Breaking News
light_mode

Aksi Unjuk Rasa Tetap Digelar, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tidak Percaya Pembatalan Kenaikan Pajak

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
  • visibility 286

PATI – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menegaskan bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 akan tetap dilaksanakan, meskipun Bupati Sudewo telah menyatakan pembatalan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kebijakan ini sebelumnya menyebabkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi AMPB, Teguh Istiyanto, mempertanyakan kebenaran pernyataan Bupati Sudewo tersebut.

“Apakah memang benar? Suratnya mana? Dulu dia waktu kampanye janji tidak akan memberatkan warga dengan pajak, tapi faktanya setelah jadi bupati dia menaikkan pajak. Setelah itu nantang warga yang tidak setuju untuk demo. Setelah kami terima tantangannya, dia ngomong membatalkan kenaikan pajak. Bagi saya itu kata-kata seperti pepesan kosong, omon-omon saja,” ujarnya di posko donasi, depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Jumat (8/8/2025).

Teguh menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan yang keluar dari Bupati Sudewo selama ini penuh dengan kebohongan, sehingga ia tidak mempercayai ucapannya.

“Sekalipun benar pajak kembali diturunkan, kami akan tetap demo. Kami akan tetap penuhi Alun-Alun Pati tanggal 13 besok. Targetnya menurunkan Sudewo dari jabatan bupati,” tegasnya.

Ia juga meyakini bahwa pembatalan kenaikan pajak oleh Sudewo bukan karena hati nurani, melainkan karena terpaksa akibat tekanan publik.

“Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit,” ucapnya.

Menurut Teguh, masalah kepemimpinan Sudewo bukan hanya terkait isu pajak, tetapi juga mencakup arogansi dan tata kelola pemerintahan yang buruk.

“Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun,” tegasnya.

AMPB akan terus menuntut pencopotan Sudewo dari jabatannya, bagaimana pun mekanismenya.

“Sampai kapan pun selama dia masih menjabat, kami akan berusaha menurunkan dia, minta dia diganti. Siapa pun nanti penggantinya, kami tidak peduli, yang penting bukan Sudewo. Sikap dia itu penuh kesombongan. Terserah caranya bagaimana, dia mengundurkan diri, kek, dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito Karnavian, kek, atau kami yang lengserkan, yang penting bupatinya bukan dia,” tandasnya.

Editor: Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wahyu Indriyanto Kerahkan Alat Berat, Bersihkan Sungai Simo Cegah Banjir

    Wahyu Indriyanto Kerahkan Alat Berat, Bersihkan Sungai Simo Cegah Banjir

    • calendar_month Sel, 12 Nov 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 278
    • 0Komentar

    PATI – Menjelang musim hujan, calon Bupati Pati nomor urut 2, Wahyu Indriyanto, bergerak cepat untuk mencegah banjir di wilayah Kabupaten Pati. Wahyu, yang juga mantan Kepala Desa Gadingrejo, langsung mengerahkan alat berat untuk membersihkan dan mengeruk Sungai Simo di sepanjang Desa Purworejo, Desa Sinoman, dan Desa Gadingrejo, Senin (11/11/2024). “Karena memasuki musim hujan, saya […]

  • Bawaslu Kabupaten Pati meminta keterangan terkait video viral kepala desa di Pati dukung bakal calon bupati dan gubernur.

    Bawaslu Pati Panggil Kepala Desa Usai Deklarasi Dukung Sudewo dan Ahmad Luthfi

    • calendar_month Sen, 24 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 250
    • 0Komentar

      PATI – Video viral deklarasi para kepala desa di Pati untuk mendukung Sudewo dan Ahmad Luthfi berbuntut Panjang. Pada Senin (24/6) Bawaslu Kabupaten Pati, Jawa Tengah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, perihal dugaan pelanggaran para kepala desa itu. Ketua Bawaslu Pati Supriyanto mengaku sudah memanggil 3 orang, yaitu Ketua Umum Pasopati Pandoyo, kepala […]

  • DPRD Pati Tekankan Pelestarian Kesenian Tradisional Butuh Dukungan Nyata Pemerintah

    DPRD Pati Tekankan Pelestarian Kesenian Tradisional Butuh Dukungan Nyata Pemerintah

    • calendar_month Kam, 18 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.175
    • 0Komentar

    PATI – Keberlangsungan kesenian tradisional di Kabupaten Pati menjadi perhatian khusus Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto. Ia menilai warisan seni budaya daerah kini menghadapi tantangan berat akibat arus modernisasi yang kian deras, serta masih terbatasnya dukungan dari pemerintah daerah. Menurut Suharmanto, upaya pelestarian selama ini lebih banyak bergantung pada inisiatif masyarakat dan para pelaku […]

  • DPRD Pati Minta Masyarakat Jangan Takut Laporkan Pungli Sekolah

    DPRD Pati Minta Masyarakat Jangan Takut Laporkan Pungli Sekolah

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 262
    • 0Komentar

    PATI – Merebaknya isu pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah Kabupaten Pati memicu reaksi keras dari DPRD setempat. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, langsung menginstruksikan Komisi D untuk mengambil tindakan cepat dan tegas. “Ada surat yang masuk ke DPRD, sehingga kami diperintah oleh Ketua untuk menindaklanjuti (laporan) pungutan-pungutan yang ada di sekolah, yang tidak resmi,” tegas […]

  • Bupati Jepara Lindungi Rumah Tradisional Bugis di Karimunjawa

    Bupati Jepara Lindungi Rumah Tradisional Bugis di Karimunjawa

    • calendar_month Kam, 16 Sep 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 375
    • 0Komentar

    Bupati Jepara Andi di depan rumah tradisional Bugis Bupati Jepara berkomitmen terhadap pelestarian rumah tradisional di Karimunjawa. Pihaknya ingin menjadikan rumah tradisional ini sebagai salah satu destinasi wisata, selain suguhan utama wisata alam JEPARA – Wilayah terluar Kabupaten Jepara yaitu Kepulauan Karimunjawa terdapat rumah-rumah tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan rumah adat dari berbagai […]

  • Wakil Ketua DPRD Pati Dorong Bantuan Hukum Jadi Hak Semua Lapisan Masyarakat

    Wakil Ketua DPRD Pati Dorong Bantuan Hukum Jadi Hak Semua Lapisan Masyarakat

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.602
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah daerah diminta memperluas cakupan program bantuan hukum, yang selama ini lebih banyak difokuskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut DPRD Kabupaten Pati, ke depannya layanan ini harus diprioritaskan dan juga disediakan bagi masyarakat umum, terutama warga yang berasal dari kalangan ekonomi lemah agar mereka turut mendapatkan akses keadilan. Wakil Ketua II DPRD […]

expand_less