Breaking News
light_mode

Gerai Presisi, Inovasi Vaksinasi Ala Polda Jateng

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 30 Jun 2021
  • visibility 179

 

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi meninjau vaksinasi di Gerai Presisi

SEMARANG – Berbagai
upaya dilakukan dalam penanganan pandemic Covid-19. Seperti yang dilakukan
Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, dengan menggelar
vaksinasi Covid-19 yang bertajuk Gerai Presisi. Inovasi tersebut bertujuan
untuk mempercepat proses vaksinasi di sejumlah daerah di Indonesia, melalui
kerjasama Polsek, Koramil, Korem, hingga Polres.

Hal ini sesuai arahan
Presiden RI dalam membentuk Herd Immunity atau kekebalan kelompok dengan
capaian target 1 juta vaksin per hari.

Dalam rilis yang diterima
Lingkar Muria, di Jawa Tengah Gerai Presisi telah dimulai sejak Senin
(28/6/2021). Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto dan Kapolda Jawa Tengah
Irjen Pol Ahmad Luthfi sempat meninjau Gerai Vaksinasi Presisi yang
dilaksanakan di halaman Mapolda Jateng.

“Di jajaran Polda
Jateng mendapat target 117.478 dan diminta meneruskan per hari. Sehingga, kami
melakukan koordinasi dengan Pangdam IV/Diponegoro kemudian jajaran di tingkat
bawah,” kata Ahmad Luthfi, Rabu (30/6/2021) usai meninjau vaksinasi di
Halaman Mapolda Jateng Menurutnya, saking tingginya animo masyarakat untuk
melakukan vaksinasi Covid-19, pihaknya menambah dosis vaksin. 

“Kalau jumlah
vaksinasi yang di Polda Jateng kali ini awalnya sebanyak 750 dosis. Karena
animo masyarakat sangat tinggi, ditambah lagi 150 dosis. Kegiatan ini (Gerai
Vaksinasi Presisi) terwujud karena Sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah
provinsi yang diikuti Bupati atau Walikota yang didukung Dandim dan Kapolres,
juga tenaga kesehatan TNI dan Polri,” ujarnya.

Lutfi menuturkan, ia
bersama Forkopimda Jateng tetap melakukan koordinasi terkait antisipasi
penanganan Covid-19. Harapannya, angka Covid-19 bisa ditekan. “Kita
harapkan bersama-sama dengan percepatan vaksinasi, jumlah angka aktif Covid-19
dapat ditekan. Sehingga, aktifitas perekonomian Jatim kembali bangkit,”
tuturnya.

Kendari demikian, Lutfi
mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat meskipun
telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. (yan)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus Hak Angket DPRD Pati Terbentuk, Gerindra Serahkan Proses ke Pansus

    Pansus Hak Angket DPRD Pati Terbentuk, Gerindra Serahkan Proses ke Pansus

    • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 253
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah membentuk panitia khusus (pansus) terkait hak angket yang berpotensi memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Hardi, Wakil Ketua I DPRD Pati yang juga Ketua DPC Gerindra Pati, memberikan tanggapannya terkait perkembangan ini. “Ya, sudah terbentuk pansus yang terdiri dari 15 orang anggota DPRD Kabupaten Pati. Pansus inilah […]

  • Komisi A DPRD Pati : Terkendala Anggaran Usulan Pos Damkar Mandek

    Komisi A DPRD Pati : Terkendala Anggaran Usulan Pos Damkar Mandek

    • calendar_month Sab, 11 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.187
    • 0Komentar

    PATI – Harapan masyarakat untuk memiliki pos pemadam kebakaran (damkar) baru di wilayah timur dan utara Kabupaten Pati sepertinya belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, mengakui bahwa usulan pembangunan pos di kawasan eks Kawedanan Tayu dan Jakenan saat ini masih terganjal oleh ketersediaan anggaran. Politisi Fraksi PKS ini […]

  • Pansus Hak Angket DPRD Pati Soroti 12 Kebijakan Bupati Sudewo yang Kontroversial

    Pansus Hak Angket DPRD Pati Soroti 12 Kebijakan Bupati Sudewo yang Kontroversial

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 232
    • 0Komentar

    PATI – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati mengenai pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, menyoroti 12 kebijakan yang dianggap menuai polemik. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi rotasi jabatan di lingkungan Kabupaten Pati yang dinilai tidak transparan hingga adanya rangkap jabatan. Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah merangkum 12 poin penting […]

  • Cerita Nasi Gandul Romantis H. Sardi Langganan Artis dan Pejabat

    Cerita Nasi Gandul Romantis H. Sardi Langganan Artis dan Pejabat

    • calendar_month Sab, 18 Mar 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Sebagai kuliner khas Pati paling populer, nasi gandul selalu mendapat keistimewaan tersendiri. Hampir semua tamu yang datang berkunjung ke Kota Pati pasti selalu menyempatkan mencicipi kuliner nasi gandul. Para tamu yang merupakan  pejabat dan artis atau pesohor lannya bahkan sudah memiliki langganan warung nasi gandul. PATI – Nasi Gandul adalah ikon kuliner Pati. Konsistensi rasa […]

  • Revitalisasi Sekolah, DPRD Pati Minta Disdikbud Gunakan Data Dapodik Sebagai Acuan

    Revitalisasi Sekolah, DPRD Pati Minta Disdikbud Gunakan Data Dapodik Sebagai Acuan

    • calendar_month Kam, 30 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 92
    • 0Komentar

    PATI – Guna memastikan program perbaikan dan pemulihan sarana pendidikan berjalan tepat sasaran, DPRD Kabupaten Pati meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera menyusun data lengkap dan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, baik yang berada di jenjang SD maupun SMP negeri di seluruh wilayah kabupaten. Anggota Komisi D DPRD Pati, Endang […]

  • Kriminalisasi Jurnalis Zakki Amali Ancaman Bagi Pers Kampus

    Kriminalisasi Jurnalis Zakki Amali Ancaman Bagi Pers Kampus

    • calendar_month Kam, 13 Des 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Pelaporan jurnalis Serat.id Zakki Amali ke polisi karena pemberitaan plagiat Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengancam kebebasan pers mahasiswa yang berada di masing-masing kampus. Alasan asal-asalan pelaporan ke polisi oleh Kepala UPT Humas Unnes saat itu, Hendi Pratama, karena media Serat.id belum memiliki badan hukum dan belum tersertifikasi Dewan Pers, selain juga Zakki belum bersertifikasi […]

expand_less