PATI – Bupati Pati, Sudewo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati di Gedung DPRD untuk membahas dan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS) Tahun 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati, Jumat (24/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sudewo didampingi oleh Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Kesepakatan ini menandai langkah penting […]

  • Sekolah di Pati Diduga Lakukan Pungli, Komisi D DPRD Lakukan Investigasi

    Sekolah di Pati Diduga Lakukan Pungli, Komisi D DPRD Lakukan Investigasi

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 431
    • 0Komentar

    PATI – Komisi D DPRD Pati tengah menyelidiki laporan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah di Kabupaten Pati. Ketua Komisi D, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan keprihatinan atas praktik pungli yang membebani orang tua siswa. “Kalau ada unsur pidana, kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri atau Polresta Pati. Ini persoalan serius, karena pungli melanggar aturan […]

  • Dua Remaja dari Tambakromo Diduga Gangster, Diamankan di Balai Desa Karaban

    Dua Remaja dari Tambakromo Diduga Gangster, Diamankan di Balai Desa Karaban

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.229
    • 0Komentar

    PATI – Dua remaja diduga terlibat aksi gangster di Balai Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Minggu (7/12/2025) pukul 23.30 WIB, berhasil diamankan Polresta Pati dengan gerakan cepat. Sebelum diserahkan ke polisi, keduanya sudah berada dalam pengawasan warga setempat. Laporan tentang dugaan aksi gangster pertama kali beredar melalui media sosial dari warga. Menanggapi informasi itu, […]

  • Filter Inlet Outlet Bikin Irigasi Persawahan Jadi Sehat

    Filter Inlet Outlet Bikin Irigasi Persawahan Jadi Sehat

    • calendar_month Kam, 12 Jul 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 408
    • 0Komentar

    Teknologi penyaringan air sebelum dan sesudah masuk area persawahan, dinilai sangat diperlukan. Hal ini mengingat air yang berasal dari sungai maupun sawah yang digunakan untuk irigasi, dimungkinkan mengandung kontaminan logam berat maupun residu pestisida, tentu dampaknya adalah kesehatan manusia. “Hasil penelitian yang kami lakukan, menunjukkan bahwa penggunaan pestisida di lahan pertanian dapat mengakibatkan akumulasi residu […]

  • Polda Jateng Bongkar Praktik Dana Ilegal Berkedok Koperasi, Kerugian Capai Rp 4,6 Triliun

    Polda Jateng Bongkar Praktik Dana Ilegal Berkedok Koperasi, Kerugian Capai Rp 4,6 Triliun

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.316
    • 0Komentar

    SEMARANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal yang dilakukan di bawah nama Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN). Dalam kasus yang telah berlangsung bertahun-tahun ini, teridentifikasi aliran dana mencapai sekitar Rp 4,6 triliun dengan jumlah korban diperkirakan puluhan ribu orang yang tersebar di hampir […]

  • Komisi B DPRD Pati Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

    Komisi B DPRD Pati Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 4.096
    • 0Komentar

    PATI – Sebagai daerah yang dijuluki Kota Mina Tani dengan panjang garis pantai hingga 60 kilometer, Kabupaten Pati memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan budidaya. Untuk itu, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk fokus lebih dalam menggarap sektor ini. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menegaskan […]

expand_less