Bertemu Dasco, AMPB Pati Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month 10 menit yang lalu
- visibility 103.805

Aktivis AMPB Pati, Teguh dan Botok Foto Bersama Dasco Usai Pengesahan RUU Perampasan Aset.
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Supriyono alias Botok Pati bersama jajaran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, tersebut, Botok dan rombongan menyampaikan apresiasi atas pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dasco mengatakan, kedatangan rombongan AMPB merupakan bagian dari penyampaian aspirasi sekaligus ungkapan rasa syukur atas disahkannya regulasi tersebut.
“Barusan kami menerima rombongan dari AMPB yang dari Pati,” ujar Dasco usai audiensi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, Botok Pati bersama anggota aliansi menyambut positif pengesahan UU Perampasan Aset yang sebelumnya menjadi salah satu aspirasi masyarakat.
“Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco.
Lebih lanjut, Dasco menyebut sekitar 80 persen aspirasi yang disampaikan Botok Pati pada Agustus 2026 telah terakomodasi dalam undang-undang tersebut. Capaian itu, menurutnya, juga menjadi bentuk pemenuhan harapan berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya memberikan masukan kepada DPR.
“Mereka mengapresiasi karena 80% dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodir di undang-undang, seperti juga harapan sebagian besar yang kemudian sudah memberikan masukan kepada kami di DPR,” katanya.
Sebagai informasi, UU Perampasan Aset resmi disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi. Seluruh lima pimpinan DPR RI turut hadir dalam rapat tersebut.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Pengesahan UU Perampasan Aset tersebut juga berlangsung lebih cepat dari tenggat yang sebelumnya dijanjikan DPR kepada masyarakat, termasuk Botok Pati dan AMPB, yakni 15 Desember 2026.
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian

